Ketik disini

Headline Metropolis

DPR RI Minta Pemprov NTB Lebih Kreatif Mencari Sumber Dana Pembangunan

Bagikan

MATARAMA�– Pemprov NTB diharapkan lebih kreatif dalam mencari sumber anggaran lain di pusat. Khususnya untuk menutupi kebutuhan pembangunan di daerah. Sebab banyak sumber pendanaan di pusat yang belum diakses pemerintah daerah. Hal itu ditekankan Komisi XIA� DPR RI dalam kunjungannya ke kantor Gubernur NTB, kemarin (2/5).

Seperti diungkapkan, anggota Komisi XI DPR RI Ferry Kase. Menurutnya, daerah harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan anggaran di pusat. Sebab untuk bisa bergerak cepat dalam proses pembangunan, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, sebenarnya ada akses-akses pembiayaan lain. Selain pendapatan asli daerah, ada sumber anggaran dari pemerintah pusat berupa DAU dan DAK. Misalnya, untuk infrastruktur, sebenarnya ada lembaga pembiayaan seperti Sarana Mitra Infrastruktur (SMI), mereka memiliki dana yang cukup besar.

Kemudian untuk ekspor, produk-produk lokal yang memiliki potensi diekspor bisa dibiayai melalui lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Mereka juga memiliki dana yang cukup besar untuk membantu daerah. a�?Kalau pemerintah bisa tangkap momen ini, bisa mengambil peluang ini harusnya bisa mempercepat perekonomian di daerah, masyarakat terbantu pengangguran berkurang,a�? kata politisi Hanura itu.

Pada lembaga-lembaga tersebut ada penyerataan modal negara, Komisi XI memberikan dorongan sehingga negara memberikan anggaran pada Perusahan Multinasional (PMN) tersebut. a�?Sebenarnya pemda itu, kasih tahu ada sumber-sumber lain!a�? tegasnya usai kunjungan.

Dalam pertemuan antara Komisi XI dan Pemprov NTB itu, Wakil Gubernur NTBA� H Muhammad Amin mengeluhkan, komponen dana perimbangan yang dialokasikan oleh pusat belum cukup. Meski pun dana perimbangan meningkat dari tahun ke tahun, tetapi proporsinya masih sangat kecil. Misalnya, dari tahunA� 2015 hingga 2017 berturut-turut setiap tahun hanya sebesar Rp 1,49 triliun, Rp 2,33 triliun, dan Rp 3,22 triliun.

Ia berharap, guna mendorong pertumbuhan pembangunan, maka perlu perhatian dan kebijakan pemerintah pusat.A� Kebijakan tersebut harus berpihak kepada pertumbuhan pembangunan di kawasan timur Indonesia, terutama Provinsi NTB.

Wagub Amin menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB terus mengalami pertumbuhan positif, yakni sebesar Rp 1,42 triliun pada tahun 2015, Rp 1,45 triliun pada tahun 2016 dan ditargetkan mencapai Rp 1,50 triliun pada tahun 2017. Pertumbuhan PAD tersebut sejalan denganA� pertumbuhan ekonomi NTB yang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 5,82 persen tahun 2016.

Lebih lanjut, Amin menyebutkan, capaian positif ini ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan menjadi 16,02 persen, indeks rasio gini sebesar 0,36, serta menurunnya tingkat pengangguran menjadi 3,94 persen. Dan untuk terus mendorong pertumbuhan, pemprov akan terus meningkatkan infrastruktur dasar, seperti jalan raya, listrik, dan air bersih.

Sementara itu, pimpinan rombongan Komisi XI DPR RI H Soepriyatno mengatakan, kunjungannya dalam rangka mendapatkan, data dan informasi mengenai rencana pembangunan. Terutama recana kerja pemerintah daerah dalam APBD, capaian kerja pembangunan, laporan keuangan pemerintah daerah, serta data statistik terkait kondisi sosial dan ekonomi di Provinsi NTB. a�?Nantinya masukan tersebut akan kami teruskan ke dalam rapat-rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional,a�? katanya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags: