Ketik disini

Headline Sumbawa

Menunggu Janji Jokowi di Tanah Samawa

Bagikan

SUMBAWAA�a�� Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Sumbawa menunggu janji Presiden Joko Widodo di tanah Samawa.A� Salah satu janji Jokowi adalah mengembalikan hak atas tanah kepada masyarakat adat yang selama ini dirampas negara dan korporasi yang didukung negara.

Ketua Daerah AMAN Sumbawa Jasardi Gunawan menyebutkan, saat ini ada tujuh komunitas adat di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang berjuang mempertahankan hak mereka. Tujuh komunitas itu adalah Cek Bocek Selesek Ren Sury yang bertarung melawan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang kini telah berubah menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Komunitas adat Ponto di Kecamatan Lopok bertarung melawan Dinas Kehutanan (Dishut), komunitas adat Kanar di Kecamatan Labuhan Badas bersengketa dengan KPH, komunitas adat Pusu Kecamatan Batulanteh bersengketa dengan KPH, komunitas adat Pekasa konflik dengan Dishut. Sementara itu di KSB komunitas adat Talonang bersengketa dengan perusahaan sisal dan Pemda KSB, komunitas adat Tatar bersengketa dengan KPH dan Dinas Transmigrasi KSB.

a�?Selama ini pemerintah tidak berpihak pada masyarakat adat,a��a�� kata Jasardi di sela-sela mengikuti Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) V di Kampung Tanjung Gusta, Sumatera Utara, 15-19 Maret.

Jasardi datang ke KMAN V bersama 100 orang rombongan AMAN dan perwakilan komunitas adat di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Di sela-sela KMAN V Jasardi juga memberikan keterangan pada KOMNAS HAM terkait konflik masyarakat adat, khususnya Cek Bocek Selesek Ren Sury melawan Pemda Sumbawa, PT NNT/AMNT dan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS).

Dijelaskan Jasardi, LATS adalah lembaga adat yang berkaitan dengan Kesultanan Sumbawa. LATS diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa. Keberadaan perda inilah yang selama ini menjadi a�?senjataa�? pemerintah dan perusahaan tidak mengakui keberadaan masyarakat adat Cek Bocek. Padahal, antara masyarakat adat dangan kesultanan dua hal yang terpisah. Kesultanan Sumbawa yang direfresentasikan oleh LATS bukan bagian masyarakat adat, begitu juga sebaliknya.

a�?LATS ini diisi oleh orang-orang pemerintahan, para pejabat,a��a�� kata Jasardi.

Di satu sisi, saat AMAN Sumbawa bersama komunitas adat mengusulkan Raperda Masyarakat Adat, terkesan dipersulit. Hingga saat ini draf raperda tersebut masih mengendap di DPRD Sumbawa. Alasannya perlu sosialisasi. Padahal, kata Jasardi, sosialisasi itu sudah lama dituntaskan.

Karena itulah, AMAN Sumbawa menyiapkan gugatan terhadap Perda LATS. AMAN Sumbawa rencananya akan melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan meminta pembatalan Perda LATS itu.

a�?Selain itu secara hukum Perda LATS itu dibuat di Kabupaten Sumbawa, tapi berlaku juga di Sumbawa Barat,a��a�� katanya.

Harapan AMAN Sumbawa, hak masyarakat adat berupa lahan warisan leluhur bisa dikembalikan. Perda Masyarakat Adat itu adalah salah satu langkah awal untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat yang dirampas negara. Selain itu, janji Presiden Jokowi untuk mengembalikan hak atas tanah masyarakat adat bisa juga sampai di komunitas adat yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam simposium nasional yang merupakan rangkaian KMAN V, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani hadir mewakili pemerintah Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu dia memamparkan kebijakan pemerintah Jokowi-JK dalam reforma agraria. Dalam kebijakan reforma agraria ini, Jaleswari menjelaskan bahwa reforma agraria itu tidak dikerdilkan dengan sekadar membagi lahan. Tapi reforma agraria itu diarahkan untuk kebutuhan masyarakat adat.

a�?Sehingga ada peningkatan ekonomi masyarakat adat,a��a�� katanya.

Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK juga memberikan penekanan penyelesaian konflik agraria tidak sekadar mengendepankan hukum positif. Pemerintah Jokowi-JK, kata Jaleswari, berkomitmen untuk menghentikan kriminalisasi masyarakat adat. Reforma agraria juga diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat adat. Termasuk juga memberikan kontribusi dalam meminimalisir kerusakan hutan dan lingkungan.

Di hadapan lima ribu lebih utusan komunitas adat dan AMAN seluruh Indonesia, Jaleswari memaparkan capaian pemerintah Jokowi-JK dalam isu masyarakat adat. Capaian itu adalah RUU Masyarakat Adat masuk dalam Prolegnas 2017. Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Masyarakat Adat.

a�?Satgas Masyarakat Adat ini sedang dibicarakan kontennya dengan beberapa kementerian,a��a�� katanya.

Terpisah Deputi II PB AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan, sebenarnya kebijakan reforma agraria pengembalian tanah masyarakat adat itu bukan hadiah dari pemerintah. Tapi kewajiban pemerintah mengembalikan hak-hak masyarakat adat yang dirampas negara.

a�?Hak atas tanah itu bawaan, bukan hadiah,a��a�� kata Rukka.

Ditegaskan Rukka, selama ini masyarakat adat sudah berkorban bagi negara. Masyarakat adat yang memiliki dan menguasai laut, hutan, tanah, diambil secara paksa oleh negara. Saat inilah waktu yang tepat bagi negara untuk mengembalikan kembali hak masyarakat adat. (fat/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka