Ketik disini

Feature Headline

Jejak Maulanasyaikh (8) : Patriotisme dan Nasionalisme Maulanasyaikh Tak Terbantahkan

Bagikan

Nasionalisme tokoh sekelas TGKH M Zainuddin Abdul Madjid tidak perlu diragukan lagi. Catatan sejarah menunjukkan, perjuangan yang telah dilakukannya telah berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Di tengah gejolak politik pascaproklamasi kemerdekaan antara pemerintah Indonesia dan Hindia Belanda yang merongrong persatuan bangsa, ia tetap setia pada NKRI.A�

***

Dosen IAIN Mataram Dr Abdul Fattah dalam makalahnya mengatakan, fakta sejarah mengungkap bahwa salah seorang tokoh yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlawanan pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia adalah TGKH M Zainuddin Abdul Madjid. Pada masa revolusi itu, perlawanan yang diberikan dalam bentuk fisik menjadi lebih radikal. Tapi pada masa-masa itu, peran Maulanasyeikh yang bersifat sosial masih tetap ada. Karena esensi gerakan yang dibangun adalah dalam rangka meciptakan perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Dalam sutuasi penjajahan semacam itu, peran TGKH M Zainuddin Abdul Madjid menurutnya tidak perlu diragukan lagi. Ketokohannya semakin berkibar, terutama setelah mendirikan lembaga pendidikan modern NWDI tanggal 22 Agustus 1936, disusul NBDI pada 21 April 1943, baru kemudian mendirikan organisasi NW setelah merdeka 1 Maret tahun 1953.

Terkait nasionalisme Maulanasyeikh, ia menjelaskan dalam konteks terminologi nasionalisme ada dua mamcam, yaitu nasionalisme sekuler dan religious. Dijelaskannya, nasionalisme sekuler bermakna pemikiran dan gerakan mempertahankan keutuhan nilai kebangsaan tidak berdasarkan nilai agama, tetapi karena mempertimbangkan entitas lain seperti adanya kesamaan sejarah, etnis, bahasa dan sebagainya. Sedangkan nasionalisme religious bermakna pemikiran dan perjuangan didasarkan pada basis agama. Sehingga menurutnya, nasionalisme yang dimiliki Maulanasyeikh adalah nasionalisme religious.

Menurut Fattah, idealisme kebangsaan untuk persatuan NKRI tetap terpatri kokoh di dalam jiwanya sejak ia tamat menutut ilmu di Ash-Shaulatiyah 1934 hingga wafat tahun 1997. Sehingga ia memastikan TGKH M Zainuddin Abdul Madjid merupakan tokoh yang setia pada NKRI, terutama pada masa-masa awal kemerdekaan RI dan tidak mungkin terlibat dalam negara boneka sokongan Belanda yakni Negara Indonesia Timur.

Setelah mengkaji buku yang ditulis Ide Anak Agung Gede Agung berjudul a�?From the Formation of the State of East Indonesia to Words the Establishment of the United States if Indonesiaa�? yang diterbitkan Yayasan Obor Indonesia tahun 1946. Fattah menyimpulkan bahwa TGKH M Zainuddin Abdul Madjid tidak pernah terlibat atau dilibatkan sama sekali dalam pendirian Negara Indonesia Timur (NIT).

Dari data dan latar belakang Konfrensi Malino pada tanggal 16-25 Juli 1946 yang merupakan cikal bakal berdirinya NIT bentukan Belanda, utusan dari Pulau Lombok ada dua di dalam buku itu yaitu Lalu Mahnep dan Lalu Serinata, demikian juga utusan dari Pulau Sumbawa yaitu Sultan Muhammad Kaharoeddin dan Sultan Bima Muhammad Soelahudin. Artinya, Maulanasyeikh sama sekali tidak pernah terlibat.

Demikian juga dalam Konfrensi Denpasar tanggal 7-24 Desember 1946 dan berdirinya NIT, TGKH M Zainuddin Abdul Madjid tidak pernah terlibat sama sekali. Fattah menegaskan bahwa melalui pemaparan dimensi historis berdirinya NIT dengan presidennya Tjokorde Gde Rake Soekawati dari tanggal 24 Desember 1946 sampai 16 Agustus 1950, telah terjadinya delapan kali pergantian kabinet lengkap dengan perdana menterinya, serta para utusan yang hadir dari setiap daerah. a�?Terungkap bahwa Almagfurullah Maulanasyeikh Zainuddin Abdul Madjid tidak terlibat sama sekali,a�? tegasnya.

Statemen yang menyatakan TGKH M Zainuddin Abdul Madjid pernah menjadi a�?Amirul Hajja�? dari NIT tahun 1947/1948 patut dipertanyakan kebenarannya. Sebab ia tidak memiliki keterkaitan dengan negara boneka bentukan Belanda itu. Jika dicermati lebih lanjut, NIT telah delapan kali melakukan pergantian kabinet, tapi tidak pernah ditemukan adanya Kementerian Agama.

NIT hanya membentuk Kementerian Keadilan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Transportasi dan Pekerjaan Umum, Kementerian Urusan Sosial dan Kementerian Informasi. Selain itu, NIT tidak pernah melakukan komunikasi intensif dengan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji. NIT juga tidak memberikan perhatian khusus terkait pelaksanaan ritual keagamaan bagi Islam, termasuk penyelenggaraan haji.

Berdasarkan semua fakta tersebut, maka statemen TGKH M Zainuddin Abdul Madjid pernah menjadi Amirul Hajj bagi NIT sangat tidak benar. a�?Menyalahi fakta sejarah yang sesungguhnya,a�? tegasnya.

Abdul Fattah menambahkan, TGKH M Zainuddin Abdul Madjid menjadi Amirul Hajj justru dalam rangka menjalankan tugas dari pemerintah NKRI tahun 1957. Sebab pada tahun 1955 ia terlipilih sebagai anggota Konstituante RI dari Partai Masyumi. Dengan terpilihnya ia sebagai anggota konstituante maka komunikasi dengan tokoh nasional semakin intens. Sehingga wajar dua tahun kemudian yakni 1957 ia dipercaya sebagai Amrul Hajj mewakili NKRI.

Selain itu, pada tahun 1947 terjadi pergolakan politik yang sangat hebat antara pemerintah Indonesia dengan Hindia Belanda, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dihentikan sementara tahun 1947. Hal ini berdasarkan fatwa Ketua Masyumi KH Hasyim As’ari. Dari segi kostum, TGKH M Zainuddin Abdul Madjid selalu mengenakan jubah sejak pulang dari Makkah tahun 1934 sampai terpilih menjadi anggota konstituante 1955.

Ia kemudian kerap menggunakan pakaian jas resmi setelah menjadi anggota Konstituante, setelah mendapat tugas-tugas negara. Artinya, foto TGKH M Zainuddin Abdul Madjid yang banyak beredar mengenakan jas sebagai Amirul Hajj dari NIT tidak benar, yang benar adalah ketika ia menjadi Amirul Hajj tahun 1957 saat menjalankan tugas negara dari pemerintah Indonesia. (bersambung/r7/SIRTUPILLAILI, MataramA�)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka