Ketik disini

Praya

Penerima Raskin Turun, Kades di Loteng Ancam Unjukrasa

Bagikan

PRAYA – Data penerima beras rakyat miskin (raskin) di 139 desa/kelurahan di Lombok Tengah (Loteng) tahun ini menurun. Hal ini membuat para kepala desa khawatir pengurangan jumlah penerima ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Kondisi itu pun, membuat kami akan menggelar aksi besar-besaran. Seluruh aparatur pemerintah desa akan turun,” tegas ketua Forum Kepala Desa (FKD) Loteng Sahim pada Lombok Post, kemarin (19/4).

Ia berharap, langkah tersebut bisa menyelesaikan kacaunya data penerima raskin di. Jika tidak, dikhawatirkan menjadi gejolak sosial di akar rumput. Itu bisa saja terjadi, karena ini berbicara kebutuhan hidup. Apalagi, raskin merupakan satu-satunya tumpuan warga miskin.

Sehingga, jika nama mereka tidak muncul dalam data penerima raskin, ia tidak bisa membayangkan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di setiap desa. “Ini yang harus kita waspadai. Jangan anggap remeh,” kata Sahim.

Data penerima raskin, menurut Sahim harusnya tetap seperti semula, bahkan bertambah, bukan sebaliknya berkurang. Entah siapa yang berbuat, FKD akan mencari tahu. Dengan cara, menggelar aksi yang dimaksud. Aksi kecil-kecilan pun sebenarnya sudah dilaksanakan beberapa aparatur pemerintah desa. Namun, tidak ada solusi yang tepat. Yang ada, malah saling lempar tanggungjawab antara dinas satu dengan yang lain.

“Ini namanya penzoliman. Salah satu contoh di Desa Arjangke, ada 50 persen KK penerima raskin yang tiba-tiba namanya hilang. Apa-apaan ini,” kata Sahim.

Di beberapa desa lain, lanjutnya bervariasi. Intinya, kata Sahim jika tidak ada jalan keluar terbaik dari Pemkab, maka pengurus FKD sepakat akan berangkat ke Jakarta, guna menemui Kementerian terkait. Termasuk, Badan Pusat Statistik (BPS). “Itu jalan terakhir kami,” kata kades Nyerot, Jonggat tersebut.

Senada dikatakan Kades Selebung, Batukliang Utara (BKU) Agus Kusumahadi. Ia menegaskan, kalau sudah berbicara perut, maka lain ceritanya.

 “Sekali lagi, ini soal perut. Ingat, kalau perut lapar, maka segala cara akan dilakukan. Jadi mohon ini disikapi, jangan ditunda-tunda lagi,” tekan Agus.

Jika pemerintah berdiam diri saja, maka pihaknya angkat tangan, namun bukan berarti menolak raskin. Melainkan, meminta pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) setempat, atau yang berwenang lainnya yang mendistribusikan raskin tersebut.

“Kalau kami, tidak ada yang berani,” kata Agus.

Ia mengatakan, saat aparatur pemerintah Desa Selebung melaksanakan hearing di kantor Dinsos, beberapa hari lalu. Pejabat Dinsos justru tidak tahu menahu soal pengurangan jumlah data penerima raskin. Mereka malah menyalahkan BPS. Begitu di kantor BPS, lain lagi. BPS menyalahkan Kementerian Sosial. “Ini namanya lempar tanggungjawab,” sesal Agus.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka