Ketik disini

Headline Selong

Kades Belanting Kena OTT Pungli

Bagikan

SELONGA�– Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Lombok Timur (Lotim) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Tim Saber menangkap Kepala Desa Belanting Kecamatan Sambelia H. Sahrudin, Senin (17/4). Hal ini terkait kasus dugaan pungutan pembuatan sertifikat tanah melalui program prona tahun 2016 terhadap sebanyak 100 orang warga Belanting.

A�a�?Iya betul, Kadesnya OTT Prona. Tapi untuk saat ini masih sedang kami proses, kami lidik dulu,a�? kata Koordinator Bidang Penindakan Saber Pungli Lotim AKP Antonius Faebuadodo Gea.

Pria yang juga menjabat Kasat Reskrim ini mengungkapkan, tim Saber mendapat laporan dari masyarakat terkait aksi Pungli yang dilakukan Kades. Sehingga, tim langsung bergerak untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Setelah merasa informasi yang didapatkan cukup, maka OTT langsung digelar.

Gea, sapaannya menjelaskan Prona memang menjadi salah satu program yang rentan dipunglikan oleh para Kades. Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di wilayah Tete Batu Selatan.

Kemarin (18/4) kades dipriksa di Polres Lotim untuk pengembangan kasus ini. Karena, saat memungut dari masyarakat, kades mengaku melibatkan Kepala Dusun. Padahal dalam aturan yang ada tidak dibenarkan adanya pungutan untuk pembuatan sertifikat prona sesuai aturan dari pusat. Namun Kades justru melakukannya dengan dalih karena adanya peraturan desa (Perdes) yang mengatur tentang masalah tersebut.

“Untuk sementara Kades kami masih amankan saja dan melakukan pemeriksaan, belum ditetapkan sebagai tersangka. Kami akan lakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi lainnya yang mengetahui kasus ini,” Kata Antonius.

Kades Belanting, H. Sahrudin saat dikonfirmasi mengatakan tidak menampik kalau adanya pungutan tersebut. Karena ia mengaku pungutan itu mengacu pada perdes No 2 tahun 2015 tentang masalah pungutan yang diatur Desa.

“Setiap warga yang membuat sertifikat dilakukan pungutan sebesar Rp 500 sampai Rp 1 juta. Itu untuk biaya alas hak, karena yang tidak memiliki alas hak itu menjadi tanggungan pemohon,a�? ucapnya.

Pungutan juga didasarkan pada pada Perdes yang dikatakan telah disepakati. Itu pun, biaya tersebut nantinya penarikan uangnya dilakukan Kadus untuk kemudian disetorkan kepada pemerintah desa. Total uang yang ditarik dari masyarakat senilai Rp 84 juta untuk 100 Prona.

a�?Karena ada pemeriksaan beberapa waktu lalu dikembalikan sebesar Rp 24 juta. Sesuai dengan hasil pemeriksaan inspektorat. Sisanya tinggal Rp 60 juta,a�? akunya. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys