Ketik disini

Ekonomi Bisnis

Penerbit Jaminan Konsorsium Surety Bond

Bagikan

MATARAMA�– Konsorsium Penjamin Indonesia (KPI) memberikan otoritas penerbitan surat jaminan proyek kepada PT. Bosowa Asuransi Mataram. Kepercayaan ini dinilai Agus SP Hasibuan, Pimpinan PT Bosowa Asuransi Mataram cukup membanggakan.

a�?Ini merupakan sebuah penghargaan bagi penyedia barang dan jasa di NTB yang telah menjadi nasabah setia PT Bosowa Asuransi Mataram. Karena dengan diizinkannya terbit di Mataram, maka keperluan kontraktor akan surat jaminan proyek hirarki penerbitannya jadi lebih singkat,a�? ujar Agus yang ditemui di kantornya di pertokoan Jalan Sriwijaya Nomor 3 Mataram, usai dari Surabaya mengikuti sosialisasi penerbitan surat jaminan KPI.

Saat ini konsorsium yang dapat menerbitkan jaminan dalam bentuk Surety Bond untuk proyek-proyek di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi tiga konsorsium. Pembentukan konsorsium yang ke-3 ini diberi nama Konsorsium Penjamin Indonesia (KPI) dan telah launching produk di Jakarta pada Rabu (15/3) dengan disaksikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perwakilan PUPR dan direksi-direksi anggota konsorsium.

Dijelaskan Agus, pembentukan konsorsium ke-3 ini dalam rangka menangkap potensi service charge di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga konsorsium ini mengoptimalkan jaringan kantor operasional seluruh anggota KPI yang telah memenuhi syarat utamanya dalam hal kesiapan personil dan memiliki teknis sebagai field underwriter, memiliki kemampuan untuk memproses penerbitan jaminan secara on-line real time, karena penerbitan surat jaminan konsorsium terhubung langsung dengan server PUPR.

Bicara keunggulan, Agus yang sudah berpengalaman 17 tahun berkecimpung dalam bisnis Surety Bond di NTB mengatakan, sudah ada 117 kantor KPI di seluruh Indonesia yang telah siap melayani penerbitan surat jaminan konsorsium.

a�?Ini tentunya akan mendekatkan kami dengan nasabah pengguna barang dan jasa,a�? ujarnya.

Disinggung dengan masih maraknya penerbitan surat jaminan dengan mekanisme kontra garansi bank (KGB), Agus menyerahkan kebijakan tersebut kepada OJK. Hanya saja dia mengatakan telah ada kesepakatan ketiga konsorsium yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 16 November 2016 dengan disaksikan OJK terkait kesepakatan bahwa semua anggota konsorsium dilarang menerbitkan jaminan dalam bentuk Kontra Bank Garansi atau Back to Back Guarante atas proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. (boy/r3/*)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka