Ketik disini

Metropolis

Ada Pejabat Lelet di Pemkot

Bagikan

MATARAMA�– Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mulai pusing. Penyebabnya, ada beberappa pejabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bekerja lelet alias lamban.

Akibatnya, serapan anggaran dan realisasi fisik jelang evaluasi triwulan pertama SKPD lingkup Pemkot Mataram masih rendah.

Dari data yang ada, tercatat hanya satu SKPD saja yang mampu lampaui target minimal. Yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Atas capaian rendah ini, Ahyar pun mengaku ingin melakukan evaluasi. Ia ingin tahu penyebab dan kendala SKPD memiliki serapan dan realisasi fisik rendah. “Setelah LKPJ, baru saya evaluasi seluruh pimpinan SKPD,a�? kata Ahyar.

Untuk diketahui, pada triwulan pertama, target yang diberikan pada SKPD yakni merealisasikan 20 persen dari anggaran yang ada. Sedangkan realisasi fisik ditarget hanya 29,67 persen.

Ahyar mengingatkan, harusnya para Kepala SKPD lebih jeli melihat. Mana kegiatan yang bisa segera dikerjakan lebih cepat. “Ada beberapa program yang harusnya bisa dieksekusi (cepat), ada yang memang butuh waktu,a�? ujarnya.

Selain itu, rendahnya serapan anggaran bergantung juga pada aliran kas, pendalaman program, hingga perencanaan eksekusi yang matang. Jangan sampai karena terburu-buru, hasil dari program atau proyek tidak maksimal.

Dikhawatirkan, masyarakat tidak bisa merasakan dampak maksimal dari proyek atau program yang telah disusun. a�?(Jadi) Tidak bisa menilai semata-mata dari (kemampuan) pimpinan SKPD,a�? cetusnya.

Tetapi, Ahyar melihat ada beberapa pejabat yang belum mampu menerapkan skala prioritas dalam bekerja. Proyek dan program yang harusnya bisa dikerjakan lebih cepat, malah belum dieksekusi sampai detik ini.

a�?(Ada juga) Ini menyangkut kinerja dari pimpinan SKPD itu,a�? sindirnya.

Karena itu, ia ingin segera melakukan evaluasi. Menggenjot agar serapan anggaran dan realisasi fisik bisa sesuai target.

Saat ditanya, apa tindakan tegas bagi pimpinan SKPD yang lelet belanja anggaran? Ahyar hanya tersenyum. “Setiap kepala daerah punya cara sendiri untuk melakukan pembinaan,a�? ujarnya.

Salah satu SKPD yang sebelumnya disebut paling rendah serapan anggaran yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Mataram. A�Dari data sebelumnya, realisasi fisik DPKP tercatat hanya 0,46 persen.

Menanggapi itu, Kepala DPKP Kota Mataram H Kemal Islam sempat meradang. “Bagaimana bisa realisasi fisik 0,46 sementara saya bayar listrik setiap bulan sekitar Rp 2,5 miliar,a�? cetus Kemal.

Jika saat ini saja sudah berjalan bulan ketiga, untuk tahun anggaran 2017, harusnya realiasasi fisik dinasnya mencapai Rp 7,5 miliar. Kemal merasa ada yang janggal, sebab harusnya realisasi fisiknya sudah di atas 12 persen.

“Harusnya sekitar 12 persen saya, kalau hitung-hitung, ini bagaimana kok (rendah),a�? ujarnya dengan nada kesal.

Kemal sempat curiga adanya sistem pelaporan tidak langsung diproses. Data yang dikutip juga tidak realtime.

Harusnya dengan pembayaran listrik saja, persentase di dalam realisasi fisiknya sudah berubah. “Ini saya protes ke Kabag APP,a�? tegasnya.

Lebih lanjut, Kemal menyebutkan ia tidak punya proyek besar pada tahun anggaran ini. Pengerjaan fisik hanya berupa taman. Namun pencairan pembayaran tidak bisa dilakukan sebelum proyek tuntas.

“Yang besar itu ada aspirasi dewan sekitar Rp 12 miliar, tapi saya tidak bisa paksa agar segera terealisasi, karena tergantung dewannya,a�? ungkapnya.

Selain itu, ada program KOTAKU yang rencanannya dilaksanakan di 11 kelurahan. Hanya saja, bantuan rumah layak huni masih menunggu tindak lanjut pemerintah pusat.

Pihaknya tidak bisa berbuat banyak, selain terus berkoordinasi, supaya program bisa terealisasi lebih cepat. “Jadi bagaimana mungkin realisasi kami dianggap di bawah 0,46 persen,a�? tandasnya lagi.

Dari data terakhir realisasi fisik DPKP, terkoreksi menjadi 17,28 persen. Sayangnya perubahan data ini belum bisa terkonfirmasi. Nomor ponsel Kabag APP Kota Mataram yang pernah disebarkan ke media, tidak bisa dihubungi lagi.

MATARAM-Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mulai pusing. Penyebabnya, ada beberappa pejabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bekerja lelet alias lamban.

Akibatnya, serapan anggaran dan realisasi fisik jelang evaluasi triwulan pertama SKPD lingkup Pemkot Mataram masih rendah. Dari data yang ada, tercatat hanya satu SKPD saja yang mampu lampaui target minimal. Yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Atas capaian rendah ini, Ahyar pun mengaku ingin melakukan evaluasi. Ia ingin tahu penyebab dan kendala SKPD memiliki serapan dan realisasi fisik rendah. “Setelah LKPJ, baru saya evaluasi seluruh pimpinan SKPD,a�? kata Ahyar.

Untuk diketahui, pada triwulan pertama, target yang diberikan pada SKPD yakni merealisasikan 20 persen dari anggaran yang ada. Sedangkan realisasi fisik ditarget hanya 29,67 persen.

Ahyar mengingatkan, harusnya para Kepala SKPD lebih jeli melihat. Mana kegiatan yang bisa segera dikerjakan lebih cepat. “Ada beberapa program yang harusnya bisa dieksekusi (cepat), ada yang memang butuh waktu,a�? ujarnya.

Selain itu, rendahnya serapan anggaran bergantung juga pada aliran kas, pendalaman program, hingga perencanaan eksekusi yang matang. Jangan sampai karena terburu-buru, hasil dari program atau proyek tidak maksimal.

Dikhawatirkan, masyarakat tidak bisa merasakan dampak maksimal dari proyek atau program yang telah disusun. a�?(Jadi) Tidak bisa menilai semata-mata dari (kemampuan) pimpinan SKPD,a�? cetusnya.

Tetapi, Ahyar melihat ada beberapa pejabat yang belum mampu menerapkan skala prioritas dalam bekerja. Proyek dan program yang harusnya bisa dikerjakan lebih cepat, malah belum dieksekusi sampai detik ini.

a�?(Ada juga) Ini menyangkut kinerja dari pimpinan SKPD itu,a�? sindirnya.

Karena itu, ia ingin segera melakukan evaluasi. Menggenjot agar serapan anggaran dan realisasi fisik bisa sesuai target.

Saat ditanya, apa tindakan tegas bagi pimpinan SKPD yang lelet belanja anggaran? Ahyar hanya tersenyum. “Setiap kepala daerah punya cara sendiri untuk melakukan pembinaan,a�? ujarnya.

Salah satu SKPD yang sebelumnya disebut paling rendah serapan anggaran yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Mataram. A�Dari data sebelumnya, realisasi fisik DPKP tercatat hanya 0,46 persen.

Menanggapi itu, Kepala DPKP Kota Mataram H Kemal Islam sempat meradang. “Bagaimana bisa realisasi fisik 0,46 sementara saya bayar listrik setiap bulan sekitar Rp 2,5 miliar,a�? cetus Kemal.

Jika saat ini saja sudah berjalan bulan ketiga, untuk tahun anggaran 2017, harusnya realiasasi fisik dinasnya mencapai Rp 7,5 miliar. Kemal merasa ada yang janggal, sebab harusnya realisasi fisiknya sudah di atas 12 persen.

“Harusnya sekitar 12 persen saya, kalau hitung-hitung, ini bagaimana kok (rendah),a�? ujarnya dengan nada kesal.

Kemal sempat curiga adanya sistem pelaporan tidak langsung diproses. Data yang dikutip juga tidak realtime.

Harusnya dengan pembayaran listrik saja, persentase di dalam realisasi fisiknya sudah berubah. “Ini saya protes ke Kabag APP,a�? tegasnya.

Lebih lanjut, Kemal menyebutkan ia tidak punya proyek besar pada tahun anggaran ini. Pengerjaan fisik hanya berupa taman. Namun pencairan pembayaran tidak bisa dilakukan sebelum proyek tuntas.

“Yang besar itu ada aspirasi dewan sekitar Rp 12 miliar, tapi saya tidak bisa paksa agar segera terealisasi, karena tergantung dewannya,a�? ungkapnya.

Selain itu, ada program KOTAKU yang rencanannya dilaksanakan di 11 kelurahan. Hanya saja, bantuan rumah layak huni masih menunggu tindak lanjut pemerintah pusat.

Pihaknya tidak bisa berbuat banyak, selain terus berkoordinasi, supaya program bisa terealisasi lebih cepat. “Jadi bagaimana mungkin realisasi kami dianggap di bawah 0,46 persen,a�? tandasnya lagi.

Dari data terakhir realisasi fisik DPKP, terkoreksi menjadi 17,28 persen. Sayangnya perubahan data ini belum bisa terkonfirmasi. Nomor ponsel Kabag APP Kota Mataram yang pernah disebarkan ke media, tidak bisa dihubungi lagi. (zad/r5)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka