Ketik disini

Headline Sumbawa

Anggota DPRD Galang Dukungan Tolak AMNT Masuk Sumbawa

Bagikan

SUMBAWAA�– Rasa kecewa para wakil rakyat yang duduk di DPRD Sumbawa akibat keputusan pembangunan smelter di Beneta-Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tampaknya terus A�berlanjut. Setelah para pimpinan dewan bersuara keras terhadap PT Aman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), kali ini giliran para anggota yang angkat bicara.

Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula melakukan gerakan yang lebih nyata. Politisi yang terkenal kritis terhadap masalah tambang ini kini tengah menggalang kekuatan untuk menolak AMNT menambang di area hutan selatan Sumbawa yakni di wilayah Dodo Rinti.

“Saya sudah mulai lakukan penggalangan.A� Kemarin saya coba melakukan konsolidasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh pemuda di tiga kecamatan. Yakni wilayah Kecamatan Alas, Utan dan Buer. Kita menggelar pertemuan di Lapade. Saya gelar pertemuan dengan masyarakat dari dua kecamatan yakni Lape dan Lopok,” kata Jalo, sapaan akrab politisi PKS ini kepada Radar Sumbawa (Lombok Post Group), Selasa (2/5).

Jalo menargetkan minimal mampu mengumpulkan KTP dan tanda tangan penolakan masuknya AMNT ke Sumbawa hingga 5.000 ribu tanda tangan. Petisi itu nantinya akan dibawa ke pusat sebagai bukti bahwa sebagian besar masyarakat Sumbawa menolak kehadiran tambang di wilayah Kabupaten Sumbawa.

“Sangat jelas AMNT sama sekali tidak menghargai Sumbawa. Padahal jumlah yang akan didapat di wilayah Dodo Rinti jauh lebih banyak dibandingkan dengan di Batu Hijau. Tapi mereka justru mengabaikan Sumbawa,” katanya.

Di media sosial upaya penggalangan dukungan yang dilakukan Jalo mendapat banyak dukungan. Rata-rata para netizen setuju menolak AMNT masuk ke Sumbawa. Keberadaanya bahkan dipandang akan menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi III Rusli Manawari menginisiasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait persoalan smelter ini. Sebagai wakil rakyat Rusli berkomitmen akan memperjuangkan agar smelter dibangun di Sumbawa apabila AMNT berkehendak menggarap wilayah Dodo Rinti. Perusahaan wajib membangun smelter di daerah penghasil.

“Kalau smelter tidak dibangun di Sumbawa, maka Dodo Rinti tidak boleh digarap.A� Jangan sampai kami sebagai pemilik wilayah justru hanya mendapat debu di daerah sendiri,” tegas politisi PPP itu. (aen/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka