Ketik disini

Kriminal

BKN Serahkan Berkas CPNS K2 Dompu

Bagikan

MATARAM – Lama tak terdengar perkembangannya, kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS melalui jalur honorer kategori dua (K2) di A�Dompu kembali mencuat. Informasi dari internal kepolisian menyebut A�dalam penyidikannya polisi telah mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk penetapan tersangka. Termasuk fotokopi dokumen terkait 134 CPNS K2 yang sempat dibatalkan pengangkatannya dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IX Denpasar.

Fotokopi tersebut kabarnya akan menjadi alat bukti untuk penyidikan. Karena itu, kemarin (29/3) dua pegawai dari BKN menyerahkan langsung fotokopi tersebut kepada penyidik, sekitar pukul 15.15 Wita.

Sayangnya, saat koran ini mencoba mengkonfirmasi hal tersebut, dua orang dari BKN enggan memberikan penjelasan. Mereka beralasan, keterangan untuk penyerahan dokumen itu bukan menjadi kewenangan mereka.

a�?Bukan kewenangan saya,a�? kata pegawai BKN yang enggan disebutkan namanya ini, kemarin.

Sementara itu, sebelum penyerahan dokumen dari BKN, sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Daerah dan Mahasiswa Dompu Mataram (AMAD) menggelar aksi unjukrasa di Mapolda NTB. Mereka menuntut kepolisian menuntaskan kasus CPNS K2 Dompu.

Perwakilan massa aksi, yakni Romo Sultan dalam orasinya mengatakan, masyarakat Dompu menunggu penyelesaian perkara tersebut. Menanggapi pengunjukrasa Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Anom Wibowo mengatakan, kasus CPNS K2 Dompu tetap menjadi atensi polisi. Sejauh ini, progress penanganannya menunukkan perkembangan yang signifikan.

Hanya saja, polisi belum berani mengambil kesimpulan terkait calon tersangka. Ini dikarenakan belum rampungnya hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.

a�?Biarkan penyidikan ini berjalan seperti biasa, siapapun yang terlibat akan kita proses,a�? janji dia.

Anom menjelaskan, penetapan tersangka harus berdasarkan alat bukti yang cukup. Disesuaikan dengan norma hukum yang berlaku. Bukan berdasarkan dugaan atau asumsi dari penyidik.

Menurut dia, semakin cepat BPKP menuntaskan hasil audit, maka semakin cepat pula penuntasan kasus ini.

a�?Satu atau dua hari kedepan kami akan kesana untuk mengecek. Kita juga mendorong agar audit itu bisa cepat keluar,a�? kata dia.

Putusan PTUN Tak Ganggu Penyidikan

Akhir tahun lalu, 134 CPNS K2 Dompu mengajukan gugatan perdata terhadap Bupati Dompu Bambang M Yasin di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Gugatan itu meminta pengadilan untuk mencabut SK Bupati Dompu tentang pembentukan tim verifikasi dan pemantau, serta meminta pembayaran gaji CPNS yang telah diberhentikan.

Dikabulkannya gugatan itu, kata Kasubdit III Tipikor Polda NTB AKBP Bagus S Wibowo tidak mempengaruhi penyidikan polisi. Apa yang dibahas di PTUN berkaitan dengan administrasi. Bukan pada ranah penanganan tindak pidana.

a�?Beda konteksnya, kita tidak bicara itu (administrasi, Red). Tapi soal materi, perbuatan-perbuatan yang ada di tindak pidana itu,a�? tandasnya.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka