Ketik disini

Metropolis

Tarif Sewa Rusunawa di Mataram Berpotensi Turun

Bagikan

MATARAMA�– Secara sah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Selagalas, resmi menjadi milik Pemerintah Kota Mataram. Setelah pemerintah pusat menyerahkan pada tanggal 12 April 2016 lalu.

Dengan beralihnya kepemilikan ini, maka selanjutnya pemerintah kota yang berhak melakukan pengelolaan aset. Termasuk penentuan tarif sewa warga di tempat itu.

“Sekarang hak penuh pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan,a�? kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Mataram H Kemal Islam.

Saat ini, lanjut Kemal, pihaknya masih tengah bekerja untuk menyiapakan instrumen peraturan daerah (perda). Salah satunya adalah untuk mengatur tarif sewa rusunawa itu.

“Kalau kita maunya semurah-murahnya, bisa Rp 50 ribu atau Rp 25 ribu,a�? cetusnya.

Sebelumnya, dikatakan sudah ada pembicaraan paguyubuan warga yang menempati kawasan itu dengan pihaknya. Mereka diklaim telah bersepakat mengusulkan biaya sewa perbulannya sekitar Rp 100 ribu.

“Tetapi, prinsipnya, seperti arahan pak wali, kami ingin warga bisa tinggal di sana dengan biaya semurah-murahnya,a�? jelasnya.

Hanya saja, saat ditanya apakah dengan biaya terlalu murah, justru berpotensi membebani fiskal daerah, Kemal berdalih jika itu hanya sebagai semangat saja. Pihaknya tetap akan menghitung biaya ideal yang layak diberikan masyarakat. Sehingga, nilainya benar-benar mencerminkan harga yang pantas untuk rumah susun di Kota Mataram.

“Nanti teman-teman (penyusun perda) kita minta studi banding ke daerah yang berhasil membuat Rusunawa,a�? terangnya.

Sementara itu, Rusunawa Mandalika dan Montong Are, dikatakan Kemal, statusnya masih milik pemerintah pusat. Persisnya menjadi tanggung jawab Dirjen Cipta Karya. a�?Tetapi kita dijanjikan bulan Juni 2017 ini, juga akan diserahkan,a�? terangnya.

Persyaratan untuk menerima Rusunawa Mandalika dikatakannya sudah lengkap. Tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan. Sedangkan untuk Rusunawa Montong Are, masih ada persoalan di Izin Pendirian Bangunan (IMB).

“Kenapa DPMPTSP belum mengeluarkan izin, karena kita belum mendapatkan desain pembangunan itu yang jadi tanggung jawab pemerintah pusat,a�? ungkapnya.

Jika desain itu telah diterima, barulah Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bisa mengeluarkan izinnya. “Tetapi kita harapkan Juni ini bisa kita terima bersama-sama (Rusunawa Mandalika dan Montong Are),a�? harapanya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka