Ketik disini

Tanjung

Jangan Sampai Salah Sasaran!

Bagikan

TANJUNGA�– Tahun ini, program keluarga harapan (PKH) di Lombok Utara akan menyasar 13.500 lebih masyarakat miskin. Bantuan PKH ini akan dikucurkan dalam empat tahapan yang akan dimulai dalam waktu dekat. a�?Program PKH ini sudah ada sejak 2012 lalu. Sejak awal berlangsung, Lombok Utara sudah menerima sekitar Rp 75 miliar dari program ini,a�? ujar Kabid Rehabilitasi dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lombok Utara Lalu Majemuk usai menggelar rakor PKH dalam rangka memotivasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di aula kantor desa Tanjung, kemarin (15/3).

Dijelaskan, program PKH ini merupakan program pusat yang di dalamnya terdapat sharing dari pemkab. PKH merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. a�?Tujuannya mengurangi angka kemiskinan,a�? cetusnya.

Menurut Majemuk, bantuan PKH ini diberikan di sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan bantuan diberikan menyasar siswa yang tidak mampu mulai dari SD hingga SMA. Di sekolah dengan bantuan ini menekankan agar seluruh siswa bisa mendapatkan pendidikan yang layak.

Kemudian untuk kesehatan bantuan diberikan kepada ibu-ibu hamil dan balita. Tujuan diberikan kepada ibu hamil agar mereka bisa memeriksakan kehamilannya ke sarana kesehatan seperti puskesmas. Ini untuk memastikan ibu dan bayinya tetap sehat.

a�?Masih ada masyarakat kita yang tidak mau memeriksakan kehamilannya. Untuk itu dengan bantuan ini diharapkan ibu hamil bisa tetap memeriksakan kesehatannya,a�? paparnya.

Ditambahkan, dengan rakor yang digelar di seluruh kecamatan di Lombok Utara ini, masyarakat bisa mengetahui apa bantuan ini dan siapa saja yang berhak menerima. a�?Untuk 2017 sudah ada nama-nama penerimanya, tinggal disalurkan,a�? katanya.

Namun Majemuk juga mengingatkan, bantuan PKH ini bisa dipotong pemerintah pusat. Misalnya, ada siswa yang menerima bantuan PKH, namun tingkat kehadirannya di sekolah tidak mencapai 85 persen maka bantuan yang diperoleh selanjutnya akan dipotong sebesar 10 persen. a�?Begitu juga dengan ibu hamil,a�? cetusnya.

Sementara itu, Kabid Dikdas Dinas Dikpora Lombok Utara Suriadi yang hadir dalam rakor tersebut mengungkapkan bantuan PKH ini untuk menjamin akses pendidikan anak-anak yang masuk dalam kategori rumah tangga sangat miskin. a�?Semua anak berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan,a�? katanya.

Ditambahkan, tidak jarang ditemukan ada anak-anak yang mendapatkan bantuan tetapi tidak tepat sasaran. Untuk itu perlu peran seluruh pihak untuk mengawasi khususnya kepala sekolah yang menjadi garda terdepan di sekolah.

Hal senada disampaikan Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKaD) Lombok Utara Budiawan. Menurutnya masih banyak ditemukan warga tidak berhak menerima bantuan justru mendapat bantuan ini. a�?Pernah saya temukan ada yang tidak tepat sasaran. Ini kita catat dan segera laporkan agar diganti,a�? ungkapnya.

Melihat kondisi ini, Budiawan menilai rakor-rakor seperti ini sangat bagus, karena seluruh pihak yang terlibat dalam program ini bisa menampung aspirasi dari elemen masyarakat. Terkait mana yang berhak mendapatkan bantuan dan tidak. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys