Ketik disini

Headline Selong

Gaji Tak Kunjung Cair, Guru Honorer di Lotim Menjerit

Bagikan

SELONG-Permasalahan guru honorer daerah yang kini diambil alih oleh Pemerintah Provinsi tak kunjung usai. Saat ini para guru honorer yang ada di sejumlah sekolah di Lombok Timur (Lotim) dalam kondisi ‘tercekik’. Gaji yang mereka biasa terima per triwulan tak kunjung masuk ke rekening.

“Biasanya itu tiga bulan sekali kami terima. Tapi sampai sekarang ini kami masih belum dibayar sama sekali,” beber Tamrin salah seorang guru honorer di SMAN 3 Selong.

Padahal, berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Lotim, semua guru honorer yang sudah mendapat SK kepala daerah dalam hal ini bupati siap menjadi tanggung jawab Pemprov.

Seiring dengan pengambil alihan kewenangan SMA sederajat di bawah naungan Dinas Dikbud Provinsi NTB. Kepala Dinas Dikbud NTB, Muh Suruji dalam beberapa kesempatan juga menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi untuk menggaji para honorer daerah ini.

“Kalau pemerintah Kabupaten sanggup (menggaji, Red) kenapa Pemprov tidak,” koar Suruji  awal tahun 2017 lalu saat menghadiri acara di UPT Layanan Dikmen-PKPLK Dikbud NTB di Lotim.

Faktanya, hingga saat ini Pemerintah Provinsi tak juga menunaikan kewajiban mereka terhadap para guru honorer yang ada di Lotim. Padahal, para guru selama ini hanya menggantungkan hidup mereka pada honor yang diterima per triwulannya. Honor yang biasa mereka terima melalui transfer rekening ini kini belum ada kabarnya sama sekali.

“Makanya kami selaku guru honorer sangat mengharapkan sekali perhatian pemerintah. Karena kami juga punya tannggung jawab menafkahi keluarga kami, mohonlah kami diperhatikan,” cetus Tamrin.

Per bulan, tamrin yang sudah mengajar sebelas tahun lebih di SMAN 3 Selong ini mengaku menerima Rp 1,5 juta. Itu diterima tiga bulan sekali. Sebelum pengalihan, honor yang diterima Tamrin diungkapkannya lancar dan tak mengalami kendala sedikitpun. Untuk sementara para guru honorer ini pun terpaksa mengandalkan honor yang diberikan oleh pihak sekolah menggunakan dana komite sekolah.

“Per bulan Alhamdulillah dikasih Rp 700-800 ribu,” aku Tamrin.

Terkait rencana Pemprov untuk memangkas guru honorer yang sudah mendapat SK, ini juga menurut Tamrin sebagai langkah yang kurang bijak. Karena kebijakan ini akan berdampak pada operasional sekolah.

“Karena guru negeri tidak mampu mengakomodir jumlah siswa yang ada di sekolah. Sebagai contoh di SMAN 3 Selong ini,” tuturnya.

Membenarkan hal tersebut, Humas SMAN 3 Selong Taufik Fansuri mengakui bahwa peran guru honor sangat vital di sekolah. Sehingga sangat disayangkan jika Pemprov ingin memberhentikan sejumlah guru honorer yang sudah mendapat SK kepala daerah.

“Saya pikir di sini yang penting adalah pemerataannya yang belum. Mungkin keberadaan guru honorer ini terkesan berlebih di sejumlah sekolah. Tapi di sekolah lain malah ada yang kekurangan,” paparnya.

Sebagai salah satu contoh yakni di SMAN 3 Selong, setengah guru yang mengajar di sekolah ini adalah guru honor. Itu pun dirasakan masih kurang. “Di sekolah kami terdapat sekitar 25 guru honorer dari sekitar 50 guru yang ada. Hanya tiga yang di SK-kan. Makanya kami malah menaruh harapan guru honor lainnya juga bisa di SK-kan. Karena mereka juga sudah lama mengabdi sampai puluhan tahun,” ucapnya. (ton/r2)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka