Ketik disini

Headline Metropolis

Pelayanan Publik NTB Jeblok, TGB Minta Para Birokrat Berbenah

Bagikan

MATARAMA�– Jebloknya tingkat kepatuhan Provinsi NTB dalam standar pelayanan publik membuat Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi kecewa. Untuk itu, ia mewajibkan semua SKPD membenahi standar pelayanan dan harus masuk zona hijau tahun ini. Hal itu menjadi salah satu poin yang ditekankan TGB dalam rapat pimpinan di kantor Gubernur NTB, kemarin (28/4).

Kepala Biro Humas Setda NTB Yusron Hadi selaku juru bicara menjelaskan, ada tiga masalah utama yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama mengenai penilaian Ombudsman untuk standar pelayanan publik. Kedua pelayanan informasi melalui website. Dan ketiga, serapan anggaran triwulan I yang masih rendah.

Khusus untuk rekomendasi Ombudsman, pada tahun 2016 lalu NTB menempati peringkat ke-18 dari 33 provinsi se-Indonesia, dengan nilai 73,96. Posisi ini satu tingkat di atas Papua Barat. Sementara di posisi nomor satu adalah Provinsi Jawa Timur dengan nilai 99,76. Penilaian itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Di NTB, ada 10 SKPD yang masih masuk dalam zona kuning, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Dinas PMPD-Dukcapil. Mereka memiliki nilai antara 50-70 poin sehingga masuk zona kuning. Meski demikian, beberapa SKPD sudah berkonsultasi dengan Ombudsman dan melakukan perbaikan, bahkan sudah melakukan simulasi. Sehingga pemprov optimis mereka segera keluar dari zona kuning. a�?Harapan pak gubernur semua SKPD minimal nilainya 85 ke atas,a�? katanya.

Jika SKPD tersebut masih saja di zona kuning dalam penilaian Ombudsman berikutnya, maka hal itu akan menjadi penilaian pimpinan. Bahwa kepala dinas tersebut dianggap tidak memenuhi target. Untuk itu, gubernur meminta agar semua SKPD mematuhi dan mengikuti apa yang menjadi rekomendasi Ombudsman. Mereka diberikan waktu untuk menindaklanjutinya dalam dua minggu ke depan.

a�?Zona merah dan zona kuning ini tidak ada alasan untuk tidak segera diselesaikan,a�? tegasnya.

Sementara terkait pelayanan informasi melalui website,A� ada dua SKPD yang pelayanan informasi via internet bermasalah, yakni Biro Pemerintahan yang tidak pernah aktif sejak 2013. Kemudian Biro Administrasi Pemerintahan websitenya bermasalah karena masalah teknis. Sedangkan pelayanan informasi via internet untuk SKPD lainnya tidak ada masalah. a�?Dalam pekan ini semua harus aktif,a�? katanya.

Untuk konten website pemerintahan, ada empat hal yang harus dimuat, pertama informasi yang valid dan benar terkait aktivitas kinerja pemerintah, program-program SKPD di lapangan, bukan informasi tentang aktivitas kantor. Website juga harus memuat testimoni dari masyarakat terkait program pembangunan. Di dalamnya warga bisa menyampaikan saran dan kritik terhadap pembangunan. Selain itu dari sisi estetika, website juga harus bagus dan enak dilihat dengan menampilkan nuansa khas NTB.

Hal lain yang juga ditekankan gubernur dalam rapat pimpinan tersebut adalah realisasi anggaran SKPD yang masih rendah pada triwulan pertama. Yusron menjelaskan, untuk realisasi anggaran sampai tanggal 25 April sebesar 14,84 persen untuk keuangan dan 16,41 persen untuk fisik dari pagi anggaran Rp 5 triliun lebih.

Sedangkan untuk paket lelang jumlahnya 284 paket lelang atau sekitar Rp 1,114 triliun. Terdiri dari paket yang sudah selesai 81 paket, sedang proses tender 43 paket, masih dalam tahap verifikasi 26 paket, dan yang belum ULP sekitar 94 paket atau 40 persen. Meski lebih baik dari tahun lalu, tetapi masih jauh dari target. Karena itu, gubernur meminta kepada Sekda untuk memastikan apa saja yang menjadi kendala di masing-masing SKPD, terkait realisasi APBD dan paket lelang. a�?Untuk segera dipercepat!a�? tegasnya.

Menurut gubernur, tidak ada alasan bagi SKPD untuk tidak mempercepat 94 paket yang belum masuk lelang tersebut. Proses verifikasi harus dipercepat, sementara yang sudah selesai tender harus segera direalisasikan pengerjaannya. Demikian juga dengan proyek yang dikerjakan melalui mekanisme penunjukan langsung harus dipercepat. a�?Dalam waktu dua minggu ke depan sudah harus terlaporkan itu, kendala-kendala apa yang dihadapi,a�? tandasnya.

Sementara itu, Wagub NTB H Muhammad Amin menegaskan, tiga hal yang ditekankan gubernur harus segera dilaksanakan SKPD. Terkait anggaran yang selalu menjadi masalah setiap tahun menurutnya masih ada waktu untuk digenjot agar sesuai target. a�?Masalah ini terus kita evaluasi agar kinerja terus ditingkatkan,a�? katanya.

Ia menginginkan agar belanja-belanja SKPD mencapai target tepat waktu, tidak terburu-buru di akhir tahun. Karena itu, dari sekarang SKPD harus bekerja lebih keras lagi agar serapan anggaran juga lebih baik. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka