Ketik disini

Headline Kriminal

Sangkaan Polisi Sulit Dibuktikan, Lalu Azril Sopandi Berpeluang Bebas

Bagikan

MATARAM-Berkas perkara Lalu Azril Sopandi, yang dijerat dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) mentok di jaksa peneliti. Jaksa bahkan berulangkali mengembalikan berkas kepada penyidik, karena menganggap tidak terpenuhinya unsur dalam sangkaan polisi.

Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Ginung Pratidina mengatakan, jaksa telah mengambil kesimpulan terkait berkas perkara milik Dirut PT Tripat tersebut. Kesimpulan ini terkait tidak terpenuhinya unsur dalam sangkaan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang dikenakan penyidik kepada Azril.

a�?Unsur diketahui publik, itu yang tidak bisa masuk dalam apa yang dilakukan tersangka melalui messenger,a�? kata Ginung, kemarin (21/4).

Ginung menjelaskan, Pasal 27 Ayat 3 UU ITE merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Di dalam salah satu pasal tersebut, terdapat unsur mengenai diketahui oleh publik untuk bisa menjerat seseorang dalam suatu tindak pidana.

Namun, selama proses penelitian dan telaah yang dilakukan jaksa terhadap berkas perkara milik Azril, mereka tidak menemukan adanya unsur diketahui publik dalam perbuatan yang dilakukan Azril. a�?Kesimpulan itu hasil gelar dari jaksa. Kita juga mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi,a�? jelas dia.

Karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, jaksa akhirnya memilih untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Namun pengembalian kali ini tidak disertai petunjuk. a�?Petunjuk lanjutan tidak ada kita berikan,a�? ujarnya.

Tidak diberikannya petunjuk lanjutan dalam berkas perkara yang dikembalikan itu, dikarenakan tersangka sudah jelas tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. a�?Kami berkesimpulan, pada intinya tersangka tidak dapat disangkakan dengan Pasal 27 Ayat 3 itu,a�? katanya.

Karena itu, Ginung menyebut jika kewenangan kasus tersebut kini tetap berada di tangan penyidik. Apakah mereka akan mencari alat bukti lain untuk memperkuat unsur dalam perkaranya, atau malah menghentikan perkara.

a�?Kewenangan penuh pada mereka (penyidik, Red),a�? pungkasnya.

Hasil gelar perkara jaksa yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur, tentu sejalan dengan ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Keterangan yang diberikan saksi ahli Kemenkominfo saat sidang praperadilan Azril beberapa waktu lalu menyebutkan, bahwa percakapan melalui messenger masuk dalam ranah pribadi. Dilakukan antara dua orang, secara face to face melalui media sosial.

Karena itu, sangkaan Pasal 27 Ayat 3 dalam UU ITE, seharusnya tidak memenuhi unsur pidananya. Sebab dalam pasal tersebut menyebutkan harus terdapat unsur mendistribusikan atau menyebarkan konten bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, melalui internet.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags: