Ketik disini

Headline Kriminal

Kasus Dugaan Korupsi Kawasan Wisata Sembalun Tuntas Tahun Ini

Bagikan

MATARAM-Penyidik Polres Lombok Timur (Lotim) terus mengusut dugaan korupsi penataan kawasan wisata Pusuk Sembalun Lombok Timur (Lotim). Apalagi Kapolres menargetkan jika tahun ini, kasus korupsi yang menelan anggaran sebanyak Rp 1,6 miliar harus tuntas.

a�?Tahun ini akan kita selesaikan,a�? kata Kapolres Lotim AKBP Wingky Adhityo Kusumo, kemarin (26/4).

Menurut Wingky, pihaknya tetap memberi atensi terhadap setiap kasus yang ditangani jajarannya. Terutama untuk kasus korupsi.

Untuk kasus korupsi, Polres mendapat target untuk penyelesaian dua kasus korupsi. Karena itu, dugaan korupsi penataan sarana prasarana kawasan wisata Pusuk Sembalun menjadi, satu di antara dua kasus yang akan mereka selesaikan tahun ini.

a�?Target kami seperti itu,a�? tegas dia.

Disinggung mengenai progress penanganan perkara, Wingky mengaku penyidik masih menunggu audit investigasi (AI) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.

Karena itu, dia mengaku tidak dapat membeberkan ketika disinggung apakah arah penanganan perkara telah memunculkan calon tersangka atau tidak. a�?Belum sampai ke sana, kita bertahap dulu,a�? kata mantan Kapolres Lombok Barat ini.

Diketahui, proyek pembangunan sarana dan prasarana wisataA�PusukA� DesaA�SembalunA� Bumbung menelan dana sebesar Rp 1,6 miliar. Anggaran tersebut digelontorkan Kementerian Pariwisata kepada Disbudpar Lotim pada 2015 silam. Peruntukannya digunakan membangun gapura, tamanA�pusuk, dan gerbang selamat datang.

Namun dalam perjalanannya, pengerjaan objek tersebut dianggap tidak sesuai. Progress pengerjaannya pun hanya sekitar 70 persen saja. Setelah itu tidak ada kelanjutannya lagi.

Selain pengerjaannya yang tidak tuntas, fisik proyek yang telah selesai dikerjakan rupanya tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak pengerjaan. Ini berdasarkan penilaian ahli dari Universitas Matarram yang telah melakukan pengecekan proyek fisik.

Selama penyelidikan, pihaknya telah melakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak terkait. Termasuk pejabat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) hingga rekanan proyek.(dit/r2))

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka