Ketik disini

Headline Pendidikan

Mustahil Hapus Sekolah Dua Shift

Bagikan

a�?Mau dikemanakan siswa kalau dua shift ini dihapus. Kita ini janganlah ditakut-takutin.a�?

(H Lalu Mohammad Sidik,A�Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Kota Mataram)

MATARAMA�– Pemprov NTB tidak menentang rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendi yang melarang sekolah double shift mulai tahun ajaran baru 2017/2018. Hanya saja, NTB minta waktu bertahap untuk menerapkan aturan tersebut. Sangat mustahil jika larangan sekolah pagi dan sore ini diterapkan Juli mendatang di NTB.

Hingga saat ini, sejumlah sekolah di NTB memang masih menerapkan dua shift. Tak hanya sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta juga menerapkan hal serupa. Banyak hal yang melatarbelakangi hal tersebut. Mulai dari membeludaknya siswa akibat praktik banyaknya titipan setiap tahun ajaran baru. Entah itu dari pejabat atau yang memiliki power. Sehingga beberapa sekolah tidak bisa berbuat banyak karena mendapat tekanan.

Sebagai contoh di Mataram misalnya, yang menjadi barometer pendidikan di NTB. Saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah-sekolah di Mataram selalu diserbu para calon siswa baru. Mereka tidak hanya datang dari wilayah Mataram, namun juga dari kabupaten/kota lain di NTB.

Karena itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB H Muhammad Suruji memastikan pengapusan dua shift seperti yang diatur Kemendikbud, harus dilakukan bertahap di NTB. a�?Tidak bisa langsung begini,a�? katanya.

Dalam tahapan itu, pihaknya kata Suruji akan mulai berbenah. Mulai tahun ajaran baru ini misalnya, dia sudah meminta setiap sekolah menerima siswa sesuai dengan daya tampung. a�?Kami tidak ingin ada orang memaksa anaknya bersekolah di sekolah tertentu,a�? tandasnya.

Sehingga, dalam waktu tiga tahun praktik kelas dua shift ini akan bisa hilang. Mulai tahun ajaran baru ini, tegas dia, sekolah-sekolah yang menerapkan dua shift akan menerima siswa sesuai jumlah daya tampung. Dengan demikian. a�?Begitu juga dengan sekolah lainnya,a�? katanya.

Ia menyebutkan, dua shift ini terjadi di NTB karena sekolah mendapat tekanan.Ada oknum menekan agar anak atau keluarganya diterima di sekolah tertentu. Namun, tahun ini SMA dikelola provinsi tidak ada lagi ada orang yang menekan sekolah. a�?Saya sudah pesan kepala sekolah, kalau ada yang memaksa suruh datang ke saya,a�? tegasnya.

PPDB tahun ini akan diterapkan sistem zona. Siswa harus mendaftar di sekolah sesuai daerah tempat tinggalnya. Mislanya, di Kecamatan Sandubaya, para siswa mendaftar di SMAN 6 Mataram, SMKN 6 Mataram. Begitu juga dengan kecamatan lainnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Kota Mataram H Lalu Mohammad Sidik mengatakan, penghapusan sekolah dua shift dinilai sangat bagus. Hanya saja pemerintah harus menyediakan sarana prasarana.

Jika Mendikbud Muhadjir Efendi ingin tidak ada sekolah dua shift tahun ajaran baru mendatang, maka dalam waktu beberapa bulan ini harus menyiapkan gedung. a�?Ayo cepet bangunkan kita gedung jika tak ingin ada dua shift di tahun ajaran baru ini,a�? kata Sidik.

Sidik menegaskan, Mendikbud jangan hanya berwacana saja. Jangan tebar pesona saja di media terkait program yang kadang tidak bisa dilaksanakan begitu saja di daerah. Menurutnya, jika MendikbudA� ingin menghapus dua shift maka harus ada solusi diberikan. a�?Saya rasa tidak ada yang mau sekolah dua shift,a�? cetusnya.

Ia mencontohkan, SD Model Mataram sekarang ini muridnya cukup banyak, sementera sekarang mereka masih numpang di SMPN 14 Mataram. Mestinya, pemerintah jangan berpikir yang terlalu luas dulu. Sebab, di daerah saja banyak yang belum bisa dilakukan. Begitu juga dengan SMPN 1 Mataram, SMPN 7 Mataram. a�?Mau dikemanakan siswa A�dua shift ini dihapus. Kita ini janganlah ditaut-takutin,a�? ujarnya.

Penghapusan dua shift secara langsung diakuinya hal yang mustahil di Mataram. Ia yakin ini tidak bisa dilaksanakan dii Mataram, apalagi kabupaten/kota lain.

Sidik juga mengkritik dana BOS yang dianggapnya masih sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan anak di sekolah. Dalam satu tahun anggaran BOS per siswa hanya Rp 1 juta. Sementara pemerintah ingin berbicara mutu tanpa harus ada dukungan wali murid.

Ia menilai anggaran tersebut belum mencukupi A�pelayanan standar minimal (SPM) pembelajaran. a�?Kita ingin mutu, tapi dana terbatas,a�? kata Sidik.

Dari data BPS yang dirilis belum lama ini lanjut Sidik, dana BOS per bulan paling tidak Rp 2 juta lebih. Sekarang ini, khususnya Dikdas tidak ada sekolah yang berani melakukan pungutan. Sebab, takut dikatakan pungli. Sumbangan pun dikategorikan menjadi pungli. Mestinya, jika ingin mutu meningkat, ada pembiayaan lebih dari sharing komite atau pun wali murdi yang dibuatkan payung hukkum oleh pemerintah. Sehingga sekolah tidak salah melangkah.

Ia meminta kepada Kemendikbud turun ke daerah. Melihat seperti apa kondisi daerah. Jangan hanya berkoar-koar saja tanpa pernah melihat seperti apa kondisi daerah. Apa yang diterapkan di Jakarta belum tentu bisa diterapkan di daerah lain.

a�?Jangan hanya melihat sesuatuanya dari Jakarta saja. Apa iya semua orang tua siswa tidak ada di rumah,a�? sebut dia.

Hal berbeda diungkapkan Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan NTB H Kutjip Anwar. Ia mengatakan, penghapusan sekolah dua shift gagasan terbaik Kemendikbud. Dua shift membuat kegiatan belajar memgajar (KBM) tidak maksimal. Gagasan ini juga harus dibarengi dengan pembinaan di sekolah-sekolah swasta. Sekolah negeri tidak boleh menerima siswa lebih dari daya tampung. a�?Sekolah negeri jangan menerima siswa lebih dari daya tampung,a�? kata dia.

Kendati demikian penghaupan dua shift ini tidak bisa dilakukan pada awal tahun ajaran baru ini, melainkan harus bertahap. a�?Kalau tahun ajaran baru ini diterapkan saya yakin tidak bisa,a�? sebut dia.

Kutjip menilai penghapusan dua shift A�dinilai akan meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan Indonesia nantinya akan bisa bersaing di tingkat internasional. Sebab, jam belajar delapan jam ini sangat baik dalam peningkatan kualitas siswa. a�?Selama dua shift KBM lebih pendek. Selain itu siswanya ngantuk, guru juga tidak fokus mengajar,a�? ujarnya.

Pengahpusan dua shift ini bisa dilakukan secara bertahap. Mulai tahun ajaran baru ini sekolah yang menerapkan dua shift dibatasi jumlah siswa yang diterima. Dengan demikian, tiga tahun berjalan maka tidak akan lagi dua shift.

Dewan Pendidikan NTB sudah membahas terkait sekolah dua shift A�dengan Gubernur NTB H Muhammad Zainul Majdi. Dewan Pendidikan NTB melakukan audiensi terkait sekolah dua shift. Gubernur sangat mendukung tidak dihapusnya dua shift di jenjang SMA sederajat.

Ia mengatakan, dalam Peraturan Menteri maksimal satu rombongan belajar (rombel) itu diisi 32 siswa. Jika samai 40 maka tidak akan kondusif. Apalagi sampai ada yang belajar siang hari maka jelas siswa tidak akan fokus. a�?Siswa akan ngantuk belajar di siang hari,a�? ucapnya. (jay/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka