Ketik disini

Praya

Ruang Gerak Tekong dan PPTKIS Ilegal Dipersempit

Bagikan

Salah satu implikasi penerapanA� Perda Perlindungan TKI adalah mempersempit ruang gerak para calo (tekong)A� dan PPTKIS yang tidak memiliki izin usaha di Lombok Tengah (Loteng).

***

Warga A� berharapA� Perda tentang perlindungan TKI di Gumi Tatas Tuhu Trasna benar-benar diterapkan secara tegas. Apalagi, sudah tidak terhitung berapa banyak para TKI asal Loteng yang menjadi korban di rantauan. Ada yang pulang dalam peti jenazah, korban kekerasan, hingga mengalami gangguan jiwa.

Dari hasil kajian akademis dan sosiologisA� Perda iniA� ditemukan akar permasalahannya. Yakni ada di tekong atau pihak ketiga dari perusahaan perekrut dan penempatan TKI. Mereka bekerja sebagai petugas lapangan, mencari warga yang ingin menjadi TKI.

Rayuan dan iming-imingi gaji besar, tunjangan besar dan pekerjaan mapan biasanya menjadi bumbu untuk merekrut TKI. Karena keterbatasan informasi korban pun terbuai. Yang terpenting mereka mau menjadi TKI/TKW, urusan kekurangan administrasi dan sebagainya para tekong inilah yang mengakali.

Kondisi itu diperparah lagi, dengan keberadaan PPTKIS yang dianggap illegal. Hanya mengandalkan dokumen kantor, mereka menyakinkan kepada calon TKI, bahwa mereka perusahaan besar. Namun, kantornya entah dimana alias tidak jelas.

Sehingga, begitu TKI/TKW bermasalah di luar negeri, keberadaan mereka sulit diindentifikasi. Potret semacam itu, pernah dirasakan salah satu TKW asal Desa Pancor Dao, Batukliang pada tahun 2015 lalu. Namanya Murnah, ibu yang pernah bekerja di Malaysia itu, pulang dalam kondisi gangguan jiwa.

Ada pula beberapa korban kapal tenggelam, di perairan Batam tahun 2016 lalu. Kesimpulannya, rata-rata mereka berangkat melalui PPTKIS yang tidak jelas tersebut.

Atas dasar itulah, eksekutif dan legislatif sepakat menyiapkan beberapa pasal, yang khusus membicarakan soal tekong dan PPTKIS illegal. Di mulai dari bab 7, yang mengupas hak TKI untuk mengajukan pengaduan. Kedepan, Dinas Tenaga Kerja dan LTSP wajib menindaklanjuti setiap pengaduan TKI.

Yang tidak kalah pentingnya, ruang gerak tekong dan PPTKIS akan dipersempit, melalui ketentuan beberapa pasal di Bab 8. Peran aparatur pemerintah desa, dusun, RT dan RW akan difungsikan. Mereka berkewajiban membantu LTSP mendata warga yang sudah bekerja ke luar negeri, yang sudah menjadi purna TKI, hingga yang akan menjadi TKI.

a�?Pada bab 9, pemerintah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran yang menimpa TKI kita, dimana pun dan kapan pun,a�? tegas mantan juru bicara Pansus II Perda perlindungan TKI Legewarman.

Jika aturan itu diterapkan, menurut Legewarman maka sudah tidak ada lagi yang namanya TKI illegal. a�?Insya Allah, kami yang mengusulkan aturan ini, akan menerapkan sesuai ketentuan yang ada,a�? cetus Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri.(Dedi Shopan Shopian a�� Prayar2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka