Ketik disini

Kriminal

UU ITE Kembali Makan Korban, Kepala Sekolah Pidanakan Staf Tata Usaha

Bagikan

MATARAM -A�Kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kembali disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Kali ini yang menjadi terdakwanya adalah Baiq Nuril Maknun.

Kemarin (4/5), mantan pegawai tidak tetap (PTT)A� A�Tata Usaha di SMAN 7 Mataram menjalani sidang perdananya. A�Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram Ida Ayu Putu Camundi Dewi mengatakan, perbuatan terdakwa yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan percakapan A�yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan.

a�?Perbuatan terdakwa ini diancam dengan Pasal 27 Ayat 1 Jo Pasal 45 Ayat 1 dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008,a�? kata Dewi membacakan dakwaan, kemarin.

Dakwaan JPU menyebutkan dugaan pelanggaran ITE yang dilakukan terdakwa terjadi pada Agustus, 2012 silam. Ketika itu, sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa menerima telepon dari saksi korban, yakni H Muslim.

Dalam perbincangan tersebut, korban yang saat itu menjabat sebagai Kepala SMAN 7 Mataram menceritakan rahasia pribadinya kepada terdakwa. Namun tanpa sepengetahuan korban, rekaman pembicaraan itu direkam.

Berselang dua tahun kemudian, tepatnya Desember 2014, rekaman tersebut tersebar. Isi percakapan dalam rekaman yang ternyata memuat konten asusila diketahui sejumlah pihak. Hal tersebut membuat korban dan keluarga malu. Tak sampai di sana, korban juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala SMAN 7 Mataram.

Terpisah, menanggapi dakwaan JPU, tim penasihat hukum terdakwa dari BKBH Unram yang diwakili Aziz Fauzi menyangkan dakwaan JPU. Menurut dia, ada fakta yang berusaha dikaburkan JPU dalam dakwaannya.

a�?Motif terdakwa memberi rekaman kepada orang lain, itu tidak diungkap jaksa,a�? kata dia.

Selain JPU, penasihat hukum juga menyayangkan sikap dari pelapor yang sekaligus menjadi korban untuk kasus ini. Pelapor yang merupakan atasan terdakwa seharusnya menjalankan fungsi pembinaan. Namun malah mempraktekkan perilaku tidak etis.

Tindakan tidak etis yang ditunjukkan pelapor terkait aktivitas menelepon terdakwa. Padahal terdakwa merupakan istri orang. Tak hanya itu, dalam percakapan tersebut pelapor mengeluarkan sejumlah pernyataan yang terindikasi cabul dan melecehkan perempuan..

a�?Hak siapapun untuk menelepon, tapi kalau menyampaikan pernyataan cabul itu masuk dalam pelecehan,a�? katanya.

Tidak saja JPU dan pelapor, penyidik pun tak luput dari sorotan tim kuasa hukum. Menurut Aziz, sikap penyidik dalam proses penanganan perkara terkesan buru-buru. Bahkan ada indikasi naiknya berkas tidak melalui gelar perkara.

a�?Sikap penyidik juga menggunakan kacamata kuda, mereka langsung memproses perkara tanpa melihat ada apa di balik itu,a�? kritiknya.

Sementara itu, dalam sidang kemarin, Majelis Hakim yang dipimpin Albertus Husada memutuskan sidang kedua pada Rabu (10/5) pekan depan. Ini setelah mendengar pernyataan jaksa yang tidak akan mengajukan eksepsi.

a�?Jadi sidang kita tunda Rabu pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi. JPU diharapkan menghadirkan saksi. Penasihat hukum juga seperti itu, kalau ada saksi meringankan, harap dihadirkan,a�? tandas Albertus.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka