Ketik disini

Metropolis

Sumbangan Wali Murid Bukan Pungli?

Bagikan

MATARAM – Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram H Muhir angkat bicara terkait dugaan pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, bantuan yang diberikan masyarakat secara mufakat dan ikhlas bukanlah pungli.

a�?Jika itu dikatakan pungli maka saya akan jadi di depan,a�? tegasnya, usai sidang paripurna kemarin (17/3).

Ia menuturkan, pungutan yang dilakukan dengan kesepakatan, dinilai sangat membantu pendidikan. Hal ini pun sudah diatur dalam undang-undang. Pendidikan didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Menurutnya pendidikan tak akan berjalan lancar jika hanya didukung pemerintah saja.

a�?Tidak bisa pemerintah sendiri,a�? sambungnya.

Ia melanjutkan, pungutan dikatakan liar jika terjadi penekanan. Sementara pungutan berupa komite tidak terjadi penekanan. a�?Dikatakan boleh yah dibolehkan, karena sama-sama persetujuan dari masyarakat,a�? jelasnya.

Menyikapi pungli, masyarakat perlu tahu apa saja yang dikatakan pungli. Seperti pungutan pengobatan di puskesmas pembantu (pembantu). Hal ini perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah obat yang digunakan merupakan obat pemerintah atau milik pribadi.

a�?Jika obat pemerintah, maka bisa jadi pungutan liar,a�? tukasnya.

Sementara terkait kasus OTT SMP 6 Mataram, dirnya tak berani banyak berkomentar. Sebab hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah hukum. Pihaknya hanya melakukan pengawasan terhadap sekolah maupun instansi kesehatan.

a�?Biarlah hukum yang berbicara,a�? pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi menambahkan, sekolah tidak dibenarkan mengelola pungutan dan sumbangan. Sebab larangan hal ini sudah tertuang dalam permendikbud. Sumbangan tidak boleh terikat jumlah dan waktu.

a�?Tidak dibenarkan menetapkan jumlah pungutan. Jika ada, ini yang kita koreksi,a�? tegasnya. (fer/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka