Ketik disini

NASIONAL

Proyek e-KTP Tersandera Korupsi

Bagikan

Kasus mega korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) membuat pemerintah berada dalam posisi sulit. Karakter proyek e-KTP yang kontinyu setiap tahun tentu membuat pemerintah harus bersikap. Apakah terus tersandera dengan kartu e-KTP dengan kualitas rendah efek korupsi atau memperbaikinya agar mendapatkan kartu e-KTP dengan kualitas premium?

***

PenerapanA� KTP berbasis nomor induk kependudukan (NIK) secara nasional merupakan tujuan utama pengadaan e-KTP. Sayang, program itu kini terseok. Pakar Administrasi Publik UGM Wahyudi Kumorotomo mengatakan, korupsi sejak perencanaan membuat produk e-KTP Indonesia sangat minim. Akibatnya, aspek penggunaan sisi elektroniknya pun tidak bisa dilakukan maksimal.

Jika dibandingkan dengan MyKad Malaysia ataupun e-ID yang dimiliki Thailand, e-KTP sangat jauh tertinggal. Pasalnya, di kedua negara tersebut, konsep single identity number (SIN) benar-benar direalisasikan. Mulai dari SIM, riwayat kesehatan hingga keuangan.

a�?Misal kredit mobil, kalau pemerintah buat pembatasan mobil, bisa terlacak kok ini orang kredit lagi,a�? tuturnya.

Hal itu, lanjutnya, berbeda dengan di Indonesia yang terkesan sebatas mengubah bentuk dari kertas ke plastik semata. Wahyudi menjelaskan, salah satu penyebab sulitnya integrasi identitas adalah kecilnya kapasitas yang ada dalam e-KTP.

Berbeda dengan standar negara lain yang mencapai 64 kilobytes (Kb), e-KTP hanya berkapasitas 8 kilobytes (Kb). Akibatnya, hanya cukup untuk menyertakan identitas semata. a�?Sejak dulu (saat pengadaan pertama e-KTP) saya heran, kenapa pemerintah membuat program yang nangggung. Rupanya biayanya sudah dipotong banyak,a�? imbuhnya.

Selain itu, digunakannya chips dengan spesifikasi termurah dan model lama juga membuat lembaga perbankan atau pelayanan publik lainnya terkesan menghindari. Pasalnya, kata Wahyudi, hal itu menyusahkan lembaga.

a�?Misalnya gini, sekarang jamannya pakai flashdisk. Tapi disuruh pakai disket, kan bank harus menyediakan komputer lama. Ya mending fotocopy saja,a�? imbuhnya.

Disinggung soal bagaimana ke depannya, dia sendiri mengaku agak sulit. Sebab, sedari awal E-KTP tidak didesain untuk jangka panjang. Oleh karenanya, kalau pemerintah serius mewujudkan SIN, maka yang perlu dilakukan adalah merencanakan ulang. Sebab, spesifikasi yang ada saat ini sudah sangat usang. a�?Tapi ya artinya biaya lagi,a�? pungkasnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan bahwa penting untuk mengetahui seberapa kualitas dari kartu e-KTP saat ini. a�?Saya mengetahuinya langsung dari salah satu pemenang tender, yakni Paulus Tannos, pemilik PT Sandi Pala Arta Putra,a�? paparnya. Perusahaan tersebut merupakan satu dari lima perusahaan konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI), rekanan proyek yang terjerat mega korupsi e-KTP.

Boyamin mengatakan, teknologi kartu itu setidaknya ada empat jenis berdasar kualitas dan fungsi. Yakni, original dengan kualitas terbaik. Kartu original ini biasa digunakan untuk kartu kredit. a�?Dia memiliki chip yang bisa menyimpan data dan aplikasi. Yang paling penting, daya tahan kartu ini bisa mencapai lima tahun,a�? ujarnya.

Dengan chip yang terbuat dari emas itu, maka bisa digunakan untuk perbankan, perpajakan dan multifungsi semua kartu identitas, SIM, KTP dan paspor. a�?Kartu asli ini yang dulunya disebut-sebut untuk mengegolkan proyek e-KTP,a�? jelasnya.

Selanjutnya, kartu dengan kualitas KW 1. Dia menuturkan, kartu ini biasa digunakan untuk kartu debit ATM. Yang memiliki teknologi lapisan magnet. a�?Dia juga bisa digunakan untuk alat pembayaran, menyimpan dan dibaca datanya. Tapi, mudah dipalsukan,a�? paparnya.

Kartu KW 2 itu fungsinya lebih sedikit, dia hanya bisa digunakan untuk pembayaran dan membaca data. Pemalsuannya jauh lebih mudah dari KW 2. a�?E-KTP yang digunakan Indonesia ini KW 3. Kartu yang chipnya hanya berupa rangkaian kabel dan sensitif alias mudah rusak,a�? jelasnya.

Dia menjelaskan, kartu e-KTP ini sekarang memang seakan-akan bisa digunakan seumur hidup. Namun, karena dalamannya mudah rusak juga percuma. a�?Hanya fisiknya saja, begitu akan dibaca datanya sudah tidak bisa,a�? ungkapnya.

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Lely Pelitasari Soebekty mengungkapkan, memang ada dampak besar dengan pengungkapan kasus korupsi e-KTP tersebut. Yakni, target single identity ternyata tidak bisa tercapai akibat kualitas kartu e-KTP yang buruk.

a�?Lalu, pertanyaannya apakah mau seperti itu dan tertinggal dengan negara tetangga yang sudah single identity,a�? ungkapnya.

Karena itulah, tentunya perlu untuk melakukan upaya perbaikan yang bisa dilakukan secara bertahap. Yakni, dengan memperbaiki regulasi terkait e-KTP. Sehingga, lelang e-KTP bisa dilakukan kembali dengan mendapatkan kartu berkualitas atau premium. a�?Harus ditemukan caranya, agar masyarakat mendapatkan e-KTP berkualitas sesuai haknya,a�? ujarnya.

Menurutnya, salah satu solusinya akan lebih baik bila memandang masalah e-KTP ini secara khusus. Masalah e-KTP harusnya urgen dan mendesak, maka karena itu dibuat diskresi dengan membuat peraturan baru. Seperti peraturan pemerintah (PP). a�?Dengan aturan baru ini, berbagai peraturan diarahkan agar kartu e-KTP yang sesuai harga didapatkan dan bisa untuk single identity,a�? paparnya.

Percepatan itu sangat penting, mengingat kondisi di lapangan yang terdampak. Dia menjelaskan, karena ada kasus e-KTP ini, lelang berkala kartu e-KTP menjadi dihentikan sementara. Kemendagri terkena dampak psikologis kasus korupsi, apalagi sifat proyeknya berkala tiap tahun.

a�?Mereka enggan bila mengerjakan lelang e-KTP. Bahkan, Kemendagri meminta pengawalan KPK untuk ini. Masalahnya, lelang menjadi lambat, pembuatan e-KTP ke masyarakat juga sangat lambat,a�? jelasnya.

Karena itulah, agar pelayanan e-KTP yang penting untuk aktivitas masyarakat tidak terganggu, maka masa transisi ini harus dikelola dengan baik. Dia menjelaskan, selain meminta pengawalan dari KPK, pemerintah juga membuat semacam Satgas kasus e-KTP. a�?Secara umum membahas dampak berantai kasus e-KTP,a�? tuturnya.

Dia menjelaskan, saat ini justru menjadi momentum untuk Kemendagri dalam memperbaiki kualitas pelayanan e-KTP. Sehingga, jangan berputus asa, takut dan khawatir. a�?Tunjukkan kalau Kemendagri yang saat ini bisa melayani lebih baik,a�? jelasnya.

Perbaikan pelayanan ini penting, karena keluhan terhadap e-KTP itu memang cukup tinggi. Dari survey yang dilakukan Ombudman diketahui dari 50 kota dan kabupaten sekitar 58 persen warganya belum memiliki e-KTP. a�?Mereka mengeluhkan belum mendapatkan e-KTP. Ini dilakukan survey di kantor Dispendukcapil 50 kota, surveynya pada 100 orang tidak kantor dispendukcapil,a�? ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan jika single identify number secara umum bisa dilakukan. Hanya saja, saat ini pihaknya masih dalam proses menyelesaikan hal tersebut.

Dia menyatakan, meski belum semua lembaga, namun sejumlah instansi baik negeri maupun swasta sudah mulai memanfaatkan data E-KTP. Seperti perbankan hingga Badan SAR Nasional (Basarnas). a�?Pemanfaatan soal data e-KTP dan NIK untuk menuju single identity number,a�? ujarnya. Ke depannya, sejumlah pelayanan publik lainnya juga akan disasar untuk mensukseskannya.

Zudan sendiri enggan berpolemik terkait kasus e-KTP yang sedang berlangsung. Sebagai pejabat baru, pihaknya hanya berupaya untuk menyelesaikan tunggakan perekaman yang diwarisi pendahulunya. a�?Tugas saya mengoptimalkan itu, dan sekarang perekaman sudah 97 persen,a�? tukasnya. (far/idr/tyo/JPG/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka