Ketik disini

Headline Kriminal

Praperadilan Kadus Trawangan Kandas

Bagikan

MATARAMA�-A�Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram kembali menolak gugatan praperadilan yang ditujukan kepada Polda NTB. Dalam sidang putusan praperadilan, Didiek Jatmiko selaku hakim tunggal, menolak gugatan praperadilan tersangka Lukman dalam kasus pungutan liar di Gili Trawangan, Lombok Utara.

a�?Menolak permohonan pemohon dalam gugatan praperadilan,a�? kata Didiek, Senin lalu (27/3).

Kepala Dusun (Kadus) Gili Trawangan, KLU, Lukman sendiri memperkarakan penangkapan dan penahanan dirinya. Ia menganggap proses itu tidak sah. A�Sebab, tersangka Lukman melalui penasihat hukumya Iskandar, menyatakan bahwa penarikan retribusi yang diperkarakan penyidik bukan tindak pidana, tidak dipertimbangkan hakim.

Alasan mereka, penarikan retribusi yang dilakukan pihak dusun, telah melalui kesepakatan bersama. Namun, argumen pemohon ditolak hakim.

a�?Keberatan tersebut memasuki pembuktian di perkara pokok nantinya, karena itu tidak dipertimbangkan dalam putusan praperadilan,a�? ujarnya.

Terpisah, penasihat hukum tersangka, Iskandar mengatakan, tidak puas atas putusan hakim.

a�?Harus ada yang puas dan tidak puas, tapi kami menghormati putusan itu,a�? kata Iskandar usai sidang.

Ketidakpuasan pihaknya, kata Iskandar, disebabkan sejumlah fakta persidangan yang tidak dijadikan pertimbangan hakim. Padahal mereka telah menyertakan sejumlah bukti yang cukup lengkap. Termasuk pemberian kesaksian yang dilakukan ahli saat sidang.

a�?Apa yang disampaikan saksi dan fakta pemohon tidak dipertimbangkan,a�? ujar dia.

Salah satu yang tidak dipertimbangkan A�hakim, jelas Iskandar, terkait langkah penyidik dalam menangkap kliennya. Dimana penangkapan tersebut, berdasarkan informasi dari tiga orang yang tertangkap tangan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari tim saber pungli.

a�?Yang tertangkap tangan itu disuruh dan diperintah oleh tersangka. Jadi atas dasar itu kemudian klien saya ditangkap,a�? jelas dia.

Iskandar menilai, informasi tersebut seharusnya lebih dulu dibuktikan penyidik. Sebabnya, tidak ada surat perintah dari kliennya kepada ketiga orang yang terkena OTT, untuk melakukan penarikan retribusi.

a�?Itu yang yang tidak menjadi pertimbangan hakim,a�? katanya.

Disinggung mengenai langkah selanjutnya, Iskandar mengaku akan lebih dulu melakukan rembug dengan keluarga tersangka. Jika keluarga memutuskan untuk melakukan praperadilan untuk kali kedua, maka cara tersebut akan ditempuh.

a�?Kalau keluarga akan praperadilan lagi, kita akan lakukan. Tentunya dengan sejumlah bukti baru di pengajuan berikutnya,a�? ujar dia.

Hanya saja, terkait dengan bukti baru itu, Iskandar belum dapat membeberkannya. Bukti baru akan dibuka, jika keluarga memutuskan untuk melakukan praperadilan kembali.

a�?Gambaranya belum bisa kami berikan sekarang, harus dibicarakan dengan keluarga tersangka dulu,a�? tandasnya.

Terpisah, pejabat sementara Kabid Hukum Polda NTB AKBP Deky Subagio mengatakan, ditolaknya praperadilan Kadus Trawangan, membuat proses penyidikan bisa dilanjutkan. Termasuk nantinya segera melengkapi berkas untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

Dalam persidangan Senin lalu (27/3), kata Deky, penetapan tersangka sudah memenuhi cukup bukti. Dimana penyidik telah memiliki dua alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

a�?Penyidikan telah mengikuti aturan, termasuk dengan penetapan tersangka di dalamnya,a�? pungkas dia.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka