Ketik disini

Headline Sumbawa

Kehutanan Berdalih Masa Transisi

Bagikan

SUMBAWAA�– Lambannya penanganan kasus illegal logging oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB mendapat sorotan dari Dandim 1607 Sumbawa. Terkait hal ini, pihak LHK berdalih bahwa saat itu terjadi transisi di dinas tersebut dan adanya pergantian pimpinan.

Plt Kepala Dinas LHK NTB Madani Mukarom mengatakan, kasus illegal logging ditangani saat dinas tersebut masih bernama Dinas Kehutanan NTB. Setelah adanya pergantian, dilakukan lacak balak oleh Dinas Kehutanan Sumbawa dengan TNI dan juga pihak kepolisian. Para pihak juga sudah menandatangani berita acara bahwa kayu tersebut dari luar kawasan hutan.

”Kami mengambil sikap, dan semuanya menandatangani. Dan kami di Mataram juga gelar perkara. Dalam gelar perkara terakhir juga bahwa kasus tersebut tidak perlu dilanjutkan,” ujar Madani seusai menghadiri acara peringatan Hari Rimbawan di Sumbawa kemarin (21/3).

Dikatakan, saat itu adalah masa transisi organisasi. Jadi kasus itu sempat tidak dilanjutkan. Baru pada Januari lalu sisa pekerjaan dan utang-utang tunggakan yang lama dilanjutkan. Untuk di Kabupaten Sumbawa, setelah dilakukan lancak balak dibarengi dengan berita acara. Karena itu pihaknya harus bersikap. Sebab truk dan kayu yang sudah diamankan di Makodim 1607 Sumbawa sudah ditahan selama empat bulan, sehingga prosesnya berlarut-larut. Dalam lacak balak itu juga membutuhkan waktu. Sebab pihaknya harus menelusuri asal kayu tersebut dari mana.

Menurutnya, dengan adanya persoalan ini menjadi ajang untuk introspeksi para jajarannya di dinas tersebut. Sehingga dijadikan pengalaman dalam penanganan kasus seperti ini. Belum lama ini juga anggotanya sempat mengamankan kayu yang diduga hasil illegal logging. Namun, setelah dilakukan lacak balak selama dua hari kayu itu terbukti berasal dari luar kawasan hutan. Setelah itu, kayu tersebut dilepaskan. Pihaknya juga tidak berani melepas kayu apabila dokumennya tidak lengkap

Dia tidak mengatakan adanya kelalaian dalam proses penanganan kasus ini. Keterlambatan itu terjadi karena adanya masa transisi di instansi tersebut. Kemungkinan ada kekhilafan anggotanya dalam proses penanganan kasus tersebut.

Untuk sisa 23 truk kayu yang masih diamankan tetap akan diproses. Dinas LHK dan Kehutanan sudah melakukan gelar perkara atas kasus tersebut. Berkas perkaranya juga harus dilengkapi untuk dikirim ke pengadilan.

”Jadi tidak cukup satu atau dua bukti, jadi kita harus mencari tambahan bukti dan saat ini sedang dilakukan,” kata Madani.

Disinggung mengenai peta kawasan hutan, Madani mengatakan bahwa pihaknya memiliki peta tersebut. Peta ini juga dipegang oleh masing-masing KPH. Batas kawasan hutan dalam peta tersebut juga sudah jelas. Jika pihaknya diminta untuk memperlihatkan peta itu, maka akan diperlihatkan.

Peta ini memang belum sempat diberikan kepada aparat. Namun, yang jadi pertanyaan apakah aparat membaca peta tersebut. Karena membaca peta juga perlu keterampilan. Sebab jika tidak bisa membaca peta, maka akan sulit diketahui batas kawasan hutan.

”Jadi ilmu peta itu ada. Kalaupun dikasih, maka akan sulit dalam membaca. Makanya harus dengan petugas kita. Kalau gak tahu gak akan ketemu. Masalah peta ini dalam proses perjalananA� itu diperlihatkan,” terangnya.

Pihaknya tetap memiliki komitmen untuk memberantas illegal logging. Pihaknya juga menggerakkan petugas KPH untuk bekerja dan menerapkan pengamanan berlapis dari Bima hingga Mataram.

A�”Sekarang KPHnya bergerak tujuh hari tidak mengenal libur. Karena para pelaku ini tidak ada yang mengenal libur. Makanya kami menggelar piket, patroli dan penjagaan berlapis dari Bima hingga Mataram. Yang masih berani ya mereka yang nekat saja,” pungkasnya. (run/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka