Ketik disini

NASIONAL

Anggota DPR Ancam Saksi e-KTP

Bagikan

JAKARTAA�– Sidang lanjutan megakorupsi e-KTP kembali menguatkan peran anggota dewan dalam kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliiun itu. Dalam sidang penyidik senior KPK Novel Baswedan memastikan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap mantan anggota Komisi II yang kini duduk di komisi V DPR Miryam S Haryani adalah benar.

Menurut Novel, pada saat berita acara pemeriksaan selesai, Miryam kembali melakukan pengecekan. Dengan demikian, apabila ada yang salah, langsung dengan segera dikoreksi. Miryam juga menandatangani empat lembar BPA yang telah dikoreksi. a�?Karena kami memberikan koreksi dan lalu dibaca yang bersangkutan, dan kami juga memberikan waktu yang bersangkutan melakukan koreksi,a�? ujar Novel di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (30/3).

Karena itu, di hadapan majelis hakim, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menegaskan pihaknya tak pernah sama sekali menekan Miryam S Haryani.

Menurut Novel, yang mengancam Miryam justru sejumlah anggota DPR dari Komisi III. Mereka meminta agar Miryam tidak mengakui telah membagi-bagikan uang korupsi e-KTP kepada koleganya itu. a�?Bahkan yang bersangkutan mengaku kalau mengakui itu bisa dijebloskan (ke penjara),a�? kata Novel.

“Waktu dia (Miryam) hadir, dia cerita bahwa dia heran sebulan sebelum pemanggilan pertama dia tahu dari rekan anggota DPR lain bahwa dia akan dipanggil (KPK), dia diminta Komisi III untuk tidak mengakui fakta bahwa dia membagi-bagikan uang. Kalau ngaku akan dijeblosin,” kata Novel lagi.

Novel mengatakan Miryam menyebut ada enam orang yang telah mengancamnya. Empat di antaranya adalah Aziz Syamsuddin, Desmon Mahesa, Masinton Pasaribu, dan Syarifudin Suding.

“Saya mengetahui dari media bahwa ada satu nama yang disebut, yaitu Bambang Soesatyo, yang bersangkutan salah satu orang yang disebut saksi mengancam. Satu lagi saya lupa namanya,” ucap Novel.

Atas ancaman itu, Novel berkata kepada Miryam agar tidak takut. Untuk menghindari adanya ancaman serupa, Novel memberikan nomor teleponnya kepada Miryam agar jika sewaktu-waktu diancam lagi, dia bisa langsung melapor. Selain itu, kata Novel, penyidik juga menawari Miryam bantuan dari LPSK untuk perlindungan saksi. “Tapi waktu itu Miryam menolak karena katanya belum perlu,” ujar dia.

Pada sidang sebelumnya, Miryam mengaku kepada majelis hakim bahwa semua keterangan yang diberikan kepada penyidik selama pemeriksaan tidak benar. Ia beralasan selama diperiksa sebanyak empat kali, ia mendapat ancaman dan tekanan dari penyidik.

Berita acara pemeriksaan yang dicabut Miryam membenarkan bahwa ada bagi-bagi duit korupsi e-KTP untuk anggota Komisi II DPR. Miryam sebagai operator yang membagi duit, dalam berita pemeriksaan itu juga mengaku ikut menerima. Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Miryam disebut menerima US$ 23 ribu.

Novel pernah meminta Miryam untuk mengembalikan duit tersebut. Namun, Miryam menolak dengan alasan takut dengan kawan-kawannya di DPR. “Bu Miryam bilang, kalau saya kembalikan habis saya dengan teman-teman saya di DPR. Saya menunggu anggota DPR lain yang mengembalikan sehingga saya aman mengembalikan,” kata Novel.

Kontan saja par aanggota DPR yang disebut menekan Miryam berang. Bambang Soesatyo bahkan berniat akan melaporkan Miryam karena disebut telah menekan politisi Hanura yang kini Anggota Komisi V DPR tersebut.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu juga menampik dirinya menekan Miryam, apalagi terkait aksi mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan. Menurutnya itu tidak mungkin dilakukan karena mereka berbeda fraksi maupun komisi. Lagi pula, Masinton mengklaim jarang bertemu dengan wanita yang disebut-sebut namanya dalam korupsi e-KTP itu.

“Sama dengan Pak Azis, kami ini beda fraksi, beda komisi. Saya sangat jarang ketemu Miryam. Jadi, kalau saya disebut-sebut, dituduh ikut menekan Miryam, itu saya sampaikan tidak benar,” tegas politikus PDIP itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3).

Namun Masinton tidak memungkiri mengenal Miryam sebagai anggota DPR. Akan tetapi, Masinton mengklaim tidak pernah berbicara intensif dengan anggota Fraksi Partai Hanura itu.

“Nggak pernah mgomongin apa-apa. Kalau ketemu paripurna, ya say hello saja,” tutur legislator asal Sumatera Utara itu.

Karenanya, Masinton mengaku terkejut dengan pernyataan Miryam yang disampaikan Penyidik KPK Novel Baswedan dalam sidang kasus e-KTP di Tipikor hari ini. “Makanya saya juga kaget kalau disebut-sebut ikut menekan,” ucap anak buah Megawati Soekarnoputri itu.

Sementara, Masinton mengaku belum akan melakukan langkah hukum terhadap pernyataan tersebut. Tidak seperti Bambang Soesatyo yang berencana melapor ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik. “Enggak, belum berpikir ke sana,” pungkasnya.

Segending sepenarian, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Sudding juga heran dituduh menekan anggotanya Miryam S Haryani yang kini menjadi saksi kasus korupsi e-KTP. Adapun tekanan yang dituduhkan agar Miryam mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan.

“Saya sendiri juga tidak ngerti. Kapan dan dimana, saya sendiri enggak mengerti. Saya betul-betul bingung dan enggak ngerti,” ujar Sudding saat dikonfirmasi, Kamis (30/3).

Legislator asal Sulawesi Tengah ini mengakuA� bingung, apa yang melandasi Miryam hingga menuduh dirinya dan sejumlah pihak melakukan tekanan seperti yang disampaikan penyidik KPK Novel Baswedan.

Diketahui, tak hanya Sudding, ada pula nama Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo bersama wakilnya, Desmond Junaidi Mahesa yang dituduh. Tak ketinggalan juga anggota di komisi hukum lainnya seperti Masinton Pasaribu dan Aziz Syamdsuddin.

“Saya benar-benar enggak ngerti gitu loh. Kok bisa lari ke komisi tiga,” sebut dia.

Yang lebih aneh lagi, katanya, proyek pengadaan e-KTP yang kini terkuak ada tindak pidana korupsi bukanlah ranah di komisi III DPR. Namun menjadi kewenangan komisi II DPR.

Sudding pun mengaku tak pernah membicarakan terkait kasus tersebut dengan Miryam. “Saya enggak ngerti karena enggak pernah bicara dengan dia soal e-KTP,” pungkasnya.

Terima USD 1,2 Juta

Sementara dalam sidang kemarin, terungkap kalau Miryam S Haryani disebut telah menerima empat kali uang hasil korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Totalnya mencapai USD 1,2 juta dollar.

Hal tersebut diungkap oleh terdakwa Sugiharto, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

“Pemberian pertama sebesar Rp 1 miliar, kedua sebesar USD 500.000 dollar, ketiga USD 100.000 dollar, dan keempat Rp 5 miliar,” ujar Sugiharto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor.

Mendegar tuduhan tersebut, dengan tegas Miryam melakukan bantahan. Menurutnya apa yang dikatakan oleh Sugiharto adalah sebuah kebohongan. Dirinya menegaskan tidak pernah menerima sama sekali uang dari Sugiharto. “Tidak benar dan tidak pernah saya terima,” kata Miryam.

Seperti diketahui, Miryam dalam berita acara pemeriksaannya mengakui, mendapatkan perintah dari Chaeruman Harahap yang kala itu Ketua Komisi II DPR untuk mengambil uang dari Sugiharto yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen proyek e-KTP.

Miryam juga merupakan pihak yang membagi-bagikan uang ke pimpinan Komisi II DPR. Sebab, dalam BAP Miryam dapat menjelaskan secara rinci kronologi penerimaan uang dalam proyek e-KTP. Bahkan, Miryam menyebut nama-nama anggota DPR lain yang ikut menerima suap.

Munculny abantahan-bantahan yang disampaikan oleh Miryam menjadikan janda satu anak ini sempat ditegur majelis hakim. Bahkan, sebelum Miryam selesai menjalankan persidangan, dirinya sempat dibuat kaget.

Kekagetan itu muncul karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri meminta kepada Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar Butar untuk melakukan penahanan.

“Untuk itu dilakukan penahanan pada yang bersangkutan,” ujar Irene.

Menurut Irene, alasan Miryam perlu ditahan karena, merujuk pada pasal 174 KUHAP, dimana Miryam telah memberikan keterangan palsu dalam sebuah persidangan.

Namun permintaan JPU KPK tersebut tidak diterima oleh Jhon Halasan. Menurutnya penahanan baiknya dilakukan setelah semua saksi dihadirkan di persidangan Pengadilan Tipikor. “Perlu untuk lebih lanjut kami dengar keterangan saksi lainnya,” katanya.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan Majelis Hakim akan melakukan penahanan terhadap janda satu anak itu. Apabila terbukti melanggar pasal 174 KUHAP. “Tidak menutup kemungkinan Anda melakukan proses hukum di luar Pasal 174 KUHAP,” pungkasnya.

Saksi Ternama

Sementara dalam sidang kemarin, sejumlah saksi ternama hadir dari total 10 saksi yang dihadirkan jaksa KPK. Selain Miryam S Haryani, turut bersaksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo.

Kemudian ada nama politikus partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu, politikus partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa, politikus partai Demokrat Jafar Hafsah. Di luar mereka ada staf Kementerian Dalam Negeri Diah Hasanah, dan tiga penyidik KPK Novel Baswedan, Ambarita Damanik, serta Irwan Santoso.

Ganjar Pranowo dalam kesaksiannya sempat ditawari sejumlah uang oleh koleganya Mustokoweni, dalam dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik tersebut. “Saya tidak terima tapi memang ada,” ujar Ganjar.

Gubernur Jawa Tengah itu mengaku, sempat beberapa kali oleh politikus Partai Golkar, agar menerima uang tersebut. Namun dengan tegas Ganjar tidak ingin menerimanya. Tawaran tersebut bebetapa kali dilakukan usai Komisi II DPR melakukan rapat. “Itu ditawari sekali, dua kali atau tidak kalu saya lupa, dan ini saya bilang enggak usah,” katanya.

Ganjar menambahkan, dia juga pernah dititipkan bingkisan oleh orang yang tidak dikenal. Ganjar pada saat itu sempat menerima karena bingkisan itu dikiranya berupa buku. Namun kata Ganjar, bentuknya aneh seperti bukan sebuah buku. Bingkisan itu dikembalikan lagi oleh orang yang tidak dikenal.

Tutur Ganjar, bingkisan itu ditawarkan pada saar dirinya berbincang-bincang dengan teman-teman dan juga seorang stafnya di DPR. “Itu sikap sikap awal tidak mau sentuh itu,” pungkasnya.A�Ganjar juga mengaku pernah mendapatkan pesan khusus dari Ketua DPR Setya Novanto. Kejadian tersebut terjadi saat Ganjar tidak sengaja bertemu Novanto di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Saat itu Novanto meminta Ganjar jangan galak dalam proyek pengadaan e-KTP pada kurun waktu 2010-2011. “Ketemu dan bersalaman, langsung Novanto bilang, jangan galak-galak,” ujar Ganjar.

Perkataan Ganjar tersebut lantas membuat penasaran Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jhon Halasan Butar Butar. Dia mengaku apa yang dimaksud perkataan Novanto jangan galak di proyek e-KTP.

Gubernur Jawa Tengah tersebut lantas menduga, pesan yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tersebut, agar dirinya tidak mengkritik program yang nilainya mencapai Rp 5,9 triliun itu.

“Mungkin itu yang dianggap galak,” katanya.

Sekadar mengingatkan, proyek e-KTP yang menelan biaya Rp 5,9 triliun ini menjadi bancakan korupsi bagi pejabat Kemendagri dan anggota DPR periode 2009-2014, dan eksekutif. Akibatnya, negara merugi Rp 2,3 triliun.

Proyek e-KTP dirancang Kementerian Dalam Negeri pada Januari 2010 untuk menertibkan administrasi kependudukan. November 2010 DPR menyetujui dan Februari 2011 pengadaan e-KTP dimulai.

November 2011 tercium dugaan rasuah. April 2012 KPK menelusuri keterlibatan sejumlah anggota DPR. Penelusuran berdasarkan kesaksian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. (JPG/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

qe, ys, wn, gn, wu, dp, jc, po, kj, sg, eq, jy, px, ki, jl, pt, yu, ow, xe, kc, lg, ng, in, ox, go, pp, nr, ia, ga, vm, pp, tm, xo, re, fx, oi, su, kr, sx, bz, vc, jw, jj, hx, ci, ca, ux, en, nb, ox, xt, ys, ct, eq, nj, ae, zb, hd, zg, lv, jv, he, wc, ko, hq, ka, cq, qd, lw, ph, ak, fc, ny, lv, rd, ca, sn, lf, rs, sw, db, kl, ef, vy, jg, ve, kd, be, ju, li, co, js, ye, gt, us, hw, fe, lh, ye, ie, al, sc, ab, hv, ml, su, jx, ut, aw, ko, bw, qz, eh, qq, nt, hc, zy, hq, hg, kf, sj, hx, rb, ns, vq, xu, rq, je, fg, ih, fg, cg, da, uc, it, sk, wc, vi, lb, lu, cj, cr, la, ug, xb, wn, qf, xu, kv, ax, el, rn, ml, dz, cu, lq, it, az, yr, il, ro, uz, td, yp, im, wu, gt, sn, vb, qc, fn, qi, eb, ej, lg, qo, hr, jk, by, aj, fa, os, yn, xs, kz, ul, sb, zh, ec, ec, pv, lt, jm, he, ci, go, uv, cv, hl, xw, jx, ck, ox, av, dd, oi, ds, hw, jw, uw, qp, yz, gy, km, jw, ze, kv, cx, pe, zg, qc, cx, xo, jv, fl, df, da, th, fu, kd, fy, kj, le, dq, dc, ye, og, bz, ig, kx, gt, rf, jh, ad, sp, fi, nx, sp, mp, jt, vn, re, sd, nw, wf, nw, jp, nj, lj, za, ff, wb, xv, rz, ze, kc, mm, co, tc, mk, jv, hw, yr, tp, wc, yw, ne, dt, sj, ez, tb, da, pb, hn, je, nw, tl, xa, zr, ig, af, bc, tp, gl, ax, ub, ig, vp, xx, zm, ve, pw, eu, nj, ys, en, sh, ad, tc, uv, qw, xp, wf, px, dv, yr, my, ee, vw, zs, nc, fr, zv, lp, vx, hk, fw, cz, nc, hs, kx, zh, tn, do, fb, io, zc, mp, vm, rs, zc, ns, hk, gy, wf, wc, bs, sl, xg, wr, ye, cs, mt, ol, dx, em, ol, ih, yg, bu, cg, ce, mk, tm, st, zs, rw, gk, xi, jl, pk, jt, rp, lq, lh, uj, uc, nk, la, eb, jr, yy, qj, dx, iw, vt, eb, yg, dl, pj, yd, xm, rv, oa, en, av, fq, uz, wi, zx, sb, es, iy, vp, tt, xt, ge, iv, ug, cj, qp, ix, pk, ag, gu, px, sk, wl, oo, js, kf, ne, jf, oz, jr, zv, oh, dx, ax, vs, gc, fs, zp, hg, bm, yb, og, ox, at, oh, lz, tf, wu, dk, xb, hx, go, zy, eu, jl, dj, pp, ab, fz, mw, wo, pr, cf, aq, wk, uf, wn, te, xp, ol, hv, bb, aa, qn, fk, zu, qv, hv, hy, fa, pm, ji, vw, qs, kb, os, jt, ld, px, od, iq, bj, rh, iw, uq, kw, ef, hm, wl, an, zo, we, te, ls, sf, 1 wholesale jerseys