Ketik disini

Metropolis

Kota Layak Anak Hanya Wacana

Bagikan

MATARAM – Sejak tahun 2014, Kota Mataram sudah mencanangkan mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

Tetapi, dua tahun lebih berlalu, belum ada prestasi memuaskan yang dapat diraih pemerintah. Status saat ini pun masih inisiasi. Belum ke upaya pencanangan meraih prestasi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram Dewi Mardiana Ariany menyebut, ada 564 kota yang menyatakan ikut mewujudkan KLA.

Namun baru 17 persen yang mendapat penghargaan. 41 persen sudah tahap pencanangan. “Sisanya (42 persen) masih tahap inisiasi,a�? kata Dewi.

Kota Mataram, masuk di dalam 42 persen kota yang hanya berkutat di tingkat inisiasi.

Belum ada upaya-upaya untuk mengadopsi cluster pencanangan. Sehingga, nyaris KLA yang didengang-dengungkan selama ini, belum terukur hasilnya.

“Kita mau mengejar ke penghargaan itu loh, ada (penghargaan) Pratama, Madya, Nindya dan Utama,a�? ujarnya.

Jika sudah mampu melampaui utama, barulah kota itu bisa benar-benar diklaim kota layak anak. Karena itulah, Dewi berambisi bisa ikut dalam evaluasi KLA pada bulan Juni 2017 nanti.

Harapannya, untuk mengukur sejauh mana upaya dan capaian pemerintah selama ini mewujudkan kota layak anak. a�?Khususnya di tahun 2015 dan 2016,a�? ujarnya.

Hasilnya nanti, akan digunakan untuk melakukan evaluasi internal. Lalu menggelontorkan program-program yang sesuai untuk meningkatkan prestasi kota mewujudkan KLA.

Di tahun 2018, Kota Mataram ditargetkan bisa meraih predikat Kota Layak Anak (KLA).

Meraih predikat ini tidak mudah. Ada syarat yang membuat kota dilematis dengan target ini. Yakni, KLA harus bebas dari iklan rokok.

Tetapi realitanya iklan rokok, baik yang berizin di baliho-baliho besar dan ilegal, bertebaran di banyak titik.

Bukan tanpa upaya, pemerintah kota menertibkan iklan rokok dalam bentuk spanduk ini. Tetapi karena jumlahnya sangat banyak, pemerintah katanya kesulitan.

a�?Kami tertibkan secara bertahap,a�? Kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Mataram H Kemal Islam.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram Dewi Mardiana Ariany, berambisi ingin mewujudkan Kota Mataram jadi kota layak anak.

Terkait maraknya iklan rokok, ia mengaku sudah bersurat dan berkoordinasi dengan DPKP dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). a�?Saya sudah bersurat dan minta, agar itu bisa ditertibkan,a�? kata Dewi.

Ia berharap, rencana besar mewujudkan KLA bisa dikerjakan lintas sektoral. Tidak bisa dikerjakan satu dinas saja. Kota Mataram harus bisa menjadi kawasan yang layak dan mendidik bagi anak-anak.

Walaupun pilihannya cukup berat. Pemerintah Kota, harus berani mengambil sikap dengan membuat aturan yang melarang pemasangan iklan rokok.

a�?Ndak bisa saya kerja sendiri, ini harus dikerjakan secara bersama-sama,a�? ujarnya.

Dengan kata lain, gagalnya target DP3A di tahun 2018 nanti mewujudkan KLA, bisa berarti kegagalan pemerintah.

Dewi membeberkan ada lima cluster yang akan dievaluasi. Yang selanjutnya, akan diturunkan dalam beberapa indikator penilaian.

a�?Kami harus bisa menunjukan berbagai macam indikator itu dengan menunjukan program apa saja yang sudah dilakukan selama ini untuk mewujudkan KLA,a�? terangnya.

Ada 24 indikator yang harus bisa dibuktikan telah dikerjakan. Dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai bukti riilnya. Salah satu indikator KLA adalah, kota harus bebas dari iklan-iklan rokok.

a�?Kami sudah bersurat ke Dinas Pemukiman (DPKP) untuk penurunan iklan dan Dinas Perizinan (DPMPTSP) untuk menghentikan izin penerbitan iklan rokok,a�? ujarnya.

Hanya saja, Dewi belum mengetahui hasilnya. Lebih lanjut ia mengungkapkan upaya mewujudkan KLA ini bisa tanpa hasil, jika dinasnya dipaksa bekerja sendiri.

Mewujudkan KLA lanjut Dewi harus lintas sektoral dan jadi misi bersama. a�?Ndak bisa kami kerjakan sendiri saja, jadi ini harus dikerjakan lintas sektoral,a�? ujarnya.

Khusus untuk syarat tidak boleh ada iklan rokok, rupanya pemerintah kota dilema. Di satu sisi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari iklan rokok cukup besar.

Jika dilarang besar kemungkinan fiskal daerah akan goyah. Tetapi, kalau tidak diterapkan, keinginan kota mewujudkan KLA masih jauh dari harapan.

a�?Kalau kita mau bicara dari sisi keberlangsungan mewujudkan genarasi emas, tentu hal ini harus jadi upaya kita bersama,a�? ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Mataram H Kemal Islam, mengaku sudah mulai membrangus iklan-iklan rokok ilegal.

Terutama yang banyak terpasang di warung-warung dan lapak PKL. a�?Karena jumlahnya banyak, kami butuh waktu untuk menertibkan,a�? kata Kemal.

Sedangkan untuk iklan rokok yang terpampang di baliho-baliho besar, Kemal menyebut ini ada kaitannya dengan perizinan.

Karena itu, ia harus melakukan koordinasi terlebih dahulu, untuk mendata mana iklan yang bisa ditertibkan dan yang masih memiliki izin.

“Kami juga harus berkoordinasi dengan bagian perizinan,a�? tandasnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka