Ketik disini

Ekonomi Bisnis

560 Ribu Kendaraan di NTB Nunggak Pajak

Bagikan

 

 

MATARAM-Sekitar 560 ribu kendaraan bermotor di NTB masih nunggak pajak. Jumlah ini sama dengan 40,9 persen dari semua wajib pajak yang ada. Dari tunggakan ini, nilai pajak yang belum disetor ke daerah mencapai Rp 300 miliar lebih. Hampir setara dengan target pajak kendaraan bermotor dalam setahun.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Rosiady Sayuti saat membuka rapat koordinasi pengelolaan pajak daerah dan pemanfaatan bagi hasil pajak daerah dengan kabupaten/kota se-NTB di Hotel Santika, kemarin (27/4).

 

Ia mengatakan, di NTB objek yang paling potensial memberikan sumbangan PAD adalah pajak kendaraan bermotor, bahkan sektor ini bisa mengalahkan sektor lain. Maka jika potensi ini bisa maksimalkan, pasti akan mendongkrak pendapatan NTB. Tapi, untuk menggenjot itu perlu ada upaya bersama dari tingkat provinsi hingga ke kabupaten/kota. Karena itu, dibutuhkan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam penagihan pajak tersebut.

 

Dengan nunggaknya 560 ribu kendaraan bermotor, artinya pemerintah baru bisa menagih pembayaran pajak hanya 60 persen. Untuk itu, Rosiady menyarankan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB membuat terobosan untuk memaksimalkan potensi pajak. Misalnya, dalam menagih pajak, dahulu wajib pajak diberikan selembar kertas, tapi sekarang bisa disesuaikan dengan zaman. Bappenda bisa bekerjasama dengan operator seluler untuk mengirim SMS ke semua wajib pajak yang belum membayar.

 

Selain teknologi, Bappenda juga perlu meningkatkan SDM. Ia tidak tahu persis apakah SDM di Bappenda sudah tercukupi atau tidak. Tapi jika tidak, maka Bappenda bisa bekerjasama dengan kelompok-kelompok dan organisasi masyarakat. Mereka diarahkan agar bekerja di kampungnya menagih. Sehingga tidak ada satupun wajib pajak yang lolos tidak terpantau.

 

Sementara itu, Kepala Bappenda Provinsi NTB H Iswandi mengatakan, dengan berbagai permasalahan yang ada, maka di sanalah pentingnya koordinasi. Agar ada upaya bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Bersama-sama membangun kesadaran masyarakat sehingga mereka memenuhi kewajibannya menyetor pajak. Sebab, pemerintah masih membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. a�?Faktor kesadaran harus terus menerus kita ikhtiarkan, terlebih masyarakat tinggal di dusun-dusun, sebagian besar potensi itu adalah kendaraan sepeda motor,a�? katanya.

 

Besarnya potensi kendaraan bermotor ini disebabkan motor bukan lagi dianggap sebagai barang mewah. Akan tetapi setiap rumah memiliki fasilitas kendaraan roda dua. Rata-rata dalam lima tahun, mereka membayar pajak hanya -2 kali, karena faktor membeli secara kredit dan kesadaran. Tapi khusus di Kota Mataram kesadaran warga relatif lebih baik dibandingkan di daerah.

 

Iswandi menyebutkan, potensi pajak per tahun dari 1,3 juta kendaraan sebesar Rp 355 miliar. Tapi ada potensi tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya yang masih cukup besar. Hal inilah yang ingin dikejar, sehingga pemprov membutuhkan kerja sama dengan pemda kabupaten untuk menyadarkan warga, serta membantu penyediaan fasilitas. Seperti di Pulau Sumbawa wilayahnya sangat luas sehingga tidak cukup dengan apa yang dilakukan pemprov, tapi kabupaten harus terlibat.

 

Dengan kendala-kendala itu, Bappenda akhirnya membuat pelayanan hingga ke desa-desa. Apa yang diusulkan sekda menurutnya sudah dilakukan dan sudah berjalan. Hanya saja masih perlu ditingkatkan intensitas SMS ke pelanggan yang belum bayar pajak. Dan ke depan, mungkin SMS yang dikirimkan tidak dalam bentuk imbauan tetapi SMS tagihan kepada wajib pajak.

 

Sementara itu, realisasi pajak kendaraan bermotor pada triwulan pertama mencapai 22 persen atau Rp 70 miliar dari target Rp 311 miliar untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan target Rp 321 miliar untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2017. (ili/r7)

 

Komentar

Komentar

Tags: