Ketik disini

Kriminal

Tuntut Keadilan, Dirut PT Tripat Gugat Polda NTB

Bagikan

MATARAM – Lalu Azril Sopandi, Direktur Utama (Dirut) PT Tripat BUMD milik Pemkab Lombok Barat melawan. Ia menggugat Polda NTB dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, kemarin (17/3). Ia menganggap penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE A�menyalahi ketentuan penyidikan.

Sidang kemarin, dipimpin Hakim Ketua Marice Dillak. Dalam pembacaan gugatannya, Azril diwakili penasihat hukumnya Raja Nasution. Sementara tergugat, mengutus tim pengacara dari Bidang Hukum Polda NTB.

Raja Nasution mengatakan, terdapat kesalahan yang dilakukan polisi dalam penyidikan kliennya. Kesalahan tersebut dimulai sejak proses berita acara pemeriksaan (BAP) hingga penahanan Azril.

a�?Ada 35 poin kami dalam praperadilan ini,a�? kata Raja.

Dia menjelaskan, surat perintah penyidikan dengan peristiwa pidana, yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjerat kliennya, tidak sah dan tidak berdasar hukum. Karena itu, dia menganggap surat perintah penyidikan yang dikeluarkan kepolisian, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Begitu pula dengan surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, dan berita acaranya dianggap menyalahi aturan. Sehingga penahanan yang dilakukan terhadap kliennya tidak berdasar hukum.

Selain itu, selama pemeriksaan terhadap kliennya, Azril tidak didampingi kuasa hukum. Padahal, dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun, kliennya sudah seharusnya didampingi penasihat hukum.

a�?Penetapan tersangka atas klien kami dilakukan secara tidak sah,a�? ujarnya.

Terkait dengan tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan Azril, menurut Raja sebagai sesuatu yang tidak berdasar. Menurut dia, pencemaran nama baik bisa memenuhi unsur jika hal tersebut tersebar luas ke publik. Berbeda dengan yang dilakukan kliennya. Saat itu, Azril melalui messenger di facebook, berinisiatif menagih hutangnya.

a�?Penyidik terlalu memaksakan diri pada kasus klien kami,a�? tegas dia.

Sementara itu, pengacara Polda NTB dalam eksepsinya mengatakan, prosedur yang dilakukan penyidik telah sah menurut hukum. Karena itu, mereka meminta hakim menolak gugatan praperadilan yang diajukan Lalu Azril Sopandi.

a�?Dengan hormat meminta hakim praperadilan untuk menolak gugatan pemohon,a�? kata I Wayan Gatot.

Kata Gatot, dalam penetapan tersangka terhadap Azril, penyidik telah mempunyai alat bukti yang cukup. Setidaknya ada tiga alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka. Diluar surat pengaduan dan laporan polisi yang dilakukan pelapor.

Terkait tidak adanya penasihat hukum saat pemeriksaan tersangka, Gatot membantahnya. Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, penyidik telah memberikan kesempatan Azril untuk didampingi penasihat hukum. Namun ditolak yang bersangkutan.

a�?Dibuatkan berita acara penolakan penunjukan penasihat hukum, tapi tersangka tidak mau menandatangani,a�? pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Polda NTB menetapkan Azril sebagai tersangka dan sempat menahannya. Ini berawal dari upayanya menagih hutang melalui pesan jejaring sosial Facebook kepada pelapor. Namun bunyi pesan tagihan itu dianggap menyinggung sehingga Azril dipidanakan.(dit/r2)A�

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka