Ketik disini

Metropolis

Stop Kapitalisasi Pendidikan! Sekolah Bukan tempat Cari Untung

Bagikan

MATARAMA�– Aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diwarnai kericuhan. Para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Perubahan (GMIP) terlibat bersitegang dengan aparat keamanan saat berujuk rasa di depan kantor Gubernur NTB, kemarin (2/5).

Kejadian itu bermula saat mahasiswa membakar kardus di depan gerbang. Kemudian polisi pun berusaha memadamkan api. Mahasiswa menolak dan terjadi aksi saling dorong dan penyemprotan air dari mobil water canon. Setelah situasi kembali reda, massa aksi kembali berunjuk rasa sampai akhirnya diterima Asisten I Setda NTB M Agus Patria.

Dihadapan Asisten Agus Patria, mahasiswa membacakan beberapa tuntutannya. Antara lain menuntut pemerintah menghentikan tren kenaikan biaya pendidikan dan stop pungutan liar di seluruh instansi pendidikan di NTB. Selain itu, massa meminta meningkatkan fasilitas dan kualitas pendidikan di NTB, mencabut regulasi pendidikan yang liberal, serta meminta agar tindakan refresif terhadap gerakan mahasiswa dihentikan.

GMIP dengan korlap Faran, juga memberikan solusi agar pemerintah daerah dan lembaga pendidikan di NTB memberikan kebebasan pelajar dan mahasiswa untuk berekspresi, berpendapat dan berorganisasi. Mereka meminta Pemprov NTB membuat surat edaran yang berisi larangan bagi seluruh lembaga pendidikan lakukan pungutan liar serta melarang menaikkan biaya pendidikan.

Meski telah menyampaikan aspirasinya di hadapan asisten, namun mahasiswa tetap menggelar aksi unjuk rasa dengan berorasi di depan pendapa gubernur. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang juga bergabung dalam aksi itu membacakan tuntutannya. Antara lain meminta pemerintah melaksanakan pendidikan gratis tanpa diskriminasi dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Juga meminta agar pemerintah melakukan pemerataan kualitas pendidikan swasta maupun negeri, dan meminta agar pemerintah menghentikan praktik kapitalisasi pendidikan yang membuat biaya pendidikan semakin mahal.

a�?Stop kapitalisasi pendidikan dengan dalil kenaikan SPP 10 persen per tahun,a�? kata Kuswandi, Ketua Bidang Hikmah PD IMM Mataram.

Kepada mahasiswa Asisten I Setda NTB M Agus Patria menjelaskan, bahwa pemprov telah mengalokasikan 20 persen APBD untuk sektor pendidikan. Dan semua tuntutan mahasiswa akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan ke depan. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags: