Ketik disini

Kriminal

Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Korupsi

Bagikan

A�MATARAM – Modus penggelapan uang negara melalui sejumlah proyek pemerintah terus terjadi. Riset yang dilakukan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB A�dua tahun terakhir, pengadaan barang dan jasa kerap dijadikan ladang bancakan para koruptor.

Direktur Somasi NTB Lalu Ahyar Supriadi mengatakan, kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa, sedikitnya melibatkan 39 orang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta. Tren itu, lanjut dia, menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dari pemerintah setempat.

a�?Sejak 2015, kasus korupsi masih belum berubah, sektornya di pengadaan barang dan jasa,a�? kata Ahyar, kemarin (5/4).

Ahyar mengatakan, kasus korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa menjadi bahan kajian mereka. Sehingga hasilnya nanti bisa menjadi evaluasi kepada pemerintah daerah (Pemda), agar memperhatikan reward dan punishment di internal birokrasi.

a�?Bahan kajian ini nanti akan kita komunikasi dengan pemda,a�? ujar dia.

Sejak 2011, kata dia, Somasi NTB melakukan riset tahunan. Hal ini terkait perkembangan penanganan kasus. Beberapa hal juga menjadi sorotan mereka adalah A�pemberian penghentian perkara hingga vonis pengadilan untuk para koruptur.

a�?Dari sana akan tergambarkan wajah penegakan hukum kita seperti apa,a�? kata dia.

Mengenai putusan dalam perkara korupsi, sejak 2010 vonis yang diberikan menurutnya cenderung ringan. Sehingga sulit memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.Rata-rata vonis hakim menetapkan hukuman pidana penjara selama 1,5 tahun. Hanya ada satu putusan, sejak 2010, dimana vonisnya mendapat hukuman maksimal, yakni pada kasus suap yang melibatkan mantan Kajari Praya Subri dengan vonis 10 tahun penjara.

Kasus yang ditangani jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kerap memberikan hukuman maksimal. Termasuk pada kasus korupsi Subri. Ahyar menilai, secara tidak langsung ada perbedaan kualitas penanganan kasus jika jaksanya diwakili dari KPK.

a�?Tentunya harus diakui, kualitas penegakan hukum yang dilakukan KPK ada perbedaan dalam penanganannya,a�? tandasnya.(dit/r2)

Komentar

Komentar