Ketik disini

Metropolis

Stop “Palak” Siswa!

Bagikan

MATARAMA�– Ratusan Kepala Sekolah (Kepsek) dari PAUD sampai SMP dan Komite, diingatkan tim Saber Pungli Kota Mataram untuk tidak lagi melakukan praktik pungutan liar (pungli). Jika tidak, mereka harus siap menerima konsekuensinya.

Sekolah yang nekat memalak (meminta sumbangan dengan paksaan) terhadap siswanya, bakal berurusan dengan hukum. “Pungli erat kaitannya dengan paksaan. Sumbangan boleh, tetapi kalau memaksa itu masuk pungli,a�? kata Rodiansyah.

Hal ini disampaikan Rodiansyah saat menanggapi berbagai pertanyaan dari Kepsek dan Komite Sekolah. Mereka menanyakan sejumlah motif sumbangan dan upaya penyeragaman siswa.

Diantaranya, sumbangan untuk rekan siswa yang sakit dan sumbangan dalam bentuk barang. Dalam kesempatan itu, ada juga yang menanyakan soal inisiatif membangun tembok dan kamar kecil sekolah.

Apakah pembangunan dengan menarik iuran pada siswa itu termasuk pungli? Begitu pun dengan upaya pengadaan pakaian khas sekolah.

“Kalau angka iurannya ditentukan, itu termasuk pungli. Yang namanya sumbangan, ya tidak terikat berpapa pun dan harus ada proposal,a�? jawab Rodiansyah dengan tegas.

Jawaban Rodiansyah, sempat membuat seisi ruangan riuh. Banyak diantaranya tidak setuju. Seperti pengadaan pakaian khas sekolah yang bahannya sulit didapat jika anak sekolah tidak diakomdir. Sehingga, berpotensi terlihat tidak seragam.

Tetapi jawaban dari Wakapolres Mataram I Made Banduarsa membuat seisi ruangan terhenyak. Made menanyakan tentang dasar hukum keharusan memiliki pakaian khas dan regulasi apa yang digunakan.

Sehingga mengikat siswa harus membeli produk yang telah disiapkan sekolah. a�?Apa dasar hukumnya?a�? ujar Made.

Tidak hanya itu, ia juga mencecar dengan pertanyaan, peran pasif atau aktif pihak sekolah menentukan warna, motif, harga, sampai keharusan membeli di sekolah. Sebab, Made menilai itu hanya dalih saja.

Sebab kenyataanya yang ia ketahui, pakaian wajib hanya dua saja.a�?Pramuka dan putih-biru (untuk SMP), putih merah (untuk SD). Itu saja,a�? cetusnya.

Ia lalu mengingatkan, jika para guru tetap ngeyel membuat aturan sendiri tanpa dasar hukum yang jelas, pihaknya tidak segan untuk turun melakukan penangkapan, melalui pokja penindakan saber pungli.

a�?Maaf saja, kami pasti turun melakukan penindakan kalau ada indikasi pemaksaan dan harganya ditentukan,a�? tegasnya, hingga membuat susana jadi senyap.

Sementara itu, beberapa perwakilan dari sekolah swasta juga terlihat resah. Samuel dari Sekolah Kristen Tunas Daud Mataram mengungkapkan, jika sekolah swasta dipastikan mengandalkan penuh iuran dari sekolah. Begitu juga dalam hal pengadaan pakaian dan buku pelajaran.

“Terus terang kami melakukan semua itu, sementara di sisi lain seperti yang diketahui sekolah swasta mengandalkan iuran orang tua. Ini kami bagaimana?a�? kata Samuel dalam diskusi itu.

Asisten Bidang Penyelesaian Laporan, Ombudsman NTB Arya Wiguna, tegas mengingatkan jika itu tetap dipandang sebagai praktik pungli. Karena itu, ia meminta agar pihak sekolah segera mengembalikan pungutan yang dinilai memberatkan dan merugikan masyarakat.

“Kami tugasnya melakukan pencegahan dan edukasi, kalau sudah kami peringatkan tetapi tidak dipedulikan, terserah mau berhadapan dengan saber pungli atau kami Ombudsman,a�? tegasnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka