Ketik disini

Metropolis

Pusat Tantang Pemprov NTB

Bagikan

MATARAMA�– Agar mega proyek Global Hub Kayangan masuk menjadi salah satu prioritas nasional, maka Pemerintah Provinsi NTB ditantang untuk membuktikan kepada pusat bahwa ada investor yang bersedia menanamkan modalnya di sana.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) H Lalu Gita Aryadi mengatakan, untuk proyek Global Hub adalah mimpi NTB. Kemudian diperkuat lagi dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dan faktanya bahwa NTB berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Di mana ALKI I di Selat Malaka pada suatu saat akan padat, maka dibutuhkan alternatif yakni ALKI II. Sehingga sejak saat ini Global Hub perlu dipersiapkan.

Hanya saja, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah gampang menandatangani menjadi kawasan yang masuk dalam prioritas nasional.

Tetapi pusat meminta daerah harus mampu membuktikan bahwa ada investor yang tertarik berinvestasi di sana. a�?Itulah yang sedang kita perjuangkan,a�? katanya.

Terkait dengan perubahan RTRW Nasional (RTRWN), pemerintah sangat menyadari hal itu menjadi langkah pertama yang harus dilakukan.

Tim inisiator memperjuangkan agar Global Hub ini masuk dalam RTRWN. Jika sudah masuk, maka program dan kegiatan akan mengikuti untuk dilaksanakan di lokasi tersebut. a�?RTRWN ini sedang berporses di pusat,a�? katanya.

Saat melakukan promosi di Jakarta beberapa waktu lalu, semua perkembangan sudah dibuka di sana. Sembari menunggu RTRWN berproses, maka pemerintah daerah terus menggaet calon-calon investor yang siap berinvestasi.

a�?Jadi atas bergerak, bawah juga bergerak,a�? katanya.Terkait investor yang sudah serius mau menanamkan modal, Gita tidak menyebutkan secara pasti.

Hanya saja, dalam pertemuan di Jakarta, Anggota DPR RI asal NTB Dr Kurtubi pernah mengusulkan agar di Global Hub juga dibangun kilang minyak di sana. Sehingga bisa menunjang distribusi minyak untuk Indonesia bagian tengah dan timur.

Menurutnya, para investor saat ini juga tengah menunggu kebijakan pemerintah terlebih dahulu, jika sudah masuk dalam RTRWN maka mereka akan memiliki kepastian hukum bahwa proyek itu akan terlaksana.

Terkait lahan, sudah disiapkan pola yang bisa menguntungkan warga setempat. Polanya akan melibatkan pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang bekerjasama untuk mengelola kawasan tersebut. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka