Ketik disini

Sumbawa

Kepala SKPD Dilarang Main Proyek

Bagikan

TALIWANGA�a�� Bupati Sumbawa Barat Dr H Musyafirin mengingatkan seluruh pejabat tidak bermain proyek. Peringatan ini masih erat kaitannya dengan munculnya sejumlah persoalan pelaksanaan proyek pemerintah tahun 2016 lalu. Meski tidak besar, tapi bupati menghendaki, kesalahan sekecil apapun tidak boleh lagi terjadi.

a�?a��Ini saya ingatkan seluruh kepala SKPD maupun pejabat terkait. Ini berkali-kali saya sampaikan. Pejabat itu tidak boleh terlibat apalagi ikut main proyek,a��a�� tegas bupati.

Tahun 2017 ini terdapat banyak paket proyek besar yang akan dilaksanakan pemerintah. Termasuk paket-paket proyek kecil yang pengerjaannya dilakukan melalui penunjukan langsung (PL). Bupati juga mengingatkan, kepala SKPD untuk tidak menjadi biang masalah terkait proyek yang mekanismenya melalui proses lelang.

a�?a��Ini saya ingatkan juga. Jangan sampai kepala SKPD maupun pejabat pengadaan ikut mempersoalan proses tender. Kalaupun ada masalah, cukup dibicarakan di internal. Bukan malah dijadikan ajang perang terbuka ke publik,a��a�� katanya.

Bupati tidak menampik masih banyak pejabat yang terkadang menjadi pemicu persoalan di internal pemerintah. Terutama terkait proses lelang maupun mekanisme penunjukan pemenang tender. Seharusnya, jika memang ada kesalahan atau kekeliruan dalam persoalan tersebut, harus dikomunikasikan dengan baik.

a�?a��Duduk bersama, cari dimana titik masalah. Selesaikan di internal saja, bukan malah SKPD yang mengajukan sanggahan terkait proses lelang itu sendiri. Ini sama saja kita mengundang potensi konflik,a��a�� tegasnya lagi.

Bupati juga menjelaskan tentang kebijakan pemerintah untuk paket proyek PL. Sejak tahun 2016 lalu, semua paket proyek PL Pemda KSB harus diketahui oleh wakil bupati (wabup) sebagai pengawas semua kegiatan proyek pemerintah.

a�?a��Kenapa kita satukan ke sana, supaya mekanisme pembagiannya itu merata. Tidak ada lagi kesan monopoli, satu perusahaan bisa dapat 10 sampai 20 paket proyek. Nah kalau dipusatkan di wabup, nanti akan dibagi secara merata. Jadi semua perusahaan bisa diberdayakan. Tidak ada yang ketawa tidak ada yang nangis,a��a�� tandasnya.

Karenanya, bupati meminta kepada kepala SKPD maupun pejabat pengadaan pemerintah dapat melaporkan semua paket proyek tersebut ke wabup. Ini penting dilakukan agar wabup bisa mengetahui dan mengawasi perusahaan mana saya yang mendapatkan paket proyek di masing-masing SKPD.

a�?a��Bukan karena dilaporkan ke wabup, terus ada kesan proyek itu dipegang semua oleh wabup ataupun saya sendiri. Kalau memang kepala SKPD sudah menunjuk perusahaan yang mengajarkan, silakan disampaikan. Jangan diam, dan begitu diluar disampaikan hal yang tidak-tidak. Ini bisa jadi masalah, apalagi informasi tidak benar seperti ini disampaikan seorang pejabat, pasti cepat dipercaya oleh masyarakat,a��a�� katanya.

Karenanya, bupati meminta semua pihak untuk dapat memahami hal tersebut. Baik bupati dan wabup sendiri sejak awal tidak ingin selama masa pemerintahannya muncul persoalan yang disebabkan masalah internal.

a�?a��Saya juga minta pejabat koordinasikan apapun yang terkait dengan proyek maupun program pemerintah ke TP4D yang sudah kita bentuk. Kenapa, agar semua keputusan yang diambil tidak menimbulkan konsekuensi hukum dikemudian hari,a��a�� pungkasnya. (far/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka