Ketik disini

Politika

Tugas dan Fungsi BK DPRD Diperdalam

Bagikan

MATARAM – Badan Kehormatan (BK) sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD (AKD) adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat. Baik di DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan. Sehingga keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan fungsinya. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean governance). a�?Dalam mencapai tujuan ini tugas dan fungsi BK perlu diperdalam,a�? kata Kapolda NTB Brigjen Pol Firli disela-sela mengisi materi Workshop Pendalaman Tugas dan Fungsi BK DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB di Hotel Jayakarta, kemarin (21/3).

Dijelaskan, dalam materi yang disampaikan kepolisian bersama anggota dewan ingin menyinkronisasikan apa saja tugas dan tanggung jawab BK di wilayah masing-masing.

a�?Itu berkaitan pula dengan tugas-tugas yang diemban Kepolisian Republik Indonesia (Polri),a�? kata mantan Kapolres Kebumen itu.

Menurutnya, BK DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB berkecimpung dalam pelanggaran kode etik. Sementara Polri, bertugas dalam pendekatan hukum pidana.

a�?Sehingga diperlukan adanya kesepahaman, apa saja tugas pokok BK dan Polri,a�? ujarnya.

Adapun tugas dan wewenang BK DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut. Pertama, mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai kode etik DPRD. Kedua, meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib, kode etik, serta sumpah/janji DPRD NTB. Ketiga, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat/pemilih.

Keempat, menyampaikan laporan atas keputusan badan kehormatan kepada paripurna. Serta, kelima adalah dapat menjatuhkan hukuman sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik DPRD.

Dalam mengemban tugasnya tersebut, kata dia, BK dapat memanggil anggota untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Serta, dapat meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak terkait.

a�?Termasuk meminta dokumen dan bukti-bukti pendukung lainnya,a�? jelas pria kelahiran Palembang ini.

Meski demikian, mantan Wakapolda Jawa Tengah ini menilai, ketika sudah ada pembagian tugas dan wewenang tersebut, keduanya harus terus membangun kemitraan yang baik. Caranya, melalui komunikasi yang efektif serta berkelanjutan dalam berbagai persoalan yang dilaporkan masyarakat. a�?Kemitraan dan komunikasi harus terus terjalin baik,a�? katanya.

Ketua BK DPRD NTB H Busrah Hasan menambahkan, ia melihat workshop ini jauh lebih bagus dari workshop tahun lalu. Karena materi yang disampaikan nara sumber sangat berkaitan dengan BK DPRD.

Pihaknya, juga akan terus membuka komunikasi yang baik dan berkelanjutan dengan pihak kepolisian atau penegak hukum di daerah. a�?Materi-materi ini tentu akan menjadi bekal bagi BK secara keseluruhan ke depan,a�? tutupnya. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka