Ketik disini

Kriminal

Polisi Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Alat Peraga

Bagikan

MATARAM – Kasus dugaan korupsi kasus pengadaan alat peraga berbasis teknologi informasi (IT) di Kabupaten Lombok Utara (KLU), akhirnya memunculkan tersangka. Penyidik menetapkan AT (inisial, Red), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat proyek tersebut digulirkan 2014 silam sebagai tersangka.

Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan, AT menjadi tersangka setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup. Kemarin (21/3), yang bersangkutan juga telah diperiksa pada statusnya sebagai tersangka.

a�?Iya sudah ada tersangka, ini sedang dilakukan pemeriksaan,a�? kata Tri Budi, kemarin.

Sebelum penetapan tersangka, kata Tri Budi, penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sedikitnya ada sekitar 76 orang yang telah dipanggil untuk kepentingan penyidikan.

a�?Kepala sekolah, rekanan, staf teknis Dikbudpora, itu beberapa yang sudah dimintai keterangan. Jumlahnya sekitar 76 orang,a�? jelasnya.

Penetapan AT sebagai tersangka, dikarenakan perannya ketika menjadi PPK. Dia terindikasi melakukan pengaturan saat pelelangan proyek. Dimana dia mengadakan kesepakatan untuk menaikan harga barang untuk proyek alat peraga.

Akibat perbuatan pelaku, negara dirugikan sekitar Rp 750 juta. Ini berdasarkan perhitungan kerugian negara (PKN) yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.

Sedikit mengulas, kasus dugaan korupsi alat peraga IT berasal dari APBD Provinsi NTB sebesar Rp 5 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada Dikpora KLU dan dibagikan kepada 33 sekolah berupa alat peraga. Masing-masing sekolah menerima satu paket alat peraga berbasis IT yang terdiri dari lima item alat peraga.

Selain itu, alat pembelajaran sebanyak 23 item, alat penunjang sensor sebanyak lima item diterima 33 SD. Ada pula Kit Elektro Magnet sebanyak 21 item dan alat penunjang sensor sebanyak tujuh item.

Dalam perjalanannya, polisi mendapat laporan masyarakat adanya penyimpangan. Selain itu, sejumlah alat yang didistribusikan dianggap tidak tepat sasaran karena banyak guru tidak mampu mengoperasikannya.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka