Ketik disini

Sudut Pandang

Sudah Ikhlaskah Nonpribumi Berindonesia?

Bagikan

UMPATAN dan perilaku rasis yang dilakukan Steven Hadisurya Sulistyo (SHS) kepada Gubernur NTB Dr.TGH. Muhammad Zainul Majdi (yang biasa disapa TGB) pada 9 April 2017 di Bandara Changi, Singapura, merupakan salah satu bentuk perilaku yang merusak nilai kebersamaan sebagai anak bangsa yang telah hidup senasib sepenanggungan di bawah landasan nilai kebhinneka tunggal ika-an.

Umpatan yang diucapkan SHS seperti “Dasar Indo, Dasar Indonesia, Dasar Pribumi, Tiko” saat antre di depan counter Batik Air tersebut menunjukkan adanya identifikasi diri yang dikotomis antara SHS yang berketurunan Tionghoa dengan orang Indonesia asli yang pribumi.

Umpatan SHS yang telah megeneralisir identitas pribumi sebagai TIKO (Tikus Kotor) merupakan umpatan yang sangat hina. Istilah pribumi dan nonpribumi dalam tulisan ini hanya digunakan untuk membantu menjelaskan pertanyaan dari judul tulisan ini (karena penulis sadar bahwa telah ada Inpres Nomor 26 Tahun 1998 yang melarang penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi).

Patut dicurigai bahwa umpatan penghinaan tersebut telah menjadi ejekan common sense (ejekan keseharian yang biasa) dari komunitas Tionghoa terhadap masyarakat Pribumi (seperti yang diidentifikasi oleh SHS). Dengan tingkat pendidikan tidak rendah, kurang pantas rasanya bila SHS mengeluarkan kata-kata yang sangat menjijikkan seperti TIKO.

Ruang Check-In Bandara adalah ruang publik yang selalu dipenuhi para calon penumpang. Dalam etika berkomunikasi di ruang publik tidak etis bila seseorang mengumpat dan mengeluarkan kata-kata kotor. SHS yang berpendidikan tinggi begitu enteng mengucap kalimat-kalimat tersebut sehingga sangat mungkin bila kata-kata tersebut merupakan umpatan common sense yang sudah biasa (terlatih) dari mulut etnik Tionghoa sehingga tanpa sungkan untuk dikeluarkan (walau di ruang publik sekalipun).

Kemungkinan inilah yang bisa membawa kita pada hipotesis berikutnya yang berujar bahwa stereotip dan pandangan miring terhadap komunitas pribumi Indonesia telah menjadi mindset kolektif warga Indonesia keturunan Tionghoa.

Kasus dan blunder yang dilakukan SHS di pekan kedua April silam memberi sinyal kuat siapa atau etnik manakah sesungguhnya yang rasis, siapa yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai warga Indonesia asli, dan siapa yang tidak ber-bhinneka tunggal ika.

Jangan-jangan di saat kita berbusa-busa menasehati anak-anak kita untuk toleran dan saling menghargai di antara warga bangsa, justru di komunitas Tionghoa Indonesia sedang mentertawakan kita warga pribumi dengan berbagai ejekan. Atau kala nilai nasionalisme dan kebangsaan kita gelorakan di setiap sudut ruang kelas anak pribumi, pada saat bersamaan kelas-kelas yang diasuh komunitas Tionghoa sedang menanamkan nilai superior dan eksklusivitas ke-Cina-an.

Bila asumsi ini benar maka sudah saatnya direview kembali kurikulum mereka dan dimonitor pola pendidikan yang mereka lakukan agar bisa diinjeksi dengan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan. Kita tidak ingin mereka menghirup udara aman di Indonesia tetapi pikirannya tidak meng-Indonesia. Sama halnya dengan tidak setujunya kita bila mereka hidup tenang di Indonesia karena inklusif dan tolerannya warga pribumi tetapi di jiwa dan sikap mereka selalu stereotip terhadap warga pribumi.

Ada indikasi bahwa sikap inklusif dan pluralitas serta kebhinnekaan yang makin baik dari warga Indonesia justru dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat identitas ke-Cina-an warga keturunan Tionghoa. Hasil penelitian Suryani dan Azmy (2016) menunjukkan bahwa menguatnya politik identitas bagi etnik Tionghoa di Indonesia sejak 1998 justru semakin menjauhkan wajah multikulturalisme yang menjadi pilar bergulirnya demokratisasi. Eksklusivitas dan nilai ke “aku” an etnik Tionghoa makin terlihat dan merupakan ancaman bagi nasionalisme kebangsaan yang menjadi pijakan atas kedaulatan Indonesia.

Seharusnya dengan sejarah panjang kehadiran warga Tionghoa di Indonesia dianggap cukup bagi mereka untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan tanpa ada mindset yang mendikotomikan eksistensi pribumi dan nonpribumi.

Keindonesiaan warga keturunan Tionghoa idealnya harus lebih karena mereka diberkahi keuntungan harta dan usaha yang lebih baik. Memang mereka bisa beralasan bahwa atas kerja kerasnya mereka bisa sukses dan kaya, tetapi bukankah kesuksesan itu juga disupport oleh konsumen-konsumen yang baik dan toleran serta inklusif (tidak rusuh dan anarki) di Indonesia?

Etnik Tionghoa di Indonesia tidak hanya dikenal sebagai pekerja keras, tetapi juga diketahui sebagai kelompok pragmatis oportunis. Mereka bisa mengkonstruksi identitas dirinya sedemikian rupa atas dasar pertimbangan pragmatis yang ingin mereka raih. Dalam sejarahnya, pragmatisasi dan opurtunisasi etnik Cina di Indonesia dalam tesis Susetyo (2002) sudah dikenal sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, yang memperlakukan perbedaan status etnis dengan tegas.

Orang Cina meningkatkan citranya dengan melakukan mobilitas sosial, yaitu mengadopsi berbagai identitas yang melekat pada orang Eropa ataupun Belanda (sebagai warga dengan status tertinggi saat itu). Banyak orang Cina yang berpendidikan ala Eropa, cara mereka berpakaian juga ala Eropa, mereka juga mengadopsi agama Kristen dan Katolik seperti yang dipeluk oleh orang Eropa. Amat jarang orang Cina yang mengidentifikasi dengan identitas pribumi, karena status pribumi yang lebih rendah. Interaksi dengan orang pribumi nampaknya lebih untuk kepentingan dagang dan kepentingan lain yang bisa menguntungkan.

Pragmatisasi etnik Cina dalam interaksi sosial juga terjadi di setiap daerah. Paling tidak fenomena inilah yang ditemukan oleh A. Rani (2004) dalam penelitiannya tentang adaptasi dan manipulasi identitas etnik Cina di Aceh, atau dalam riset Kadri dan Abdul Wahid (2010) tentang proses adaptasi, pola interaksi, dan pengelolaan identitas etnik Cina di Bima. Kita berharap agar identifikasi diri etnik Cina sebagai warga Negara Indonesia saat ada motif pragmatis bisnisnya di panggung depan (front stage) juga tidak berubah kala berada di back stage (panggung belakang) saat berkumpul dengan sesama etnik Cina lainnya sehingga kecurigaan masyarakat akan mindset negatif mereka terhadap warga Indonesia (pribumi) tidak terbukti, sekaligus agar mereka diniali ikhlas ber-Indonesia. Semoga…(r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka