Ketik disini

Kriminal

Polda NTB Ikut Cegah TKI Ilegal

Bagikan

MATARAM – Kasus TKI A�ilegal (non prosedural) kini menjadi salah satu persoalan serius di NTB. Karena itu kepolisian bersama Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen Imigrasi, akan melakukan sejumlah upaya agar setiap calon TKI mematuhi prosedur sebelum bekerja di luar negeri.

Direktur Lalu Lintas Keimigrasian (Dirlantaskim) Ditjen Imigrasi Maryoto Sumadi mengatakan, pihaknya membutuhkan dukungan dari kepolisian, terutama Polda NTB, mengenai pencegahan TKI non prosedural. Apalagi jika melihat catatan bahwa NTB, Lombok khususnya, merupakan salah satu daerah penyumbang tenaga kerja terbanyak keluar negeri.

a�?Kami perlu mendapat dukungan dari Polda NTB,a�? kata Maryoto.

Dukungan dari kepolisian, dinilai Maryoto, agar tugas keimigrasian untuk mencegah TKI non prosedural dapat berjalan dengan lancar. a�?Masalah TKI non prosedural ini kan semakin marak,a�? ujar dia.

Dia menjelaskan, masyarakat yang melalui jalur TKI non prosedural, rentan menjadi korban. Misalnya, tidak mendapat gaji selama bekerja, ditipu agen TKI, hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Sejauh ini, dalam catatan Ditjen Imigrasi, sedikitnya 800 WNI bermasalah karena berangkat tidak melalui jalur resmi. Angka tersebut berpotensi bertambah. Sebab, Ditjen Imigrasi terus melakukan pendataan di negara-negara yang menjadi tujuan TKI.

a�?Saat ini perwakilan kami di Saudi menangani 800 TKI non presedural. Itu yang ada di Saudi, belum di negara lain,a�? jelas dia.

Pihak Imigrasi, tidak tutup mata dengan fenomena maraknya TKI non prosedural. Maryoto mengaku, jajarannya terus berupaya menekan pekerja ilegal di luar negeri dengan cara menolak sejumlah pemohon paspor.

Penolakan itu, lanjut dia, bukan untuk menghalangi mereka yang hendak bekerja. Melainkan untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban TPPO karena bekerja tidak melalui jalur resmi.

a�?Salah satu modus yang digunakan itu melalui umrah. Setelah sampai di Saudi, mereka kemudian tidak kembali ke Indonesia, tapi bekerja disana secara ilegal,a�? bebernya.

Terpisah, Kapolda NTB Brigjen Pol Firli mengatakan, jajarannya siap membantu pemerintah untuk mencegah TKI non prosedural. Kesiapan tersebut diwujudkan melalui pembentukan tim khusus untuk menangani TKI yang bermasalah.

a�?Sudah kami bentuk tim khusus,a�? kata Firli.

Dari informasi dan data yang ia peroleh, Firli tak menampik jika masih ada WNI yang bekerja diluar negeri, tapi tidak melalui jalur resmi. Bahkan diantara mereka ada yang menjadi korban TPPO. Data sementara menunjukkan belum ada warga NTB yang menjadi korban TPPO.

a�?Walaupun datanya belum ada di NTB, tapi kita patut mengantisipasi dengan melakukan tindakan preventif dan penegakan hukum,a�? jelas mantan Wakapolda Jawa Tengah ini.

Firli mengatakan pihak Imigrasi dengan kepolisian telah berkoordinasi mengenai mekanisme dan langkah pencegahan. Selain itu, adanya dugaan keberangkatan TKI non prosedural mengandalkan jaringan hingga luar negeri, maka ada kerjasama dengan atase kepolisian di luar negeri.

a�?Ada kerjasama antar negara. Ada atase kepolisian, terutama di negara yang banyak TKI. Mereka melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap TKI yang bermasalah,a�? tandasnya.(dit/r2)a

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka