Ketik disini

Bima - Dompu

Para Abdi Negara Pencuri Uang Rakyat Jadi Tersangka Tapi Masih Dapat Jabatan Tinggi

Bagikan

KOTA BIMA — Kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima kian tumbuh subur. Satu tahun terakhir belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersandung kasus korupsi. Sebagian sudah merasakan tidur di hotel prodeo.

Bahkan beberapa dari mereka sudah menyandang status sebagai narapidana. Jabatan yang diamanahkan pada mereka justru jadi jalan a�?membajaka�? uang rakyat.

Untuk ASN yang sudah ditetapkan tersangka mestinya tidak diberikan jabatan penting. Mereka harus dinonjobkan dari jabatan sebelumnya. Hal itu disampaikan akademisi Kabupaten Bima Taufik pada Radar Tambora (Lombok Post Grup), Selasa (2/5). Dia merasa miris dengan semakin beraninya para abdi negara menilep uang rakyat. A�Selain ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, ada juga beberapa ASN lingkup Pemerintah Kota Bima yang tersangkut kasus korupsi.

a�?Jangan sampai para tersangka itu justru diberikan jabatan,a��a�� kata Taufik.

Kasus pertama yang mendapat sorotan adalah dugaan korupsi rehabilitasi empat sekolah di Kecamatan Langgudu tahun 2014 dengan tersangka RD. Proyek itu dari APBN tahun 2014 dengan besar anggaran Rp 1 miliar. RD ditetapkan sebagai tersangka karena diduga ikut menikmati anggaran tersebut. Dia mengambil jatah 35 persen fee dari jumlah anggaran.

Bulan Agustus tahun 2016 lalu, RD sudah dijatuhi vonis hukuman lima tahun penjara. Sebelum RD, kasus tersebut terlebih dahulu ditetapkan empat orang tersangka yakni empat kepala sekolah yang mendapat bantuan tersebut. Para kepala sekolah itu diduga mengerjaan proyek tersebut tidak sesuai spek.

Masih di tahun 2016, Kepala Dishubkominfo Kota Bima SR ditetapkan sebagai tersangka. Dia terbelit kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Pemerintah Kota Bima tahun 2013. Dia membeli tanah seluas 20,7 are. Kerugian negara dalamkasus ini Rp 685 juta. Bulan Desember 2016, SR divonis hukuman penjara dua tahun dan uang denda Rp 50 juta.

Kemudian kasus dugaan korupsi lingkup Kemenag Kabupaten Bima Jilid II dengan tersangka IF. Dalam kasus tersebut IF berkapasitas sebagai pejabat yang menandatangani surat perintah membayar (SPM) di Kemenag Kabupaten Bima. Jumlah kerugian negara kasus tersebut Rp 336 juta.

Dalam kasus tersebut, IF diduga tidak melakukan verifikasi faktual. Tetapi anggaran sertifikasi tetap cair. Kasus ini terungkap setelah dikaitkan dengan fakta persidangan atas empat tersangka kasus korupsi Kemenag Jilid I dengan tersangka Yaman dkk.

Kasus korupsi lainnya adalah pembongkaran eks Kantor Bupati Bima dengan tersangka RD. RD diketahui merupakan ASN di Bappeda Kabupaten Bima. RD diketahui melakukan penjualan besi pembongkaran eks kantor bupati sebelum proses lelang selesai. Saat ini kasus tersebut masih disidangkan di Pengadilan Tipikor Mataram.

Kemudian kasus dugaan korupsi pengadaan baju BBGRM Kabupaten Bima tahun 2014. Besar anggaran proyek pengadaan baju BBGRM tahun 2014 Rp 729 juta. Dana tersebut dihabiskan untuk pengadaan 8.055 lembar baju. Bersumber dari APBD Kabupaten Bima.

Tersangka kasus korupsi tersebut adalah R, mantan Kepala Dinas BPMDes Kabupaten Bima. Dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 300 juta.

Selanjutnya kasus dugaan korupsi proyek nasional (Prona) di Desa Rite Kecamatan Ambalawi. Tersangkanya adalah Kepala Desa Rite AW karena terbukti melakukan pungutan secara ilegal dengan menggunakan kewenangan jabatannya. AW memungut biaya masing a�� masing Rp 500 ribu dari 266 warga Desa Rite pada Rona tahun 2014.

Kasus dugaan korupsi pengelolaan kopi Tambora tahun 2006 memasuki babak baru. Dalam kasus ini, H mantan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bima ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga menerima aliran dana sebesar Rp 40 juta hasil pengelolaan kopi Tambora tersebut.

Sebelumnya, dalam kasus ini sudah ditetapkan dua tersangka yakni SP dan SF. Dua tersangka tersebut sudah divonis dan tengah menjalani hukuman.

Kasus korupsi lainnya adalah dugaan korupsi di Sat Pol PP Kabupaten Bima. Dengan jumlah tersangka dalam kasus tersebut sebanyak empat orang. Diantaranya mantan Kasat Pol PP ED, IK, SB dan KR.Besar anggaran kasus dugaanA� korupsi Sat Pol PP Kabupaten Bima Rp 2,3 miliar. Kasus tersebut dilaporkan tahun 2014 dan bersumber dari APBD Kabupaten Bima tahun 2014.

Dalam kasus ini, tersangka diduga membuat laporan kegiatan fiktif. Seperti pengadaan baju seragam anggota Pol PP, uang lauk pauk dan juga biaya operasional. Jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut Rp 431 juta.

Kemudian kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kedelai di Kecamatan Tambora tahun 2015. Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tambora ND ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Besar anggaran program tersebut Rp 1,1 miliar bersumber dari APBN tahun 2015.

Terkait kasus a�� kasus tersebut, Taufik menjelaskan, berbicara soal korupsi ada beberapa hal yang harus dilihat. Jika dilihat dari pasal 2 dan 3 UU No 20 tahun 2001, apakah mereka menyalahgunakan wewenang atau justru jadi korban.

a�?Kasus korupsi tidak bisa kita lihat sepintas. Ada beberapa kasus korupsi yang saya ketahui, dimana tersangkanya melakukan penyalahgunaan wewenang. Tentu hal ini ada hubungannya dengan orang yang berada di atas saat itu,a�? bebernya.

Diakui Taufik, dari sederet nama tersebut, dia menilai penegakan hukum tidak maksimal. Karena ASN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih diberikan kewenangan untuk memegang jabatan penting.

a�?ASN yang tersangkut kasus korupsi dan ditetapkan tersangka itu merupakan ASN yang tidak patuh pada kode etik ASN. Mereka ini harus diberikan hukuman supaya bisa memberi efek jera,a�? tegasnya.

Taufik mengimbai agar kepala daerah yakni Bupati Bima maupun Wali Kota Bima untuk tidak memberikan jabatan bagi ASN tersangkut korupsi. Kepala daerah harus mempunyai keinginan yang kuat untuk memerangi kasus korupsi.

a�?Ketika masih pegang jabatan, dikhawatirkan ASN ini bermasalah nanti. Korupsi ini mempunyai UU khusus.A� Jika sudah jadi tersangka, mau tidak mau, suka tidak suka harus dinonjobkan. Supaya tidak ulangi lagi hal yang sama,a�? bebernya.

Taufik khawatir ketika ASN yang tersangkut korupsi masih diberikan jabatan, tidak ada yang bisa menjamin tidak akan mengulangi di tempat baru. Apakah mereka ini tidak akan menghilangkan alat bukti dan tidak melaikan diri. Jika masih memegang jabatan, ASN tersebut dinilai melukai hukum berkeadilan.

a�?Lagi a�� lagi korupsi ini kejahatan luar biasa, cara a�� cara yang luar biasa harus diterapkan tidak boleh tidak. Bupati dan wali kota harus segera non-aktifkan mereka yang tersangkut korupsi,a�? pungkasnya. (yet/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka