Ketik disini

Headline Selong

Baliho Kampanye Dirusak, Ali Masadi Ancam Pidanakan Bapenda Lotim

Bagikan

SELONGA�– Sejumlah Baliho milik salah satu bakal calon Bupati Lombok Timur (Lotim) Ali Masadi dicopot oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim. Kehadiran sejumlah baliho ini diduga menyalahi aturan. Namun demikian, Ali Masadi membantah dugaan tersebut. Ia mengaku sudah mengantongi izin. Sehingga, ia siap melanjutkan pencopotan yang dinilainya sebagai perusakan ke jalur hukum.

a�?Barusan saya sudah klarifikasi ke Bapenda, padahal saya belum menerima pemberitahuan secara tertulis tapi baliho saya berukuran 4×6 meter yang di Jenggik malah dirusak. Padahal itu ada izin dari Dinas yang mengurus perizinan,a�? ungkap Ali Masadi ditemui di Ali Masadi Center, kemarin (28/4).

Kepada awak media, Ali Masadi menunjukkan surat izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Surat izin dengan nomor 840/503 PM.II.29/03/2-17 Izin Pemasangan Reklame ini menurutnya juga telah ia tunjukkan kepada pihak Bapenda. Hanya saja, oleh pihak Bapenda izin yang ditunjukkannya malah dianggap izin bodong.

a�?Saya heran, kenapa mereka bisa mengatakan izin ini bodong. Padahal yang bisa menyatakan izin ini bodong atau tidak adalah pihak yang berwenang mengeluarkan izin atau pengadilan,a�? bebernya.

Merasa tak terima dengan anggapan pihak Bapenda Ali Masadi berniat melanjutkan hal ini ke jalur hukum. Karena ia merasa sangat dirugikan. Apalagi perusakan balihonya yang ada di Jenggik menurutnya dilakukan instansi yang tidak berwenang melakukan penertiban sesuai Perda.

a�?Ini menurut saya adalah tindakan pidana kejahatan terhadap barang dan dugaan perbuatan melawan hukum, pasal 170 KUHP. Jadi saya meminta semua pihak memandang persoalan ini secara jernih dan profesional,a�? jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Lotim Salmun Rahman memberikan penjelasan atas tindakan yang dilakukan Bapenda mencopot sejumlah baliho Ali Masadi. Menurutnya, beberapa baliho dicopot lantaran pemasangan baliho tersebut tidak membayarkan pajak reklame kepada daerah.

A�a�?Ada dua yang kami copot, yang di depan BRI cabang Selong dan di Jenggik di lokasi pasar terapung. Kalau yang di BRI itu karena vendornya nunggak pajak selama bertahun-tahun,a�? kata dia.

Untuk baliho yang ada di Jenggik, dikatakan Salmun dari Ali Masadi mengaku sudah mengantongi IMB.

A�a�?Tetapi kan semestinya IMB itu punya proses dan punya prosedur. Kalau itu membangun di aset, harusnya itu ada izin yang punya aset dalam hal ini Bapenda. Karena itu berada di atas aset pasar terapung. Itu harusnya lapor dulu. Jangan masang dulu baru lapor,a�? jelasnya.

a�?Beliau ke sini protes, tapi kami pahami. Karena beliau juga mungkin tidak tahu persis aturan yang ada,a�? tambahnya.

Sementara untuk Baliho yang ada di depan BRI, Salmun menjelaskan itu bukan murni kesalahan dari Ali Masadi. Karena Vendor yang bertanggung jawab atas pajak reklame tersebutlah yang tidak membayar pajak reklame senilai Rp 20 juta per tahun sejak tahun 2014 lalu. a�?Bahkan hingga 2017 ini juga velum membayar, eh tiba-tiba ada gambar tokoh. Itu yang kami sudah berikan himbauan dan teguran makanya kami turunkan,a�? bebernya. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka