Ketik disini

Metropolis

Jelang Pilgub NTB, PNS Jangan Tergoda Ikut Berpolitik Praktis

Bagikan

MATARAMA�– Seluruh PNS tak boleh berpolitik praktis. Aturan itu mengikat bagi siapa saja yang berstatus ASN. Apapun alasannya, berpolitik praktis sama saja melanggar sumpah yang telah diucapkan.

“Kami ingatkan itu memang tak dibolehkan,a�? kata Asisten I Bidang Pemerintahan Lalu Martawang, kemarin.

Intinya seluruh ASN harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Kendati setiap ASN jelas memiliki kecenderungan politik pribadi, namun hal itu tak boleh dimunculkan. Apalagi jika sampai terang-terangan mendukung, bahkan membantu salah satu calon kepala daerah atau partai yang didukungnya.

“Jalanlah sesuai koridor, itu saja,a�? pesannya.

Lantas apa sanksi yang akan dijatuhkan jika ada ANS Kota Mataram yang mulai coba melangkah ke ranah terlarang itu? Martawang tak menyebutkan spesifik. Namun ia mengatakan semua akan berjalan sesuai prosedur yang ada.

“Tentu akan ada sanksi, apa itu, lihat saja sesuai aturan berlaku,a�? ucapnya.

Apakah kini sudah ada PNS Mataram yang jelas melanggar sumpah jabatan dengan mulai terjun ke politik praktis? Ia tegas menolak hal itu. Menurutnya belum ada indikasi apapun hingga kini. a�?Saya kira belum ada,a�? jawabnya.

Kekhawatiran itu memang menyeruak ke permukaan. Terlebih, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh kini tengah berupaya menapaki tangga menuju NTB 1.

Sebagai pemimpin tertinggi di Mataram, wajar ada kekhawatiran itu. Tengok saja acara penyerahan surat rekomendasi DPP Partai Gerindra kepada Ahyar Abduh, sebagai calon Gubernur NTB 2018-2023 kemarin. Sejumlah pegawai berseragam Pemkot Mataram tampak ada di tengah acara.

Entah apa tujuan mereka hadir di acara politik tersebut. Boleh jadi sekadar penasaran hendak melihat kegiatan yang ada di sebelah Kantor Pemkot Mataram. Namun tak menutup kemungkinan mereka memang terlibat politik praktis. (yuk/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka