Ketik disini

Headline Selong

Anggap Ganti Rugi Tak Sesuai, Warga Pancor Menolak Digusur

Bagikan

SELONGA�– Sejumlah masyarakat yang tinggal di wilayah Pancor Kamis (13/4) lalu beramai-ramai mendatangi Kantor Lurah. Kedatangan warga ini untuk menolak pembebasan lahan yang akan dilakukanA� pemerintah untuk pelebaran jalan. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai harga pembebasan lahan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

a�?Kami tidak mau digusur sebelum harga tanah itu sesuai dengan harga pasar,a�? kata Ahmad, salah seorang warga kepada Lombok Post.

Pembebasan lahan tanah ini diketahui berada di sekitar jalan Pejanggik dan Jalan Gajah mada. Dimana, dalam rencana pembangunan jalan pemerintah, akan melakukan pelebaran jalan. Yakni sembilan meter dari ruas jalan sebelah kiri dan sembilan meter ruas kanan.

Untuk proses pembebasan tanah ini awalnya warga mengaku diajak musyawarah oleh pihak pemerintah. Masyarakat disosialisasikan harga dan solusi yang dinilai cukup baik. Dimana, harga yang diberikan saat itu berdasarkan SK Bupati tahun 2014 Rp 7 juta untuk satu meter per segi.

a�?Ternyata dalam perjalanannya kami diberitahukan kembali lewat amplop dan surat pemberitahuan kalau harganya berubah Rp 1,7 juta per meternya. Karena itu dari hasil penilaian tim appraisal,a�? ungkap Tamrin, warga lainnya.

Hal ini lah yang kemudian membuat warga tidak terima. Karena, selain harga tanah yang menurun drastis dari penilaian tim appraisal, harga bangunan fisik yang ada di atas lahan tersebut dinilai juga tidak masuk hitungan. a�?Kami coba pertanyakan hal ini, tapi malah mereka bilang ke kami untuk ke pengadilan. Ini kami rasakan sebagai sebuah intimidasi,a�? keluh Tamrin

Ia bersama warga lainnya mempertanayakan dasar tim appraisal untuk menentukan harga tanah. Mereka juga mengaku tak pernah bertemu atau diwawancara oleh tim tersebut. Sehingga, penentuan harga dianggap keputusan sepihak.

a�?Belum mereka pikirkan dampaknya ke kami ketika terjadi penggusuran itu. Berapa bulan kami tidak beraktivitas mencari nafkah. Mereka tidak berpikir kami kalau ada sangkut pautnya dengan pinjaman di Bank dan yang lainnya,a�? ungkapnya.

Ahmad menjelaskan menjadi salah satu warga yang merasa dirugikan dengan rencana pelebaran jalan ini. Karena, dari keputusan tim appraisal saat ini, ia hanya mendapat uang ganti pembebasan lahanRp 29 juta. Sebagai ganti rugi tanah seluas 12 meter persegi. a�?Selain tanahnya, bangunan rumah saya juga dirusak. Ini yang mereka nggak hitung. Padahal, untuk tanah dan bangunan tersebut tiga kali Rp 29 juta saja masih belum cukup. Jadi ini nggak sesuai,a�? bebernya.

Di Kantor Lurah Pancor, sejumlah warga ditemui oleh lurah, Camat Selong, Kepala Bakesbangpoldagri serta pihak Pemkab Lotim yang diwakilkan asisten I. Situasi dialog sempat memanas dan nyaris ricuh. Beruntung diskusi ini dikawal oleh sejumlah aparat petugas keamanan seperti Babhinsa dan Babhinkamtibmas Pancor.

a�?Ini memang ada perbedaan penentuan harga pasar. Tapi kami sesuai Undang-undang 2 tahun 2016 dan Perpres turunannya 148 tahun 2015 instansi yang memerlukan tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada semua pihak itu menggunakan jasa penilaian publik atau tim apraisal,a�? terang Asisten I Setda Lotim H Juaini Taufik.

Pihak Pemkab dikatakannya sudah memberikan tugas kepada apraisal dan tim tersebut telah memberikan laporan awal. a�?Itulah yang kami jadikan dasar untuk memberikan ganti rugi,a�? jelasnya.

Dari 130 bidang tanh milik warga yang akan dibebaskan, 68 pemilih tanah sudah menyetujuinya. Hanya 35 yang masih belum bisa menerima harga yang ditentukan oleh tim appraisal. a�?Ini yang jadi masalah dan akan konsultasikan kepada kanwil BPN. Sesuai undang-undang instansi selaku penanggung jawab pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu adalah BPN. Kami di Pemkab hanya membayar saja,a�? ungkapnya.

Asisten I mengaku dalam waktu secerapt-cepatnya akan melakukan konsultasi degan pihak Kanwil BPN dan juga tim appraisal untuk membahas persoalan ini. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka