Ketik disini

Giri Menang

Sampah Lobar Perlu Regulasi Baru

Bagikan

GIRI MENANG – Penanganan sampah di Kabupaten Lombok Barat sejauh ini belum bisa optimal. Sampah masih menjadi persoalan klasik. Permasalah ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang belum teratasi oleh pemerintah.

Selain karena masih minimnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah dianggap kurang tepat. Dan itulah menjadi salah satu penyebabnya.

Mengacu pada persoalan sampah yang tak kunjung usai, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar tahun ini menyiapkan regulasi baru. Regulasi yang lebih mengedepankan langkah antisipatif. Pihak DLH ingin persoalan sampah diputus mata rantainya dari hulu hingga hilir.

“Kita perlu memiliki Perda khusus yang menangani bagaimana mengelola sampah,a�? katanya, kemarin (8/3).

Surapati mengakui, penanganan sampah di Kabupaten Lobar sejauh ini tak pernah optimal. Selain karena kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya masih kurang.

Selain itu, anggaran yang disiapkan juga terbatas. Belum lagi keterbatasan armada pengangkut.

Mengantisipasi hal itu, ia merasa perlu adanya regulasi baru. Perda khusus yang mengatur masalah persampahan. “Sedang disusun Raperdanya. Mungkin nanti dibahas di masa sidang kedua,a�? katanya.

Salah satu titik poin dalam regulasi itu, jelas Surapati adalah pembentukan Unit Pelayanan Teknis(UPT) di setiap kecamatan. Seperti TPA Talang Agung di Malang, Jawa Timur yang menjadi percontohan bagi semua daerah di Indonesia. Pemerintah setempat sudah membentuk UPT. Bahkan tiap UPT telah memiliki TPA.

“Sementara kita di sini, TPA Kebon Kongok saja, itu pun dikeroyok sama-sama dengan Mataram,a�? ujarnya.

Adanya regulasi tetang persampahan itu nantinya juga apabila ada masyarakat mengeluh soal sampah tidak lagi langsung ke DLH tapi ke UPT. Masing-masing UPT inilah yang bertanggung jawab atas kebersihan di setiap 10 kecamatan di Lobar.

Menurut Surapati, penanganan sampah itu juga dimulai dari keluarga. Masing-masing keluarga nantinya diberikan sosialsiasi agar bisa memilih dan memilah mana sampah organik dan anorganik. “Itu juga kita masukkan dalam regulasi,a�? terangnya.

Tahun ini, DLH menanggarkan penangan sampah sekitar Rp 5 miliar. Dana tersebut untuk operasional petugas sampah, tempat-tempat sampah, maupun kendaraan angkut sampah. (zen/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka