Ketik disini

Headline Praya

Jatah Raskin Warga Loteng Dipangkas

Bagikan

PRAYAA�– Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Tengah (Loteng) merilis nama-nama 51 desa/kelurahan yang menerima dampak pengurangan penerima raskin.

a�?Perubahan itu, bukan kesalahan dari kami atau Badan Pusat Statistis (BPS). Tapi, tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2T),a�? kata Plt Kepala Dinsos Baiq Sri Handayani, kemarin (2/5) usai menerima haring dari Desa Selebung.

Saat ini, terang Sri jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di Loteng mengalami peningkatan, dari sebelumnya sebanyak 94.745 menjadi 96.375. Mereka tersebut, akan menerima raskin setiap dua bulan sekali.A�A�A�A�A� Itu artinya, lanjut Sri ada tambahan RTS sebanyak 1.630. Ini yang menjadi masalah. Karena, di satu sisi, RTS bertambah di 88 desa/kelurahan. Di sisi lain, ada pula pengurangan RTS di 51 desa/kelurahan.

a�?Prinsipnya, kami hanya sebatas mengusulkan saja. Kebijakan tertinggi, ada ditangan TNP2K,a�? kilah mantan Sekretaris Dinas Koperindag dan UKM Loteng tersebut.

Untuk mengubah itu semua, tambah Sri bupati atau wakil bupati, tinggal memerintahkan aparatur pemerintah desa/kelurahan yang dimaksud untuk melakukan validasi data. Hasilnya, dilaporlkan ke TNP2K. a�?Saya merasa, kedepan ini bisa menjadi masalah,a�? cetus Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri.

Masalahnya, diakui Pathul ada di jabatan kepala desa (kades). Sejauh ini, suasana politik di tingkat desa, lebih keras dibandingkan kabupaten. Sehingga, ia tidak ingin gara-gara data raskin, jabatan kades justru menjadi pertaruhan. a�?Untuk itu, dalam waktu dekat, kita akan kumpulkan semua kades,a�? bebernya.

Setelah itu, tambah Pathul kades bersangkutan kembali mengumpulkan para kepala dusun (kadus), ketua RT/RW, tokoh masyarakat, agama dan pemuda. Tujuannya, untuk menyampaikan masalah yang terjadi. a�?Semoga, kita semua memaklumi. Kalau tidak, maka kita harus berangkat ke Jakarta, guna mengembalikan data RTS seperti semula saja,a�? kata politisi Gerindra tersebut.

Orang Kaya Terima Raskin

Sementara itu Desa Selebung, Batukliang Utara (BKU) Lombok Tengah (Loteng), kembali mempersoalkan pengurangan penerima beras rakyat miskin (raskin) di desanya. Kali ini, mereka mengadu langsung ke Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri. Sayangnya, tidak ada jalan keluar.

a�?Kalau sudah seperti itu, maka masyarakat kami yang akan turun ke Pemkab,a�? ancam kepala dusun (kadus) Tojong-ojong Bat Desa Selebung Alfian Azhari, di ruang kerja wabup kemarin (2/5).

Sikap tersebut, kata Alfian karena penerima raskin yang seharusnya 825 kepala keluarga (KK), justru berkurang menjadi 721 KK. Parahnya lagi, ada beberapa KK yang masuk kategori kaya sebagai penerima.

Di satu sisi, lanjutnya ada sejumlah warga yang benar-benar miskin, namun dicoret dari daftar penerima. Entah bagaimana proses pendataannya. Ia mengaku tidak pernah dilibatkan sama sekali. Padahal, yang lebih tahu warga di tingkat dusun, RT/RW adalah, aparatur pemerintah desa. Bukan orang luar desa.

a�?Ada di dusun kami dia memiliki lahan (pertanian) satu haktare (ha). Dia pun masuk data raskin tahun ini. Pertanyaannya, apakah itu tergolong warga miskin atau tidak,a�? sindir Alfian dihadapan Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri, Plt Kepala Dinas Sosial Baiq Sri Handayani dan pejabat Badan Pusat Statistik (BPS) Loteng Lalu Supratna.

Senada dikatakan Kepala Desa (Kades) Selebung Agus Kusumahadi. Dikatakannya, aparatur pemerintah desa sudah sepakat, tidak akan menyalurkan raskin ke masyarakat. Alasannya, desa tidak mau berbenturan dengan masyarakatnya sendiri. Sehingga, desa mempersilahkan Dinsos atau pemerintah kecamatan yang turun tangan. a�?Karena, kami kekurangan raskin sebanyak 4,47 ton,a�? bebernya.

Ia khawatir, jika Pemkab tidak cepat menyikapi persoalan tersebut, maka akan menjadi bom waktu. Apalagi, hal itu menyangkut urusan perut. Sehingga, mau tidak mau Dinsos dan BPS harus mengembalikan data penerima raskin seperti semula. Lalu, mencoret data terbaru yang mencantumkan nama-nama orang kaya.

a�?Yang ada sekarang, jumlah keluarga miskin di desa kami bertambah 50 orang. Kalau tidak percaya, mari kita sama-sama turun kroscek,a�? kata Agus.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinsos Baiq Sri Handayani mengatakan, data yang dimaksud tidak bisa diutak-atik. Kecuali, mengikuti prosedur birokrasi yang cukup panjang. Di mulai dari validasi ulang ditingkat desa. Kemudian, diajukan ke bupati. Lalu, ke gubernur dan terakhir ke tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2T).

Perjalanan itu semua, menurut Sri membutuhkan waktu berbulan-bulan. Sehingga, jalan keluar terbaiknya yaitu, validasi berjalan, penyaluran raskin pun tetap dilaksanakan. a�?Data yang ada itu juga, sudah sesuai hasil pencacahan sejak tahun 2015 lalu. Jadi, tidak mungkin ada yang salah atau yang kurang,a�? sambung pejabat BPS Loteng Lalu Supratna.

Kala itu, tambah Supratna BPS mengumpulkan seluruh warga dan aparatur pemerintah desa. Tujuannya, untuk mengetahui perkembangan kemiskinan. Alhasil, ada keluarga yang meninggal dunia dan pindah domisili. a�?Seperti itulah, prosesnya,a�? kata Supratna.

Sementara itu, Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri menyayangkan persoalan itu terjadi. Ia meminta, kedepan Dinsos dan BPS lebih jeli lagi dalam melakukan pendataan. Bila perlu, pejabat bersangkutan ikut turun melakukan kroscek data.A�A�A�A� a�?Ini menjadi pelajaran kedepannya. Saya minta, jangan sampai ada ketimpangan data, jangan ada orang miskin dicoret, lalu orang kaya yang muncul,a�? kata Pathul.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka