Ketik disini

Sumbawa

Komisi II Akan Panggil DPMD dan Pendamping Desa

Bagikan

TALIWANGA�a�� Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menjadwalkan pemanggilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan pendamping desa yang ditugaskan di KSB. Pemanggilan itu masih terkait dengan penyelesaian laporan penggunaan dana desa (DD) tahun 2016.

a�?a��Kami akan meminta penjelasan dan klarifikasi langsung terkait penyelesaian laporan penggunaan DD yang diminta pemerintah pusat,a��a�� tegas Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa Barat Abidin Nasar kepada wartawan di kantornya, kemarin (15/3).

Abidin mengakui DPMD sebagai leading sektor masalah ini mengklaim, laporan DD tahun 2016 sudah diselesaikan pemerintah desa. Namun kenyataan di lapangan, Komisi II masih menemukan desa yang kesulitan menyelesaikan pelaporan tersebut.

a�?a��Temuan kami di lapangan dengan apa yang disampaikan DPMD sedikit berbeda. Apakah yang dimaksud selesai itu laporan dari desa ke DPMD. Atau bagaimana, karena dari informasi yang kami terima, pemerintah pusat belum menerima laporan sembilan desa itu secara langsung,a��a�� tandasnya.

A�Selain DPMD, pendamping desa yang ditempatkan di KSB juga akan dimintai penjelasan. Penyelesaian laporan penggunaan dana desa merupakan salah satu tugas yang seharusnya dilaksanakan pendamping.

a�?a��Kita akan minta klarifikasi dan penjelasan langsung dari mereka (pendamping,red). Ini seharusnya menjadi tugas mereka, tapi kenapa masih ada desa yang belum menyelesaikan laporan,a��a�� tegasnya.

Seharusnya, pendamping desa maksimal melaksanakan tugas mereka. Fakta yang terjadi malah sebaliknya, beberapa tugas yang harus dilaksanakan pendamping ternyata tidak bisa dituntaskan.

a�?a��Tugas pendampingan itukan sudah jelas, mereka mengawasi dari awal hingga akhir, terutama kaitannya dengan DD. Termasuk laporan penggunaan juga harus didampingi karena memang ini sudah menjadi tugas mereka,a��a�� sindirnya.

Khusus bagi desa yang belum menyelesaikan laporan penggunaan DD, politisi asal Kecamatan Sekongkang ini meminta pemerintah memberikan sanksi tegas. Pemberian sanksi ini sebagai pelajaran, agar ke depan, desa-desa di KSB tidak menyepelekan persoalan ini.

a�?a��Kenapa kami tegaskan seperti ini, jangan sampai karena keterlambatan penyelesaian laporan ini, pemerintah pusat akan memberikan sanksi lebih lanjut ke daerah. Bisa saja, dana desa yang akan diterima tahun berikutnya dikurangi, karena dianggap kita tidak bertanggung jawab terkait penggunaan dana tersebut,a��a�� katanya.

Demikian halnya dengan pendamping, lagi-lagi diminta untuk maksimal melakukan pendampingan.

a�?a��Pendampingn seharusnya serius melaksanakan tugas mereka. Kalau memang ada desa yang belum menyelesaikan laporan, harusnya didampingi segera. Karena masalah ini, malah berimbas ke desa lain,a��a�� pungkasnya. (far/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys