Ketik disini

Headline Praya

Perda TKI Ancam Klinik Swasta

Bagikan

PRAYAA�– Sejumlah klinik kesehatan di Lombok Tengah (Loteng), yang sebelumnya menangani pengecekan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terancam kehilangan pekerjaan. Itu menyusul segera terbitnya aturan sistem satu pintu dalam proses pemberangkatan TKI.

a�?Tapi, mudah-mudahan itu tidak terjadi, kita tunggu saja aturan teknisnya,a�? kata direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Muzakir Langkir, Sabtu (11/3).

Kendati demikian, pihaknya tidak mau terlalu jauh mencampuri kebijakan yuridis yang dimaksud. Jika dalam Perda tentang, perlindungan TKI itu menyatakan, rumah sakit pemerintah menjadi satu-satunya pemberi pelayanan kesehatan kepada calon TKI, maka tidak bolehA� ditentang.

Dengan begitu, kata Langkir rumah sakit mau tidak mau harus menyiapkan fasilitas, sarana dan prasarananya. Apakah ditempatkan di rumah sakit atau digabung di Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah.

a�?Selama menyangkut urusan TKI, maka dimana pun kami ditugaskan, kami tetap dibawah LTSP,a�? kata mantan Kepala Puskesmas Praya tersebut.

Jika di kantor LTSP, terang Langkir maka rumah sakit akan mengutuskan paling sedikit lima tenaga medis, terdiri dari dokter umum, dokter spesialis bidang konsultasi kesehatan dan perawat. Mereka akan bertugas bersama pegawai LTSP lainnya, meliputi Disnakertrans, Dukcapil, Imigrasi, kepolisian dan asuransi.

Sebaliknya, jika diminta di rumah sakit saja, tambah Langkir maka manageman RSUD akan menyiapkan ruangkan khusus.

a�?Terkait hal ini, kami sudah bersurat ke Dikes Loteng, provinsi dan pusat, guna meminta pentunjuk dan keputusan,a�? bebernya.

Selebihnya, tambah Langkir tujuan dari pelayanan itu semua adalah, untuk meninimalisir terjadinyaA� a�?permainana�? dalam pemeriksaan kesehatan calon TKI. Biaya pengecekan kesehatan pun masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

a�?Kalau dari Disnakertrans, kami menginginkan semua ada di kantor LTSP,a�? kata Plt Disnakertrans Loteng H Masrun, terpisah.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Loteng Legewarman mengatakan, penanganan pemeriksaan kesehatan calon TKI, sudah tertuang dalam beberapa pasal di bab 6, Perda perlindungan TKI. Secara umum berbunyi, Pemkab diminta bekerja sama dengan pusat, guna melaksanakan program pemeriksaan kesehatan calon TKI pada sarana kesehatan milik pemerintah.

a�?Selain dimaksud untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang maksimal, juga untuk mendapatkan kontribusi PAD,a�? kata mantan juru bicara Pansus II DPRD Loteng tersebut.

Atas dasar itulah, pihaknya mengingatkan kepada RSUD agar segera mengurus izin sesuai ketentuan Permenkes Nomor 64 Tahun 2011 dan Permenkes Nomor 26 Tahun 2015. a�?Dengan harapan, para pahlawan devisa kita ini benar-benar diperiksa kesehatannya,a�? saran Legewarman.

Selama ini, tambah Legewarman pola pemeriksaan kesehatan calon TKI banyak bermasalah. Hasil pemeriksaan di daerah kerap berbeda begitu diperiksa kembali di negara tujuan. Itu disinyalir sebagai akibat dari permasalahan pada lembaga yang memeriksa TKI saat ini. a�?Karena memang, mereka tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai,a�? sendirnya.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka