Ketik disini

Headline Metropolis

Kawal Isu Peminggiran Masyarakat Adat

Bagikan

MATARAMA�– Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) V akan menjadi forum bagi para aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) NTB menyuarakan isu di Bumi Gora.

Dalam kongres yang akan digelar di Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 15-19 Maret itu, AMAN NTB akan menyuarakan kasus-kasus peminggiran masyarakat adat.

Di Pulau Lombok, AMAN akan menyuarakan kasus peminggiran masyarakat adat Sembalun. Dalam kasus di Sembalun, lahan yang menjadi hak masyarakat adat dikavling oleh para investor.

Selain itu, beberapa perusahaan sudah mencaplok lahan yang dikuasai masyarakat adat Sembalun secara turun temurun.

a�?Sekarang pemerintah menggaungkan Geopark Rinjani, tanpa sama sekali melibatkan masyarakat adat,” kata aktivis AMAN dari Sembalun Abdurrahman Sembahulun, Sabtu (11/3).

Dituturkan Abdurrahman, konflik masyarakata adat Sembalun dengan perusahaan yang menguasai lahan telah berlangsung lama.

Sayangnya dalam konflik itu pemerintah cenderung berpihak pada investor. Padahal jauh sebelum lahan itu diberikan pengelolaan ke investor, masyarakat telah mengelola sejak dulu.

a�?Tanah di Sembalun itu menjadi rebutan para investor,” katanya.

Dikatakan Abdurrahman, sebagai daerah pertanian dan pariwisata, Sembalun menjadi incaran berbagai pihak. Yang terbaru, program Geopark Rinjani yang selama ini digaungkan pemerintah tidak lepas dari skema pengelolaan lahan oleh investor.

Selama ini pun sudah terlihat, bagaimana a�?kekuasaana�? Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) membisniskan pendakian ke Rinjani.

Sementara di satu sisi, kontribusi terhadap masyarakat maupun kelestarian Rinjani minim. a�?Jangan sampai nanti setelah semua predikat itu diberikan, posisi masyarakat adat semakin terjepit,” katanya.

Selain kasus Sembalun, AMAN NTB juga akan mengawal isu Global Hub Kayangan.

Informasi yang diterima AMAN NTB, megaproyek di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) membutuhkan ribuan hektare lahan.

a�?Sementara di kawasan Bayan itu banyak tanah-tanah adat,” kata Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Wilayah NTB Lalu Prima Wira Putra.

Kasus lainnya yang akan dikawal AMAN NTB adalah konflik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak.

Dua kawasan itu sepenuhnya dikuasai negara, yang kemudian diberikan kepada investor.

Padahal jauh sebelum pemerintah masuk, kawasan itu dikelola masyarakat adat setempat. a�?Masyarakat adat selalu dalam posisi terjepit ketika berhadapan dengan pemerintah dan investor,” katanya.

Selain itu di Pulau Lombok, AMAN NTB juga menggaungkan kasus peminggiran masyarakat adat di Pulau Sumbawa.

Kasus besar yang sudah berlangsung lama dan menjadi perhatian banyak pihak adalah sengketa antara masyarakat adat Cek Bocek melawan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang kini berubah menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

a�?Lahan konsesi perusahaan tambang dan emas itu berada di tanah ulayat masyarakat adat Cek Bocek,” ujarnya.

Perseteruan masyarakat adat Cek Bocek melawan PT NNT/AMNT itu menjadi isu nasional.

Oleh BPH AMAN Daerah Sumbawa, kasus ini pernah dibawa ke Komnas HAM. Bahkan kasus Cek Bocek ini juga menjadi perhatian serius Pengurus Besar (PB) AMAN.

Beberapa waktu lalu Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), yang berisi advokat dari berbagai daerah di Tanah Air, menggelar kegiatan di Cek Bocek.

Ketua Dewan AMAN Wilayah NTB Satria Wangsa menambahkan, kasus lainnya yang akan dibawa adalah sengketa masyarakat ada di lingkar Tambora dengan perusahaan perkebunan tebu dan perusahaan gula.

Di kawasan itu sejak lama masyarakat memanfaatkan lahan untuk peternakan. Belakangan ketika perusahaan masuk, lahan itu digunakan untuk perkebunan tebu dan perusahaan gula.

a�?Padahal kawasan itu telah lama tinggal masyarakat adat, jauh sebelum Indonesia lahir,” ujarnya.

Dikatakan Wangsa, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat ini harus menjadi perhatian pemerintah.

Kebijakan pemerintah selama ini berpihak pada investor, di sisi lain masyarakat adat semakin terjepit. a�?Harus ada win-win solution terhadap persoalan ini,” ujarnya.

Dalam KMAN V ini, Wangsa berharap isu dari NTB ini bisa menjadi perhatian nasional.

Secara politis AMAN NTB juga ingin menggalang solidaritas nasional untuk kasus-kasus yang dihadapi mayarakat adat di NTB saat ini. (fat/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka