Ketik disini

Headline Kriminal

Cegah Korupsi KPK Dorong Pemda NTB Perbaiki Birokrasi

Bagikan

MATARAM-Langkah pencegahan terus diupayakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, komisi anti rasuah ini mensinergikan langkahnya dengan aparat penegak hukum di NTB.

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan, jika bicara korupsi maka ada dua faktor yang menjadi penyebabnya. Bisa karena sistem birokrasi A�yang lemah atau memang karena orang-orangnya yang bermental korup.

Faktor pertama, tengah diupayakan KPK untuk diperbaiki. Mereka akan melakukan korsup ke pemerintah daerah. Selain itu, Satgas Korsup juga akan menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya.

a�?Jadi kerja-kerja ini sebagai upaya pencegahan,a�? kata Asep, kemarin (28/4).

Disinggung mengenai seperti apa bentuk perbaikan sistemnya, Asep mengaku masih akan melakukan koordinasi lanjutan. Meski demikian mereka telah melakukan pemetaan terkait dimana saja potensi korupsi dalam kegiatan pemerintah daerah (pemda).

Lebih lanjut, kegiatan pokok pemda, dalam hal ini pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, hingga perizinan, berpotensi besar untuk diselewengkan. Selain itu, pengelolaan aset, sumber daya manusia (SDM), hingga pengelolaan pendapatan pun tak luput dari penyelewengan.

a�?Itu semua akan kita dorong agar mereka memakai sistem yang lebih baik,a�? terang dia.

Apakah ada penekanan khusus, karena di NTB korupsi paling banyak terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa? Menanggapi itu, Asep mengatakan akan melakukan telaah. Caranya dengan melihat apakah ada yang salah dalam proses pengadaan barang dan jasa hingga terjadinya kasus korupsi.

a�?Kasus-kasus yang pernah terjadi, tentu menjadi pelajaran bagi kita,a�? kata Asep.

Mengenai sinergi dengan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda NTB, Asep mengatakan telah menjalin komunikasi. Kemarin, mereka telah menyambangi Ditreskrimsus Polda NTB dan Kejati NTB untuk menjabarkan langkah pencegahan, yang akan mereka lakukan bersama.

a�?Di Kejati sudah ada TP4D, nanti akan kita kolaborasikan. Untuk Polda, kita melihat apa saja perkara yang telah ditangani, dimana saja perkara itu, sehingga kita tahu seperti apa masalahnya,a�? beber dia.

Sementara itu, Kajati NTB Tedjolekmono mendukung langkah pencegahan yang dilakukan KPK. Meski tergolong tupoksi baru, karena sebelumnya KPK lebih dikenal melalui penindakan, Tedjo yakin langkah KPK mampu menekan korupsi.

a�?Ini memang baru, disamping penindakan, KPK juga melakukan pencegahan,a�? kata dia.

Upaya pencegahan, berkait erat dengan penanganan perkara. Dalam artian, jika pencegahan berhasil, maka tidak akan terjadi kasus korupsi. a�?Nanti titik beratnya itu di dalam perbaikan sistem,a�? kata dia.

Terpisah, senada dengan Kajati NTB, Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Bagus S Wibowo menyatakan hal serupa. Kepolisian mendukung penuh kegiatan KPK untuk melaksanakan pencegahan.

a�?Kami support apa yang dilakukan KPK,a�? katanya.

Hanya saja, dia mengharapkan korsup yang dilakukan KPK bisa terjadwal dengan rutin. Sebab selama ini, KPK akan turun melakukan korsup jika ada permintaan dari aparat penegak hukum lainnya.

Dengan korsup yang rutin, dinilai Bagus tidak saja memperkuat hubungan antar penegak hukum. Tetapi bisa untuk memperlancar penanganan perkara yang dilakukan kepolisian maupun kejaksaan.

a�?Korsup kan tidak harus ketika ada kendala. Justru kalau rutin, kendala-kendala itu tidak akan muncul, sehingga penanganan perkara lancar,a�? pungkasnya.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka