Ketik disini

NASIONAL

Tindakan Kejagung Tidak Sah

Bagikan

JAKARTA a�� Sidang praperadilan Dahlan Iskan di Pengadilan Tipikor kemarin (8/3) bagaikan sebuah kelas kuliah hukum. Prof Nur Basuki Minarno yang dihadirkan sebagai saksi ahli banyak memberikan pencerahan kepada para pihak. Pendapat Nur juga memperkuat fakta bahwa penetapan Dahlan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak sah.

Pendapat pakar hukum asal Universitas Airlangga (Unair) itu nyaris tak banyak didebat. Baik oleh pemohon gugatan praperadilan (kuasa hukum Dahlan), termohon (perwakilan Kejagung), maupun hakim tunggal Made Sutrisna. Nur banyak ditanya seputar mekanisme penetapan tersangka. Termasuk sah tidaknya audit kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai barang bukti.

Hakim Made Sutrisna memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Dahlan untuk menggali pendapat Nur lebih dahulu. Salah seorang kuasa hukum Dahlan, Indra Priangkasa, membuka pertanyaan mengenai apakah petikan dan salinan putusan kasasi bisa dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau tidak.

Sebelum menjawab pertanyaan itu, Nur menjelaskan perbedaan antara petikan putusan dan salinan putusan. Menurut dia, petikan hanyalah sebuah pemberitahuan mengenai amar putusan. Sedangkan salinan memuat isi putusan secara lengkap, termasuk ratio decidendi atau penerimaan majelis hakim.

Menurut pandangan Nur, petikan maupun salinan tetap tidak bisa serta-merta digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. a��a��Tetap harus mencermati pasal 1 angka 14 KUHAP mengenai dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka,a��a�� ujarnya. Hal itu juga berlaku bagi seseorang yang disebut bersama-sama melakukan tindak pidana dalam sebuah putusan pengadilan (penerapan pasal 55 KUHP atau deelneming).

Seseorang yang dijadikan tersangka karena pasal 55 harus dilihat dulu perannya. Sebab, deelneming terbagi dalam beberapa kondisi. Yakni, pelaku (pleger), orang yang menyuruh melakukan (don pleger), orang yang turut melakukan (mede pleger), dan orang yang sengaja menganjurkan (uitlokker).

a��a��Dari empat kondisi itu, tidak bisa kalau si A sudah dinyatakan terbukti bersalah berarti si B juga sudah pasti bersalah. Harus dibuktikan dulu unsur kesalahannya,a��a�� kata Nur Basuki. Kecuali pada orang yang tertangkap tangan, pembuktian seperti itu harus diawali lewat sebuah penyelidikan, lalu meningkat ke penyidikan.

Indra juga menggali pertanyaan mengenai proses penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) yang menjadi dasar penetapan Dahlan sebagai tersangka. Dari penjelasan Nur, penerbitan sprindik merupakan proses awal dilakukannya penyidikan. Termasuk dilakukannya upaya mendapatkan barang bukti.

Dalam sprindik, harus sudah tercantum tindakan pidananya, pelanggaran aturan hukumnya, serta calon pelaku atau pelakunya. Apabila ada sprindik yang tidak menyebutkan itu semua, tindakan penegak hukum dianggap tidak prosedural. Konsekuensinya, sprindik harus dinyatakan tidak sah.

Nur menyebut itu semua sudah jelas diatur dalam KUHAP. KUHAP merupakan norma kewenangan, bukan norma pelanggaran. a��a��Sehingga kalau tidak sesuai KUHAP, ya bisa dikatakan penegak hukum menyalahgunakan kewenangan atau sewenang-wenang,a��a�� tegasnya.

Nur juga memberikan pendapatnya mengenai pembaruan hukum di Indonesia. Yakni, terkait terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 25/PUU-XIV/2016 tentang pengujian pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4/2016.

Menurut dia, SEMA No 4/2016 ibarat sebuah introspeksi Mahkamah Agung (MA). Sebab, sebelum ada surat edaran itu, terjadi ketidakpastian soal lembaga yang berwenang menentukan audit kerugian keuangan negara.

Nur berpendapat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak punya kewenangan melakukan audit kerugian keuangan negara. Menurut dia, dalam hukum administrasi, ada tiga jenis lahirnya sebuah kewenangan. Yakni, melalui atribusi, delegasi, dan mandat.

Dari sisi atribusi atau terbitnya peraturan perundang-undangan, tidak ada satu pun yang menyatakan BPKP berwenang melakukan audit. Mulai UUD 1945, UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004, dan UU 15/2006.

a��a��Semuanya tak ada yang menyebutkan BPKP punya kewenangan mengaudit kerugian negara. Jadi, SEMA No 4/2016 memang menjadi penegasan bahwa hanya BPK yang punya kewenangan secara konstitusional melakukan audit,a��a�� terangnya.

Dari sisi delegasi juga demikian. BPK tidak pernah memberikan delegasi kepada BPKP untuk melakukan audit kerugian negara. a��a��Mandat juga tidak pernah ada. Yang ada itu hanya MoU (kesepakatan) antar-aparat penegak hukum,a��a�� ujarnya. Namun, dari sisi hukum administrasi, MoU tidak bisa melahirkan sebuah kewenangan.

Dalam menyampaikan pandangannya, Nur sampai harus menjelaskan latar belakang pembentukan BPKP. Badan tersebut dibentuk melalui Peraturan Presiden No 110/2001. Pembentukan BPKP dimaksudkan untuk membantu instansi pemerintah dalam menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan, bukan sebagai auditor.

Nur menilai aneh jika BPKP difungsikan sebagai auditor oleh penegak hukum. Sebab, di satu sisi, mereka berfungsi sebagai pengawas. a��a��Yang jadi pertanyaan, kalau terjadi korupsi, apa seharusnya pengawasnya juga harus dimintai pertanggungjawaban?a��a�� terangnya.

Atas semua dasar itulah, audit BPKP sudah seharusnya dianggap tidak sah sebagai barang bukti dalam kasus korupsi. Apalagi telah keluar SEMA No 4/2016. Menurut Nur, dalam kasus korupsi, terutama bagi tersangka yang dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3, audit kerugian keuangan negara harus menjadi barang bukti mutlak.

Lebih-lebih, telah ada putusan MK No 25/PUU-XIV/2016. Putusan itu mengubah delik korupsi dari delik formil ke delik materiil melalui penghilangan frasa a��a��dapata��a�� pada kalimat a��a��dapat merugikan keuangan negaraa��a��.

Ketika diberi kesempatan bertanya, jaksa tidak banyak menggali pendapat Nur mengenai audit BPKP. Jaksa lebih banyak berkutat pada proses penerbitan sprindik. Namun, jaksa Wilyanto sempat berupaya mengaitkan legalitas audit BPKP dengan pasal 120 KUHAP. Pasal tersebut mengatur jenis-jenis alat bukti yang bisa didapat penyidik. Salah satunya keterangan saksi ahli.

Wilyanto menganggap BPKP punya kapasitas sebagai ahli sehingga bisa dimintai keterangan oleh penyidik dan dijadikan barang bukti. Nur Basuki bisa meluruskan hal tersebut. a��a��Iya mereka (BPKP) bisa dianggap sebagai ahli. Tetapi, apakah mereka punya kewenangan secara konstitusional?a��a�� ujar Nur Basuki balik bertanya.

Menurut dia, penyidik tidak bisa suka-suka dalam mencari alat bukti. Dia menganalogikan sebuah kasus pembunuhan. Untuk mendapatkan penyebab kematian, seorang penyidik tidak bisa serta-merta bertanya hanya kepada seorang bidan. Meski, bidan itu mungkin punya kemampuan menjelaskan. Penegak hukum harus meminta keterangan kepada seorang dokter yang punya kapasitas dan kewenangan.

Dalam membahas kewenangan BPKP dan BPK, Nur Basuki memang terkesan ngelontok. Sebab, disertasinya memang mengupas hal tersebut. a��a��Disertasi itu kini juga telah saya bukukan, Yang Mulia,a��a�� kata Nur kepada hakim.

Setelah memberikan kesempatan kepada jaksa untuk bertanya kepada saksi ahli, hakim Made Sutrisna langsung menutup sidang. Dia tidak bertanya sedikit pun kepada Nur Basuki.

Penjelasan Nur setidaknya telah mematahkan satu per satu argumentasi Kejagung dalam menetapkan Dahlan sebagai tersangka kasus pembuatan prototipe mobil listrik. Sebagaimana diketahui, penetapan tersangka mantan menteri BUMN itu penuh kejanggalan.

Penetapan tersangka tersebut ujug-ujug didasarkan pada petikan putusan kasasi Dasep Ahmadi, pembuat mobil listrik. Sebenarnya dalam putusan tingkat pertama dan banding, pengadilan sudah menyebut upaya kejaksaan mengaitkan Dasep dan Dahlan terlalu prematur. (atm/che/c5/ang/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka