Ketik disini

Metropolis

Pelayanan Pemda NTB Paling Banyak Dilaporkan, Didominasi Kasus Pertanahan

Bagikan

MATARAM – Tren laporan pengaduan pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman meningkat signifikan secara nasional. Pada tahun 2015, jumlah laporan sebanyak 6.859. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat tajam menjadi 9.030 buah laporan.A� Sementara di 2018 diperkirakan akan mendekati angka 20 ribu laporan.

Hal ini diungkapkan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai saat membuka seminar review sistem pengelolaan pelayanan publik dan bimbingan teknis lapor SP4N di Holiday Resort Senggigi, kemarin (20/4).

Menurut Rifai, jumlah aduan tersebut masih bisa terus bertambah bila sistem pelaporan sudah terintegrasi secara nasional dengan Presiden di Istana. Dari sekian banyak laporan yang masuk, institusi terlapor paling banyak adalah pelayanan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia. Selanjutnya, ada Badan Pertanahan Nasional (BPN), peradilan, BUMN, perbankkan dan sebagainya.

Masalah yang dilaporkan umumnya adalah penundaan berlarut soal pelayanan. Oleh karena itu, saat ini banyak pemda menggunakan teknologi agar tidak terjadi penundaan berlarut.

Sebagai upaya untuk melakukan perbaikan, maka pihaknya menggelar seminar, seperti yang dilakukan saat ini. Ombudsman juga melakukan penilaian zona integritas, yang dibagi menjadi zona hijau, kuning dan merah. Kemudian dilakukan upaya pembinaan terhadap kementerian dan lembaga pemerintah.

Amzulian Rifai menambahkan, idealnya masyarakat melaporkan keluhan pelayanan ke badan pengawas internal institusi tersebut terlebih dahulu. Bila mentok baru melapor ke Ombudsman. Misalnya melapor ke Inspektorat bila ada keluhan pelayanan di pemerintah daerah, atau melapor ke Irwasda bila ada keluhan pelayanan kepolisian. a�?Kalau ke sana belum kita kembalikan berkasnya,a�? kata Rifai.

Meski demikain, yang terjadi selama ini tidak seperti itu, warga langsung melapor ke Ombudsman bila ada masalah. Ia menyadari, salah satu persoalan instansi pemerintah adalah bagaimana mereka mengelola laporan yang masuk. Oleh karena itu, seminar menjadi penting karena banyak arahan dari kementerian terkait target pelayanan yang ingin dicapai ke depan. Kemudian dibahas bagaimana mengelola semua laporan yang masuk di setiap instansi.

Terkait tingkat kepatuhan NTB sendiri masih dalam kategori sedang. Tapi ia yakin Pemprov NTB akan memperbaikinya. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran gubernur NTB dalam pertemuan tersebut. Baginya kedatangan kepala daerah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan publik.

Semenatra itu, Kepala Ombudsman perwakilan NTB Adhar Hakim menambahkan, khusus di NTB bidang yang paling banyak dilaporkan adalah kasus pelayanan agraria. Sebanyak 40 persen laporan yang masuk terkait dengan pelayanan di BPN. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka