Ketik disini

Headline Praya

DPRD Loteng Coret Usulan Dana Penanggulangan Bencana Rp 15 Miliar

Bagikan

PRAYAA�– Usulan anggaran tanggap bencana sebesar dua persen, dari total APBD di Lombok Tengah (Loteng) dicoret. Alasannya, dinas dan instansi terkait, tidak bisa memaparkan secara rinci, bencana apa saja yang terjadi setiap tahunnya.

a�?Yang namanya anggaran tanggap bencana itu juga, tidak terbatas. Sehingga, tidak perlu dicantumkan,a�? kata Lalu Masa��ud, ketua Pansus II DPRD Loteng yang membahas Raperda tentang, penanggulangan bencana daerah dan pengolahan limbah domestik, kemarin (3/5).

Anggarannya, kata Masa��ud berkisar Rp 15 miliar. Angka itu, tidak sebanding dengan kualitas dan kuantitas kinerja dinas dan instansi terkait. Namun, merekaA� mencantumkannya di salah satu pasal, di Raperda yang dimaksud. Namun Pansus II pun sepakat menghapusnya.

Sikap Pansus II pun, tekan Masa��ud tetap bertahan, hingga Raperda tersebut diketok menjadi Perda, dalam sidang paripurna hari ini (Selasa, kemarin). a�?Memang penggodokan dua Raperda itu cukup alot,a�? cetus Anggota Komisi II DPRD Loteng tersebut.

Ia melihat, Pemkab dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos), tidak mampu mempertahankan usulannya tersebut. Padahal, cukup dengan memaparkan dan mempertanggungjawabkan secara rinci bencana alam apa saja, yang terjadi di Gumi Tatas Tuhu Trasna setiap tahunnya. Lalu, berapa kebutuhan anggarannya.

a�?Itu yang mereka, tidak bisa sampaikan. Yang ada, anggaran sebesar itu lebih kepada menutupi kebutuhan operasional dan perlengkapan saja,a�? bebernya.

Dengan begitu, terang Masa��ud penganggaran tanggap bencana di dua dinas dan instansi tersebut seperti semula, menggunakan pola darurat, menyesuaikan besar kecilnya bencana dan jarak tempuh. Sehingga, anggaran sewaktu-waktu bisa dicairkan, itu pun jika terjadi bencana. Begitu pula sebaliknya.

Sekarang, tambahnya tinggal menjalankan sosialisasi saja. Mereka wajib menyentuh aparatur pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan. Ia pun tidak ingin, ada alasan karena terbentur anggaran atau kebijakan. a�?Setelah diketoknya Perda ini, maka mau tidak mau jalankan saja tugas dan fungsinya masing-masing,a�? serunya.

Tugas dan fungsi yang dimaksud, saran Masa��ud menangani pra bencana dan pascabencana. Khususnya, menyangkut urusan kesehatan korban bencana. a�?Alhamdulillah, akhirnya dua payung hukum inisiatif eksekutif sudah kita ketok. Terima kasih atas kerja keras Pansus II,a�? sambung Ketua DPRD Loteng H Puaddi FT.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka