Ketik disini

Headline Praya

Investor Diduga Caplok Tanah Kuburan, Warga Tomang-omang Selong Belanak Mengadu ke DPRD

Bagikan

PRAYAA�– Warga Dusun Tomang-omang Desa Selong Belanak, Praya Barat Lombok Tengah (Loteng), mengeluhkan indikasi penyerobotan tahan di wilayahnya. Mereka merasa, lahannya tidak pernah diperjual belikan, namun tiba-tiba sudah terbit sertifikat atas nama perusahaan tertentu.

a�?Sampai tanah kuburan, masjid, musala dan sekolah dikuasai investor,a�? keluh salah satu warga dusun setempat Lalu Sayuti, kemarin (4/5), saat menggelar hearing di Gedung DPRD Loteng.

Ia mengaku, sudah berkali-kali mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Praya, dewan dan Pemkab. Namun, tidak ada jalan keluar terbaik. Tetap saja, warga sebagai pemilik lahan disudutkan karena tidak memegang dokumen sertifikat. a�?Kami ini orang bodoh, tidak tahu aturan. Tapi, jangan kemudian kami dibodoh-bodohi,a�? ujarnya.

Dihadapan Anggota Komisi III DPRD Loteng HL Arif Rahman Hakim, Kepala BPN Praya Lalu Mandra dan pejabat Bappeda Setda Loteng Taufikurrahman. Sayuti menambahkan, ada dugaan kuat mafia pertanahan, terlibat dalam pembebasan lahan investasi di Tomang-omang. Totalnya mencapai 135 hektare (ha).

Sejak pembebasan beberapa puluh tahun silam, hingga sekarang, lanjut Sayuti tidak ada perkembangan investasinya. Lahan justru telantar, tidak menghasilkan manfaat untuk masyarakat. Yang ada, lahan tersebut justru dijadikan kandang kambing dan sapi. a�?Inti dari pertemuan ini, kami menuntut kembalikan lahan kami. Itu saja,a�? tegas Sayuti.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Loteng HL Arif Rahman Hakim berjanji, akan menyelesaikan sederetan kasus tanah di wilayah selatan. Salah satunya, dengan mengeluarkan rekomendasi kepada BPN dan Pemkab, guna melakukan penertiban dokumen HGB maupun HGU yang dipegang investor.

Kalau kemudian penertiban itu menjadi kewenangan pusat, kata Arif maka BPN dan Pemkab hanya mendata saja. Selanjutnya, bersama dewan membawa temuan tersebut ke pusat. a�?Prinsipnya, masalah ini harus selesai. Karena, sudah berlarut-larut,a�? saran politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.

Bila perlu, tekan Arif Komisi III akan menyiapkan panitia khusus (Pansus). a�?Memang masalah tanah telantar di wilayah selatan itu banyak. Ini yang sedang kami pilah dan data,a�? sambung pejabat Bappeda Setda Loteng Taufikurrahman.

Hal yang sama dikatakan Kepala BPN Praya Lalu Mandra. Dikatakannya, BPN sudah mendata tanah-tanah yang diterlantarkan para investor. Data itu, sudah dilaporkan ke BPN pusat, belum lama ini. Tinggal menunggu keputusan saja. a�?Karena kewenangan membatalkan pemberian izin HGB atau HGU ada ditangan pusat. Bukan kami di daerah,a�? bebernya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku terus mendorong BPN pusat, segera mengeluarkan keputusan. Dengan begitu, status tanah pun menjadi jelas, warga yang merasa lahannya diserobot juga bisa menuntut hak, baik melalui PTUN maupun kekeluargaan. a�?Bila perlu, mari kita sama-sama mendorong ke pusat,a�? seru Mandra.

Sikap semacam itu, diakui Mandra perlu dilaksanakan. Karena, sampai detik ini, tidak ada satu pun keputusan pusat yang diterbitkan. Di satu sisi, warga di wilayah selatan datang silih berganti mengadu masalahnya masing-masing. Di sisi lain, BPN ditingkat kabupaten, atau NTB tidak bisa berbuat banyak.

a�?Tapi, yang penting kita sudah laporkan investor mana saja yang bermasalah tersebut. Kita tunggu saja,a�? cetus Kasi SPP BPN Praya Rury.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka