Ketik disini

Tanjung

Tim Saber Pungli Jangan Dijadikan Momok

Bagikan

TANJUNGA�– Asosiasi Kepala Desa (AKaD) Lombok Utara meminta seluruh desa membebaskan seluruh biaya untuk pengurusan di desa. Ini untuk mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) yang terjadi di desa. a�?Segala bentuk layanan administrasi di desa sekarang digratiskan semuanya,a�? ujar Sekretaris AKaD Budiawan dalam pertemuan dengan tim Saber Pungli Lombok Utara dan SKPD di aula kantor bupati Lombok Utara, kemarin (22/3).

Ditambahkan, langkah ini diambil karena sekarang desa masih terjadi kebingungan. Terlebih karena ada dua aturan yang bertentangan terkait pungutan di desa. a�?Di satu sisi ada aturan yang membolehkan, di sisi lain ada aturan yang melarang pungutan,a�? katanya

Menurut Budiawan dalam Permendes Nomor 1 Tahun 2015 pasal 22, ada tiga surat yang tidak boleh dipungut biaya yakni rekomendasi, surat keterangan, dan surat pengantar. Aturan ini sudah dijalankan hampir seluruh desa di Lombok Utara. a�?Surat menyurat tentang alas hak juga akan digratiskan. Ini agar desa nyaman dan tidak khawatir terkait pungli. Daripada bingung kita hilangkan seluruh administrasi tidak hanya tiga item yang sudah dilarang,a�? tandasnya.

Namun dalam aturan lain yakni Permendagri 113 pasal 9 ayat 3 dan ayat 7 diatur juga pendapatan lain-lain desa yang sah. Salah satunya adalah dari hasil pungutan desa. a�?Dua aturan ini kan kontradiktif. Inilah yang menjadi kebingungan di desa mana yang harus diikuti,a�? katanya.

Sementara itu, Kapolres Lombok Utara AKBP Rifai menegaskan desa dan SKPD tidak perlu takut melakukan pungutan jika memang sudah ada aturan yang berlaku dan memiliki landasan hukum yang jelas. a�?Saber Pungli jangan dijadikan momok. Selama sesuai aturan dan ada landasan hukum jalankan saja. Justru kalau tidak dijalankan malah salah,a�? tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rifai juga membeberkan dua OTT yang dilakukan Tim Saber Pungli Lombok Utara di Senaru dan Sambik Elen sudah melalui penyelidikan terlebih dulu.

Untuk OTT di pintu masuk objek wisata Sendang Gile, Rifai menjelaskan, terdapat unsur pungli karena pihak pengelola pintu masuk diketahui menjual tiket masuk tetapi hasil penjualan tiket tidak diserahkan ke kas daerah melainkan masuk ke kantong pribadi oknum tertentu.

Sedangkan di Desa Sambik Elen, OTT terkait sertifikat tanah atau prona diduga staf desa melakukan pungli karena meminta biaya kepada masyarakat yang ingin mengambil sertifikat yang sudah diterbitkan BPN sebesar Rp 600 ribu per sertifikat. a�?Dua OTT ini disebabkan karena melanggar aturan dan tidak ada dasar hukum. Dan tidak ada hubungannya dengan Permendes atau aturan lainnya,a�? katanya.

Ditambahkan, apalagi dari penjelasan BPN, seluruh sertifikat tanah yang diterbitkan tahun 2015 sudah diserahkan seluruhnya. Tetapi dalam OTT ditemukan 43 sertifikat yang belum diserahkan ke masyarakat karena harus ditebus dulu. a�?Ini kan tidak ada dalam aturan. Ini fakta yang kita temukan dalam OTT,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka